5d2d70c1c7_23864b2b48

More documents

Recommendations

Info

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) i. Aset Tetap (lanjutan) ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Perseroan dan Entitas Anak memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (“carrying amount”) aset tetap sebagai suatu penggantian Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut: Tahun Bangunan dan prasarana 5 - 20 Mesin dan peralatan pabrik 4 - 10 Alat pengangkutan 5 Perabot dan peralatan kantor 5 Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir periode berjalan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi komprehensif yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset- tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. j. Penurunan nilai aset non-keuangan Perseroan dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”. PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan. 15
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan) Penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pelaporan keuangan konsolidasian interim. Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perseroan dan Entitas Anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut. k. Sewa Pembiayaan Efektif 1 Januari 2012, Perseroan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”. PSAK revisi mengatur, untuk lessee maupun lessor, kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan dalam sewa yang berlaku untuk perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset meskipun penyediaan jasa substansial oleh lessor diperlukan dalam mengoperasiakan atau memelihara aset tersebut. Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Perseroan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) “Sewa”, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan menfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Perseroan dan Entitas Anak sebagai lessee Dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan Entitas anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Dalam sewa operasi, Perseroan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa. l. Imbalan Kerja Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”, Perseroan dan Entitas Anak juga menerapkan ISAK 15, “PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”. PSAK No. 24 (Revisi 2010) memberikan petunjuk untuk penghitungan dan penambahan pengungkapan untuk imbalan kerja dengan beberapa ketentuan transisi. Standar ini memberikan pilihan pengakuan laba atau rugi aktuarial sebagai alternatif atas penggunaan pendekatan koridor, dimana, laba atau rugi aktuarial diakui sebagai laba atau rugi pada periode terjadinya sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. 16
Page 1 and 2: PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk DA
Page 4 and 5: ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas
Page 10 and 11: 1. UMUM (lanjutan) c. Karyawan, Dew
Page 12 and 13: 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (la
Page 24 and 25: 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMAS
Page 26 and 27: 5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) Ba
Page 28 and 29: 7. PERSEDIAAN (lanjutan) Dampak dar
Page 30 and 31: 10. ASET TETAP (lanjutan) 31 Des 20
Page 32 and 33: 11. UTANG BANK JANGKA PENDEK PT Ban
Page 34 and 35: 12. UTANG USAHA (lanjutan) Analisis
Page 36 and 37: 15. PERPAJAKAN (lanjutan) b. Pajak
Page 38 and 39: 15. PERPAJAKAN (lanjutan) e. Pemeri
Page 40 and 41: 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA Perser
Page 42 and 43: 21. BEBAN POKOK PENJUALAN Rincian d
Page 44 and 45: 24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanj
Page 46 and 47: 24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanj
Page 48 and 49: 25. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA
Page 50 and 51: 27. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjuta

5d2d70c1c7_23864b2b48

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?