SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>SEKRETARIAT</strong> <strong>JENDERAL</strong><br />
<strong>DEWAN</strong> <strong>PERWAKILAN</strong> <strong>RAKYAT</strong><br />
<strong>REPUBLIK</strong> <strong>INDONESIA</strong>
PENGANTAR<br />
Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen)<br />
DPR RI ini dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk<br />
pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang<br />
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung<br />
jawab kinerja di dalam LAKIP merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan<br />
atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam<br />
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI (Renstra Setjen DPR RI).<br />
Dalam menyusun LAKIP Sekjen DPR RI ini, disadari bahwa penilaian atas<br />
LAKIP Sekjen DPR RI Tahun 2011 merupakan cambuk bagi Sekjen DPR RI untuk<br />
dapat memperbaiki kinerja dalam tahun 2012 yang dituangkan dalam LAKIP<br />
Tahun 2012. Sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa rekomendasi<br />
yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan<br />
Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) terhadap LAKIP Sekjen DPR RI<br />
Tahun 2011 merupakan salah satu faktor yang memotivasi kami untuk<br />
memperbaiki kinerja sekaligus juga memperbaiki hasil penilaian yang lebih baik<br />
dari sebelumnya. Akan tetapi perbaikan peringkat tentu saja bukan menjadi satusatunya<br />
alasan untuk memperbaiki pelaporan akuntabilitas kinerja Sekjen DPR RI.<br />
Hal yang lebih penting dari itu adalah adanya proses belajar yang kontinu dari<br />
tahun ke tahun dalam pembuatan LAKIP ini. Itu sebabnya, Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI telah melakukan studi banding ke 2 (dua) institusi pemerintah yang<br />
memperoleh penilaian B atas LAKIP-nya, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah<br />
dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta 2 (dua) instansi pemerintah<br />
yang mendapatkan Indeks Efektivitas Pemerintahan yang baik yaitu Pemerintah<br />
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.<br />
Beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB di dalam LAKIP Sekjen<br />
DPR RI Tahun 2011 telah dilaksanakan, yaitu:<br />
- Sekjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Sekretariat<br />
Jenderal DPR RI khususnya mengenai indikator kinerja dan telah<br />
menyelaraskannya dengan dokumen RKT, PK, dan LAKIP.<br />
- Rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dalam<br />
upaya pencapaian target dalam PK disusun dalam setiap rapat-rapat<br />
koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal i
- Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor:<br />
07/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini<br />
dimaksudkan untuk dapat memberikan pedoman bagi Sekjen, Deputi, dan<br />
Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam<br />
-<br />
mengumpulkan data kinerja dan mengukur kinerja agar data kinerja yang<br />
disajikan dapat diandalkan. Selain itu juga dengan Peraturan Sekjen<br />
tentang SAKIP ini sekaligus merevisi pedoman evaluasi kinerja instansi<br />
agar selaras dengan Pedoman dari Kementerian PAN dan RB.<br />
LAKIP Tahun 2012 ini juga telah mencoba memuat evaluasi dan analisis<br />
terhadap pencapaian kinerja setiap sasaran strategis secara lebih rinci.<br />
Juga telah memaparkan kendala yang ditemui dalam setiap indikator.<br />
- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah memuat evaluasi dan analisis terhadap<br />
informasi keuangan dan mengaitkannya dengan tingkat capaian kinerja<br />
dengan realisasi anggaran yang digunakan.<br />
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam LAKIP Tahun 2012 ini, selain<br />
akuntabilitas kinerja, LAKIP ini juga menyajikan laporan akuntabilitas keuangan<br />
Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya laporan kinerja dan laporan<br />
keuangan dalam satu laporan akan membuat laporan ini menjadi komperhensif.<br />
Sebab, disadari bahwa kegiatan tanpa anggaran tidak akan dapat berjalan<br />
dengan baik. Sekalipun, anggaran bukan satu-satunya alat untuk mencapai<br />
kinerja yang baik. Itu sebabnya, dalam laporan akuntabilitas tahun 2012 terlihat<br />
bahwa ada anggaran yang tidak terserap maksimal, bukan karena kegiatan<br />
tersebut tidak berjalan, namun lebih disebabkan terjadinya efisiensi dalam<br />
pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan dengan hal ini, terlihat bahwa kinerja yang<br />
baik tidak identik dengan anggaran yang besar.<br />
Saya, selaku Sekjen DPR RI menyadari bahwa pembuatan LAKIP tidak<br />
dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, tahun ini, seperti tahun<br />
sebelumnya telah dibentuk sebuah tim yang diberi tugas untuk menyusun LAKIP.<br />
Pada akhirnya tim menyadari bahwa pembuatan LAKIP merupakan sebuah<br />
proses pembelajaran. Dari proses belajar tersebut kami menyadari bahwa masih<br />
terdapat banyak kekurangan kami selaku pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR RI<br />
dalam penentuan rencana strategis dan penetapan kinerja. Ke depan, dengan<br />
proses belajar yang lebih baik, kami berniat untuk dapat segera memperbaiki<br />
kekurangan ini. Beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB yang belum<br />
ditindaklanjuti adalah mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu dan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal ii
memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mencapai target kinerja dengan<br />
efisien berkinerja maupun hukuman bagi unit kerja yang tidak dapat mencapai<br />
kinerja yang telah ditetapkan. Terkait dengan sistem pengukuran kinerja individu<br />
saat ini sedang dikaji mengenai bentuk dan metode pengukurannya disesuaikan<br />
dengan karakteristik dan sifat pekerjaan di DPR RI sambil menunggu petunjuk<br />
pelaksanaan teknis dari Kementerian PAN dan RB. Sedangkan penghargaan dan<br />
hukuman bagi unit kerja terkait dengan kinerja sedang dikaji bentuk penghargaan<br />
dan hukumannya untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2013 ini.<br />
Akhir kata, semoga LAKIP ini dapat menjadi bagian dari bentuk<br />
pertanggungjawaban kinerja kami. Besar harapan kami agar penilaian yang<br />
diberikan akan dapat menjadi salah satu alat kontrol bagi kami untuk terus<br />
memperbaiki kinerja kami.<br />
Jakarta, Maret 2013<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
DR. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.<br />
NIP. 19561125 198203 2 002<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal iii
IKHTISAR EKSEKUTIF<br />
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1254/SEKJEN/2010 tentang<br />
Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat<br />
Republik Indonesia Tahun 2010-2014, menyatakan adanya dua tujuan Setjen<br />
DPR yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2014. Tujuan pertama<br />
“tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi<br />
Dewan”. Tujuan kedua “tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan<br />
berdasarkan prinsip good governance”. Untuk mencapai tujuan dimaksud,<br />
sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam PK Setjen DPR Tahun 2012<br />
serta capaiannya, adalah sebagai berikut:<br />
Sasaran Indikator Kinerja Target<br />
Mencapai tata kelola Setjen<br />
DPR RI yang baik melalui<br />
reformasi Setjen DPR RI di<br />
bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan SDM<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan Setjen DPR RI<br />
dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi legislasi<br />
DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
Persentase penyerapan anggaran non-belanja<br />
pegawai Satker Setjen<br />
80%<br />
Persentase unit kerja yang tertib administrasi<br />
keuangan<br />
100%<br />
Persentase pegawai yang meningkat<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat<br />
80 %<br />
Laporan keuangan yang tepat waktu 100%<br />
Opini WTP dari BPK WTP<br />
Persentase analisa terhadap isu internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam forum yang diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI<br />
Persentase transkrip rapat sidang internasional,<br />
regional, dan bilateral disusun tepat waktu<br />
Persentase masyarakat yang meningkat<br />
pemahamannya tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI<br />
Persentase hasil analisa/kajian RUU Bidang<br />
Polhukham Kesra dan Bidang Ekkuindag, yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase hasil pemantauan pelaksanaan UU<br />
yang digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan<br />
Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh DPR RI<br />
Persentase hasil analisa kebijakan anggaran<br />
negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI<br />
Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat<br />
waktu<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal iv<br />
80%<br />
100%<br />
80%<br />
100%<br />
50%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
1 hari sebelum<br />
rapat BURT
Penetapan kinerja (PK) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan<br />
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang<br />
