laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 94 sehat perlu digalakkan. perubahan perilaku masyarakat juga diperlukan untuk mengembangkan budaya penghargaan dan hukuman (reward and punishment) terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan. y Ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat berdasarkan pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach/demand driven), partisipatif, pilihan yang diinformasikan (informed choice), keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor), gender, pendidikan, dan swadaya (self-financing) y Keempat, mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi dasar di perkotaan seperti program sanimas (sanitasi berbasis masyarakat). Hal ini menjadi jalan keluar untuk lahan perkotaan yang sempit, yakni dengan menyediakan sistem pengolahan tinja komunal. selain menghemat lahan, sistem yang dibangun lebih ramah lingkungan. pelibatan masyarakat ini dilakukan sejak perencanaan awal, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan Dengan keterlibatan masyarakat, sistem ini diharapkan lebih berkelanjutan serta pendanaannya menjadi lebih ringan. Kelima y , mengembangkan sistem database dan informasi untuk sanitasi dasar. Hal ini akan membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekaligus menjadi bahan baku untuk program advokasi dan kampanye publik. sistem database yang baik akan bermanfaat dalam pengalokasian sumber-sumber pembiayaan sanitasi dasar kepada masyarakat secara optimal. target 11: MENcAPAI PERBAIKAN YANG BERARtI DALAM KEHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DI PEMUKIMAN KUMUH PADA tAHUN 2020 7.3.1. INDIKAtOR target melakukan perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan masyarakat yang bersifat konservasi terhadap salah satu unsur lingkungan hidup. target ini dipantau dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%). 7.3.2. KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN jaminan bermukim (secure tenure). Dalam dokumen pedoman mDgs, secure tenure didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah, baik secara pribadi maupun kelompok. menurut badan pusat statistik, pada tahun 2005 terdapat sekitar 85 persen rumah tangga di indonesia yang memiliki atau menyewa rumah yang mereka huni (82 persen hak milik dan tiga persen sewa). Masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak 1 . menurut Departemen kesehatan, sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai hunian yang ditempati minimal 8 meter persegi per orang, sedangkan menurut badan kesehatan Dunia (World Health organization), sebuah rumah dikatakan sehat atau layak huni apabila luas lantai hunian per kapita minimal 10 meter persegi. pada tahun 2006 masih terdapat penduduk indonesia yang tinggal di rumah yang kurang layak huni. sekitar 4,98 persen rumah tangga pada tahun tersebut tercatat masih tinggal di rumah yang luas lantainya kurang dari atau sama dengan 19 meter persegi, sementara 16,35 persen rumah tangga masih tinggal di rumah yang berlantaikan tanah. Di sisi lain, menurut data 2006 di perkotaan, penduduk yang menggunakan atap sirap dan ijuk ada sekitar 1,98 persen, sedang yang menggunakan dinding dari bambu tercatat sekitar 5,11 persen. selain menghuni rumah yang kurang layak huni, masih banyak pula dijumpai rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. berdasarkan data statistik potensi Desa 2005, masih terdapat 6.190 desa (dari 1 united nations (2003), Indicators for Monitoring the Millennium Developments.
sekitar 69.957 desa/kelurahan yang didata) dengan pemukiman kumuh, 100 88 84 yang tersebar di 15.739 lokasi dan dihuni oleh 854.906 keluarga. kondisi 80 tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) ketidakmampuan masyarakat 60 berpendapatan menengah ke bawah untuk memiliki dan/atau menghuni rumah yang 40 layak dan sehat; (2) penurunan kualitas lingkungan (environment degradation); 20 (3) penurunan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kualitas sosial masyarakat; (4) kegagalan sistem - 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 penyediaan perumahan yang tidak mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap hunian; dan (5) kegagalan pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan alokasi biaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan pelayanan perkotaan. Rendahnya status hukum kepemilikan tanah. berdasarkan data bps tahun 2004, persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah yang dibangun di daerah perkotaan baru mencapai 40,91 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya 19,15 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2001 yakni 50,78 persen di kota dan 21,63 persen di daerah perdesaan. Walaupun demikian, pada tahun 2004 tersebut, 18 persen masyarakat perkotaan dan 25,55 persen masyarakat perdesaan memiliki girik 2 sebagai bukti hak mengusahakan/mengelola bidang tanah, yang melalui proses lebih lanjut dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik dari BPN. 7.3.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN pencapaian mDgs untuk mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh dewasa ini menghadapi tantangan sebagai berikut: y Pertama, terjadinya kesenjangan ( mismatch) dalam pembiayaan perumahan. sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (kpr) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan), sementara sifat kredit pemilikan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. belum adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi pengembangan pasar perumahan yang sehat. kesenjangan tersebut dalam jangka panjang menyebabkan pasar perumahan menjadi tidak sehat karena ketidakstabilan ketersediaan sumber pembiayaan. selain itu, pasar perumahan sangat terpengaruh (volatile) terhadap perubahan ekonomi makro, resiko likuiditas, dan gejolak tingkat bunga. tidak adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang dan belum beroperasinya lembaga fasilitas pembiayaan sekunder juga merupakan salah satu penyebab berkembangnya pola penjualan rumah sistem pre-sale. Dalam pola ini, konsumen tidak membeli rumah tetapi membeli peta yang akan dibangun bila konsumen telah melunasi uang muka. kondisi tersebut secara tidak langsung merugikan konsumen dan juga menyebabkan pasar tidak sehat karena agunan (collateral) hanya berdasarkan kepada satu surat sampai rumah yang diinginkan terbangun, sehingga sulit untuk di-disclosure bila terjadi ingkar janji (wan prestasi, default). y Kedua, masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. biaya perijinan untuk pembangunan perumahan saat ini mencapai 20 persen dari nilai rumah. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. y Ketiga, pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran. berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkoordinasi dan efektif. bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek 2 Girik adalah surat pemilikan tanah yang belum tersertifikasi, yang sesungguhnya berupa surat pajak bumi tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup Gambar 7.20 proporsi rumah tangga Dengan akses rumah tinggal tetap (%), tahun 1992-2006 sumber: survey sosial ekonomi nasional (bps, berbagai tahun). keterangan: proporsi rumah tangga dimaksud adalah rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah. 95
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?