Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 - Badan Perencanaan ...
Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 - Badan Perencanaan ... Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 - Badan Perencanaan ...
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN POSO Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada dibawah kekuasaan pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari: Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Keenam wilayah kerajaan tersebut dibawah pengaruh tiga kerajaan yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang bekedudukan di Palopo sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (daerah Kabupaten Donggala) dan khusus wilayah Bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah Kepulauan tunduk kepada Raja Ternate. Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai wilayah Sulaweis Tengah dan secara berangsurangsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. Pada Tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh belanda dan mulailah disusun Pemerintah Sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam Tahun 1905-1918 terbagi dalam 2 (dua) kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling (Kewedanan) Poso dan Tojo Una-Una. Sedangkan sebagian lagi masuk Keresidenan Makassar yakni Onderafdeeling (Kewedanan) Kolonodale dan Bungku sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaannya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gebieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Self Bestuur/ Peraturan Adat Kerajaan (Hukum Adat). Pada Tahun 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan/dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado dimana Sulawesi Tengah terbagi dalam 2 (dua) wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu Afdeeling Donggala dengan Ibukotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan Ibukotanya Poso, yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen. Sejak tanggal 2 Desember 1948 Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Kabupaten Poso Dalam Angka 2011 xvii
Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan Ibukotanya Poso, yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van Paltselyk Bestuure (HPB). Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik yakni: 1. Onderafdeeling Poso meliputi: - Landschap Poso/Lage berkedudukan di Poso - Landschap Lore berkedudukan di Wanga - Landschap Tojo berkedudukan di Ampana - Landschap Una-Una berkedudukan di Una-Una 2. Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi: - Landschap Bungku berkedudukan di Bungku - Landschap Mori berkedudukan di Kolonodale 3. Onderafdeeling Luwuk meliputi: - Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk Disamping ketiga Onderafdeeling tersebut diatas terdapat 4 (empat) Onderafdeeling lainnya yaitu; Donggala, Palu, Toli-Toli, dan Parigi. Kemudian pada Tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se- Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Tentena yang mencetuskan suara rakyat se- Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintahan Negara Indonesia Timut (NIT), Sulawesi Tengah dapat berdiri sendiri dan ditetapkan Bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah. Selanjutnya dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y.Binol pada Tahun 1952 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah xviii Kabupaten Poso Dalam Angka 2011
- Page 2 and 3: KABUPATEN POSO DALAM ANGKA POSO REG
- Page 6: LAMBANG DAERAH KABUPATEN POSO KABUP
- Page 9 and 10: 4. Bundaran berwarna putih bersih m
- Page 12 and 13: BUPATI POSO SAMBUTAN Dengan memanja
- Page 14 and 15: KEPALA BAPPEDA KABUPATEN POSO SAMBU
- Page 16 and 17: KATA PENGANTAR Penerbitan publikasi
- Page 20: yang terdiri Onderafdeeling Poso, L
- Page 23 and 24: xxii BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D
- Page 25 and 26: xxiv Pasal 9 (1) Selain sensus, BPS
- Page 27 and 28: xxvi d. memberikan keterangan- kete
- Page 29 and 30: xxviii Pasal 27 Kompilasi produk ad
- Page 31 and 32: xxx Pasal 37 (1) Kewajiban memberit
- Page 33 and 34: xxxii Pasal 47 (1) Pemasyarakatan s
- Page 35 and 36: xxxiv BAB V PEMBINAAN Pasal 58 (1)
- Page 37 and 38: xxxvi Pasal 66 Peningkatan penyebar
- Page 40: Seksi Statistik Distribusi STRUKTUR
- Page 43 and 44: xlii DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES
- Page 46: PENJELASAN UMUM / EXPLANATORY NOTES
- Page 50 and 51: Geografi Geograhy
- Page 52 and 53: Geografi b. Letak Geografis 4 Dilih
- Page 54 and 55: Geografi 6 Gambar 1.1 Persentase Lu
- Page 56 and 57: Geografi 8 Kemiringan 3-15 % (landa
- Page 58 and 59: Geografi 2. F a u n a 10 Selain ter
- Page 60 and 61: Geografi 1.1. Batas dan Letak Wilay
- Page 62 and 63: Geografi Tabel Table 14 : 1.1.3. Lu
- Page 64 and 65: Geografi Tabel Table 16 Jarak Dista
- Page 66 and 67: Geografi Tabel Tabel 18 Jarak Dista
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN POSO<br />
Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah <strong>Poso</strong> berada dibawah<br />
kekuasaan pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari: Raja <strong>Poso</strong>, Raja Napu, Raja<br />
Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak<br />
ada hubungannya.<br />
Keenam wilayah kerajaan tersebut dibawah pengaruh tiga kerajaan<br />
yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang bekedudukan<br />
di Palopo sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja<br />
Sigi yang berkedudukan di Sigi (daerah <strong>Kabupaten</strong> Donggala) dan khusus<br />
wilayah Bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah Kepulauan<br />
tunduk kepada Raja Ternate.<br />
Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian<br />
Utara mulai menguasai wilayah Sulaweis Tengah dan secara berangsurangsur<br />
berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di<br />
daerah <strong>Poso</strong>.<br />
Pada Tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Poso</strong> yang sekarang telah dikuasai oleh belanda dan mulailah<br />
disusun Pemerintah Sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah <strong>Poso</strong><br />
dalam Tahun 1905-1918 terbagi dalam 2 (dua) kekuasaan pemerintah,<br />
sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling<br />
(Kewedanan) <strong>Poso</strong> dan Tojo Una-Una. Sedangkan sebagian lagi masuk<br />
Keresidenan Makassar yakni Onderafdeeling (Kewedanan) Kolonodale dan<br />
Bungku sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaannya tetap<br />
dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gebieden (wilayah kerajaan)<br />
berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang<br />
disebut Self Self Bestuur/ Peraturan Adat Kerajaan (Hukum Adat).<br />
Pada Tahun 1919 seluruh wilayah <strong>Poso</strong> digabungkan/dialihkan dalam<br />
wilayah Keresidenan Manado dimana Sulawesi Tengah terbagi dalam 2 (dua)<br />
wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu Afdeeling Donggala dengan Ibukotanya<br />
Donggala dan Afdeeling <strong>Poso</strong> dengan Ibukotanya <strong>Poso</strong>, yang dipimpin oleh<br />
masing-masing Asisten Residen.<br />
Sejak tanggal 2 Desember 1948 Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk<br />
yang meliputi<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Poso</strong> <strong>Dalam</strong> <strong>Angka</strong> <strong>2011</strong> xvii
Change language