5d2d70c1c7_23864b2b48

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (lanjutan)
Laporan keuangan konsolidasian interim disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten
dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kecuali bagi
penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah
diungkapkan pada catatan ini.
Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran
dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa
akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini
adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.
b. Prinsip - Prinsip Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian interim meliputi semua akun Perseroan dan Entitas Anak dengan
pemilikan sebesar 99,9998%.
Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Perseroan, dilakukan dengan tingkat harga dan
persyaratan normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah dieliminasi.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah
diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.
Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh
pengendalian, sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap
ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari
setengah kekuasaan suara Perseroan.
Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui
Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara Perseroan.
Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu
entitas jika terdapat:
a. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
b. kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran
dasar atau perjanjian;
c. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan
mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau
d. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur
setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.
Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini
mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.
8