laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 Gambar 7.18 persentase penduduk miskin (%) vs akses Fasilitas sanitasi Layak (%), menurut provinsi, tahun 2006. sumber: survey sosial ekonomi nasional (bps, 2006), diolah. 90 a k s es s anitas i L ay ak (% ) 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 Dki Jakarta kepulauan riau sulawesi utara kalimantan timur bali riau kalimantan selatan Jambi maluku utara sumatera barat sumatera utara kalimantan barat Di Yogyakarta Lampung sulawesi selatan Jawa timur Jawa tengah banten sumatera selatan bangka belitung bengkulu nusa tenggara sulawesi tenggara timur Jawa barat kalimantan tengah sulawesi barat nusa tenggara barat 0 5 10 15 20 25 30 35 40 persentase penduduk miskin (%) sulawesi tengah nanggroe aceh Darussalam maluku gorontalo papua barat y Kedua, keterbatasan sumber pendanaan. kemampuan pendanaan dari sumber pemerintah terbatas. Hal ini membutuhkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi yang layak. sayangnya, keterlibatan pihak dunia usaha hingga tahun 2006 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum layak di wilayah perdesaan dan perkotaan pinggiran. y Ketiga, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah tutupan tanah yang berakibat semakin menurunnya daya dukung hutan terhadap sistem siklus air. penyebab lain adalah aktivitas manusia yang mengeluarkan zat pencemar ke badan air seperti limbah pabrik/industri, limbah rumah tangga, sampah padat, serta tangki septik di rumah tangga yang tidak memenuhi syarat konstruksi. saat ini, ketersediaan air baku di pulau Jawa dan pulau bali telah mendekati titik kritis, terutama saat musim kemarau. sementara, aktivitas penambangan ilegal ikut menyumbang dalam pencemaran kualitas air di badan air di beberapa wilayah indonesia (baik sungai maupun danau). Di sisi lain, perubahan iklim global diperkirakan akan berdampak signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air baku sepanjang tahun pada siklus dasawarsa mendatang. y Keempat, mengingat jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi, maka faktor penduduk juga merupakan tantangan yang klasik. peningkatan kepadatan dan jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh faktor urbanisasi. peningkatan ini disebabkan pula oleh perubahan status wilayah perdesaan menjadi sub-urban yang akhirnya akan menjadi urban (perkotaan). ini menjadi tantangan tersendiri mengingat perubahan tersebut tidak serta merta diikuti dengan perubahan perilaku penduduk/masyarakatnya dari desa ke kota. perilaku tersebut antara lain membuang sampah papua
sembarangan, pola penggunaan air minum dari sungai, serta lahan perumahan yang tidak teratur. perilaku tersebut ikut mempengaruhi kualitas dan kuantitas air minum di perkotaan. y Kelima, masalah kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak. sebaliknya, cakupan penyediaan air minum layak yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin membayar mahal untuk mendapatkan air minum layak tersebut. masyarakat miskin membayar hingga 20 persen dari pendapatan mereka untuk mendapatkan air minum layak (studi Waspola, 2006). y Keenam, lemahnya kemampuan manajerial operator air minum. Hal ini berdampak pada stagnasi produksi air minum perpipaan dalam kurun waktu 1992-2002, masih tingginya angka kebocoran, serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan masih di bawah standar air minum yang sehat. persoalan air minum mempunyai kecenderungan dan tantangan yang kritis. air minum merupakan konsumsi yang vital bagi kehidupan, namun demikian, permintaannya masih belum seimbang dengan produksi dan fasilitas penyediaan. melihat pencapaian target mDgs khususnya bidang air minum yang masih stagnan, beberapa upaya harus dilakukan dengan serius. upaya yang diperlukan ini berlandaskan pada pilar-pilar peningkatan pengetahuan akan penyediaan air minum, kerjasama para pemangku kepentingan, pengembangan kemampuan masyarakat lokal dalam penyediaan air minum, serta konservasi sumber air baku. Penguatan peraturan perundangan serta kebijakan mengenai air minum. saat ini telah diterbitkan uu nomor 7 tahun 2004 tentang sumber Daya air (sDa). Dalam undang-undang ini dijelaskan pengaturan sumber daya air dari hulu hingga hilir. sebagai turunan uu sDa ini, dikeluarkan pp nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan air minum. selanjutnya, dalam pelaksanaannya telah dirumuskan kebijaksanaan nasional pembangunan air minum dan penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat, termasuk di antaranya peraturan menteri pekerjaan umum no.20/prt/m/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum (ksnp-spam) sebagai rujukan strategis dalam penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan. Diharapkan, melalui mekanisme insentif dan disinsentif dalam peraturan perundangan ini, pencapaian tujuan mDgs menjadi lebih terpacu serta laju perusakan atas sumber daya air menjadi lebih berkurang. Penguatan kelembagaan penyelenggara penyediaan air minum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen operator air minum sehingga penyelenggaraannya menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran kepada masyarakat miskin, sesuai dengan amanat mDgs. Kerjasama para pemangku kepentingan. Dari sisi pemerintahan, terdapat banyak institusi yang terlibat dalam penyediaan air minum di masyarakat. selain itu, sifat air yang lintaswilayah menyebabkan pengaturannya pun menjadi tanggung jawab banyak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dalam kesetaraan menjadi kata kunci dalam pelibatan para pemangku kepentingan tersebut. selanjutnya, peran swasta dalam penyediaan air minum juga perlu ditingkatkan, baik di perkotaan maupun perdesaan, baik dalam lingkup Corporate Social Responsibility (csr) maupun kemitraan swasta di sektor publik (Public Private Partnership). Penguatan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya adalah pendataan. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. selain itu, pendataan yang kuat akan mengurangi tumpang tindih antarprogram serta membantu identifikasi wilayah/penduduk yang kurang akses air minumnya. Advokasi mengenai penggunaan air minum yang sehat di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah cara penyimpanan, merebus, menyajikan, serta pengolahan untuk kegiatan domestik lainnya. advokasi ini penting karena penyakit dengan perantaraan air (waterborn disease) tidak hanya disebabkan oleh sumber air minumnya melainkan juga karena perlakuan terhadap air tersebut di tingkat rumah tangga itu sendiri. oleh karena itu, advokasi di sini lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai air minum dan pola penggunaannya. selain itu, advokasi tentang air minum juga perlu dilakukan terhadap seluruh pemangku tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup 91
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?