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI 2010 – 2014. Jika dilihat PK<br />
Sekjen Tahun 2012, sesungguhnya telah berorientasi kepada outcomes. PK<br />
Sekjen Tahun 2011 juga telah diupayakan untuk mencerminkan SMART (specific-<br />
measurable-accountable- reliable-timetable). Selanjutnya pengukuran<br />
keberhasilan atau kegagalan dari indikator capaian kinerja dilihat dari<br />
pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).<br />
Berdasarkan penilaian terhadap kinerja, dari 5 (lima) sasaran yaitu (1)<br />
Mencapai tata kelola Setjen yang baik melalui reformasi Setjen di bidang<br />
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM; (2) Meningkatnya kualitas dukungan<br />
Setjen DPR RI dalam penguatan kelembagaan DPR RI; (3) Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI; (4) Meningkatnya<br />
kualitas dukungan terhadap pelaksanan fungsi pengawasan DPR RI; dan (5)<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI,<br />
dapat dijelaskan beberapa hal: pertama, ada 3 (tiga) indikator yang<br />
memperlihatkan capaian kurang dari 100%, yaitu:<br />
1. Indikator ke-1 dari Sasaran 1: “Persentase penyerapan anggaran nonbelanja<br />
pegawai Satker Setjen” dari target 80% hanya berhasil<br />
menyerap 68,8% yang berarti hanya 86% capaian dari target.<br />
Hal ini disebabkan karena alasan:<br />
- Adanya penelaahan dan rasionalisasi anggaran DPR RI dan Setjen<br />
DPR RI yang dilakukan oleh BPKP sesuai keputusan rapat BURT<br />
yang berlangsung antara bulan Februari sampai dengan bulan April<br />
2012, sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran;<br />
- DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012,<br />
sehingga menghambat proses revisi anggaran, yang pada akhirnya<br />
mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran;<br />
- Adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal, yang<br />
memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran.<br />
2. Indikator ke-2 dari Sasaran 4: “Persentase kajian yang dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI” dari target 100% hanya berhasil dicapai<br />
73,7%.<br />
Hal ini disebabkan karena peneliti yang melaksanakan tugas<br />
memberikan kajian, selain melakukan penelitian untuk memberikan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal v
hasil kajian yang valid, juga masih dibebani dengan tugas<br />
pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang<br />
ada di lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini menjadi penghambat<br />
pencapaian target kinerja.<br />
3. Indikator ke-3 dari Sasaran 4: “Persentase hasil analisa pengaduan<br />
masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI” dari target 100% hanya<br />
berhasil dicapai 92%.<br />
Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, dimana<br />
jumlah penganalisa surat hanya 6 orang, tidak proporsional dengan<br />
jumlah surat yang diterima.<br />
Dibandingkan dengan tahun 2011, indikator yang tidak mencapai target<br />
lebih banyak, yaitu sebanyak 1 (satu) indikator pada tahun 2011 menjadi 3 (tiga)<br />
indikator pada tahun 2012.<br />
Kedua, ada 3 (tiga) indikator yang capaiannya melebihi target, yaitu:<br />
1. Indikator 1 dari Sasaran 3: “Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang<br />
Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu”, dari<br />
target 100% mencapai realisasi 104,7%. Hal ini disebabkan karena<br />
penentuan target penyusunan RUU yang realistis dari tahun<br />
sebelumnya (bercermin dari tahun sebelumnya yang tidak dapat<br />
memenuhi target karena kondisi DPR RI sendiri).<br />
2. Indikator 1 dari Sasaran 4: “Persentase hasil analisa kebijakan<br />
Pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI”, dari<br />
target 100% mencapai realisasi 133,3%. Hal ini disebabkan karena<br />
bertambahnya sumber daya manusia (SDM) yang melakukan analisa<br />
terhadap kebijakan pemerintah.<br />
3. Indikator 1 dari Sasaran 5: “Persentase hasil analisa kebijakan<br />
anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI”, dari target 100%<br />
mencapai realisasi 102,5%. Hal ini disebabkan bertambahnya sumber<br />
daya manusia (SDM) yang melakukan analisa terhadap kebijakan<br />
anggaran pemerintah.<br />
Dibandingkan dengan tahun 2011, indikator yang melebihi target lebih<br />
banyak cenderung meningkat yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator, sedangkan pada<br />
tahun 2011 tidak ada indikator yang capaiannya melebihi target.<br />
Selanjutnya, berdasarkan akuntabilitas keuangan, hanya ada 1 (satu)<br />
kegiatan yang menyerap anggaran kurang dari 60%, yaitu kegiatan analisa<br />
