LAPORAN TAHUNAN - Sampoerna

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ANAK PERUSAHAAN/AND SUBSIDIARIES
11. PERPAJAKAN (lanjutan) 11. TAXATION (continued)
c. Pajak penghasilan tangguhan c. Deferred income tax
Aset dan kewajiban pajak tangguhan pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai
berikut:
Halaman 5/26 Page
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2009 AND 2008
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)
The deferred tax assets and liabilities as at
December 31, 2009 and 2008 are as follows:
2009 2008
Perusahaan The Company
Aset/(kewajiban) pajak
tangguhan - bersih Deferred tax assets/(liabilities) - net
- Beban yang masih harus dibayar
dan kewajiban estimasian 122,807 105,624 Accrued expenses and provisions -
- Kewajiban imbalan pasca-kerja 79,111 55,712 Post-employment benefit obligations -
- Beban tangguhan (11,966) (11,242) Deferred charges -
- Aset tetap (156,132) (102,974) Fixed assets -
Jumlah 33,820 47,120 Total
Anak perusahaan Subsidiaries
Aset pajak tangguhan - bersih 29,406 27,315 Deferred tax assets - net
Kewajiban pajak tangguhan -
bersih (19,161) (27,506) Deferred tax liabilities - net
Konsolidasi Consolidated
Aset pajak tangguhan - bersih 63,226 74,435 Deferred tax assets - net
Kewajiban pajak tangguhan -
bersih (19,161) (27,506) Deferred tax liabilities - net
Pada tanggal 31 Desember 2009, Grup tidak
mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari
akumulasi rugi fiskal dari anak perusahaan
tertentu di dalam negeri sebesar Rp83.0 miliar
(2008: Rp145,8 miliar) karena manajemen
berpendapat bahwa kecil kemungkinan manfaat
aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasi di
masa mendatang.
d. Peraturan baru d. New regulation
Di bulan September 2008, pemerintah Indonesia
menerbitkan perubahan atas undang-undang
pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1
Januari 2009. Dengan berlakunya undang-undang
baru ini, tarif pajak penghasilan badan berkurang
menjadi tarif tetap sebesar 28% di tahun fiskal
2009 dan 25% di tahun fiskal 2010 dan
seterusnya.
Pada tanggal 11 Desember 2008, Menteri
Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan
Peraturan PMK-210/PMK.03/2008 yang berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2009. Berdasarkan
peraturan ini, produsen rokok tidak lagi ditunjuk
sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 22.
Sejak tanggal 1 Januari 2009, pajak penghasilan
badan distributor rokok dihitung berdasarkan
Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.
As at December 31, 2009, the Group did not
recognise deferred tax assets related to the
accumulated tax losses in certain domestic
subsidiaries amounting to Rp83.0 billion (2008:
Rp145.8 billion) as in the opinion of management,
it is unlikely that the benefit of the deferred tax
assets will be realisable in the foreseeable future.
In September 2008, the Indonesian government
issued an amendment to the income tax law which
became effective commencing January 1, 2009.
With this law, the corporate income tax rate was
reduced to a fixed rate of 28% for the fiscal year
2009 and 25% for the fiscal year 2010 onwards.
On December 11, 2008, the Minister of Finance of
Republic of Indonesia issued a Regulation PMK-
210/PMK.03/2008, which was effective January 1,
2009. Under this regulation, the cigarette
producers are no longer appointed as a collector
of Income Tax article 22. From January 1, 2009,
cigarette distributors are subject to income tax
under article 17 of the Income Tax Law No. 36
Year 2008.