laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
program pengembangan kecamatan (1998-2005). sementara itu kehadiran program-program lain seperti Water<br />
and Sanitation Support Program for Low Income Community (WssLic), program penanggulangan kemiskinan di<br />
perkotaan (p2kp), Waspola, pamsimas, dan sejenisnya untuk menyediakan fasilitas pembangunan sanitasi layak<br />
masih sangat dinantikan di kawasan perkotaan. program-program ini diperlukan dalam rangka meningkatkan<br />
kualitas prasarana dasar yang terkait dengan <strong>pencapaian</strong> target mDgs seperti sanitasi dan air minum.<br />
kualitas <strong>pencapaian</strong> target mDgs, khususnya <strong>pencapaian</strong> sanitasi yang layak per provinsi, menarik untuk<br />
dicermati. beberapa provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin rendah ternyata mempunyai<br />
<strong>pencapaian</strong> akses sanitasi layak yang masih rendah. mereka adalah provinsi sumatera barat, kalimantan<br />
tengah, maluku utara, Jambi, Jawa barat, kalimantan barat, kalimantan selatan, bangka belitung, dan<br />
banten.<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1990<br />
57.5<br />
30.9<br />
19.1<br />
1995<br />
2000<br />
sebaliknya, terdapat pula provinsi dengan persentase penduduk miskin tinggi namun mempunyai <strong>pencapaian</strong><br />
sanitasi yang layak sangat baik. mereka adalah provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Lampung, Jawa timur, dan<br />
Jawa tengah. provinsi-provinsi ini sebagian besar rumah tangganya tercatat mempunyai akses fasilitas sanitasi<br />
layak lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. <strong>pencapaian</strong>nya melebihi angka nasional proporsi rumah<br />
tangga di perdesaan dan perkotaan dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak. sebagian besar daerah<br />
yang mempunyai persentase penduduk miskin besar mempunyai persoalan dalam hal pemenuhan akses<br />
sanitasi layak. provinsi sulawesi barat dan nusa tenggara barat merupakan provinsi yang perlu mendapatkan<br />
perhatian.<br />
7.2.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN<br />
AIR MINUM<br />
<strong>pencapaian</strong> target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum pada 2015<br />
mempunyai dimensi tantangan yang beraneka ragam, sebagaimana berikut:<br />
y Pertama, cakupan pembangunan yang sangat besar. sebaran penduduk yang tidak merata, serta<br />
beragamnya wilayah <strong>indonesia</strong> (yang meliputi pantai-pegunungan-pedalaman-bantaran sungai-kotadesa),<br />
menjadi tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Hal ini membutuhkan visi strategi yang<br />
fleksibel dan harus mengakomodasi potensi lokal. Kondisi ini juga berimplikasi pada pendanaan yang<br />
tidak sedikit. Bahkan beban pendanaan semakin besar apabila definisi kualitas air minum ditingkatkan<br />
dari non-perpipaan terlindungi menjadi sistem air minum perpipaan (safe drinking pipe water). Hampir<br />
semua provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi mempunyai masalah pemenuhan<br />
akses air minum. persoalan akses air minum hampir menyebar rata di semua daerah.<br />
81.8<br />
69.3<br />
60.0<br />
proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi layak (desa dan kota) (%)<br />
proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi layak (desa) (%)<br />
proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi layak (kota) (%)<br />
2005<br />
2010<br />
tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup<br />
target mDg<br />
(kota)<br />
2015<br />
78.8<br />
target mDg<br />
(total)<br />
2015<br />
65.5<br />
target mDg<br />
(Desa)<br />
2015<br />
59.6<br />
2015<br />
Gambar 7.17<br />
akses penduduk pada Fasilitas<br />
sanitasi Layak, menurut Desa,<br />
kota, dan total Desa dan kota,<br />
tahun 2006 (dalam %)<br />
sumber:<br />
rvey sosial ekonomi nasional<br />
(bps, berbagai tahun), diolah<br />
89