Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 - Badan Perencanaan ...

Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah
daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Hal ini diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
3.1 Pemerintahan Umum
Wilayah administrasi Kabupaten
Poso terdiri dari 19 kecamatan yang
membawahi 133 desa definitif, 23 yang
berstatus kelurahan.
Pada tahun 2011 kabupaten Poso
tidak ada mengalami pemekaran wilayah.
Baik wilayah kecamatan maupun desa.
Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi pada
tahun ini adalah 2 unit, yaitu terdapat di
kecamatan Lage dan kecamatan Lore
Peore. Sementara pada tahun ini tidak
terdapat desa persiapan.
Sesuai dengan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2005 tentang pemerintahan
daerah bahwa pemerintah daerah adalah
BAB III
PEMERINTAHAN
Government
Pemerintahan
In accordance with the mandate
of the Constitution of the Year 1945, the
local government is authorized to regulate
and manage their own affairs according to
the principles of autonomy and the
assistance duty. It is aimed to accelerate the
realization of people’s welfare through the
improvement of services, people’s
empowerment and participation.
3.1 General Government
Poso Regency’s administration
area consists of 19 Districts in charge of 133
definitive villages, 23 are urban villages.
In 2011, There is no experiencing
regional expansion in Poso Regency.
Regency regional and village regional not
expan. There are two transmigration settle
unit in this year, their location in the Lage
District and Lore Peore District. Meanwhile,
there is no preparation village unit during
this year.
According to Law No. 32 Year
2005 about the local government says that
local government is
Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 41