kebijakan anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR, yang menggunakan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal vi
anggaran Satker Dewan, yaitu hanya 45,69%. Hal ini disebabkan kegiatan ini<br />
sangat bergantung kepada DPR RI, yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik<br />
dibandingkan faktor administrasi. Dimana, Setjen DPR RI tidak dapat<br />
memaksakan kegiatan dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan oleh<br />
DPR RI. Dibandingkan tahun 2011, jumlah penyerapan anggaran yang kurang<br />
dari 60% lebih sedikit pada tahun 2012 ini. Pada tahun 2011, ada 3 (tiga) kegiatan<br />
yang penyerapan anggarannya kurang dari 60%. Namun, dari total anggaran<br />
yang ada, tingkat penyerapan anggaran tahun 2012 (75,14%) mengalami<br />
penurunan dibandingkan tahun 2011 (82,37%). Hal ini masih dipengaruhi oleh<br />
faktor politik dan faktor efisiensi.<br />
Terkait dengan faktor politik, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat<br />
berbuat banyak, sebab hal itu sangat bergantung kepada keputusan DPR RI.<br />
Sebagai contoh, penyusunan analisas kebijakan anggaran negara tidak akan<br />
dapat dilaksanakan apabila tidak ada perintah dari Badan Akuntabilitas Keuangan<br />
Negara (BAKN) DPR RI. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanpa perintah<br />
dari DPR RI, dianggap melangkahi wewenang DPR RI. Oleh karena itu, masalah<br />
ini telah menimbulkan kesan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak jemput bola dalam<br />
melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain, anggota DPR RI yang kurang<br />
memahami tugas Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menganggap Sekretariat<br />
Jenderal DPR RI melampaui tugas dan wewenangnya. Ke depan masalah ini<br />
memang harus segera dapat diatasi, antara lain dengan memberikan pemahaman<br />
kepada para anggota DPR RI tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI.<br />
Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keinginan<br />
yang kuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensukseskan pencanangan<br />
Presiden terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi anggaran<br />
bukan berarti kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil kegiatan yang tetap<br />
optimal, anggaran yang diserap hanya sedikit. Sebagai contoh, kegiatan<br />
analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang<br />
disusun tepat waktu, yang hanya menyerap anggaran sebesar 61,57% namun<br />
dalam capaian kinerjanya ternyata 104,7% yaitu sebanyak 22 RUU dan Naskah<br />
Akademik.<br />
Berdasarkan laporan ini, Sekretariat Jenderal juga telah mengidentifikasi<br />
beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Khususnya terhadap pengukuran<br />
indikator kinerja yang pada beberapa indikator masih belum dilakukan pengukuran<br />
secara sistematik. Misalnya, terhadap indikator “Persentase pegawai yang<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal vii
meningkat kemampuannya setelah mengikuti diklat”. Terhadap indikator ini ke<br />
depan, harus dibuat sebuah alat atau aplikasi yang dapat menghitung<br />
peningkatan kemampuan seorang pegawai setelah mengikuti diklat.<br />
-------0o0------<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal viii
A. Latar Belakang<br />
BAB I<br />
PENDAHULUAN<br />
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<br />
(Setjen DPR RI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik<br />
Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan<br />
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden ini,<br />
kedudukan kelembagaan Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang<br />
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung<br />
jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI dipimpin oleh<br />
seorang Sekretaris Jenderal DPR RI yang diusulkan oleh Pimpinan DPR RI.<br />
Setjen DPR RI merupakan unsur penunjang DPR RI yang mempunyai<br />
peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan, baik fungsi<br />
legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Pasal 2 Peraturan Presiden<br />
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal<br />
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa Setjen<br />
DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif<br />
dan keahlian kepada DPR RI. Pasal 392 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27<br />
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan<br />
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br />
selanjutnya menyatakan bahwa Setjen DPR RI bertugas untuk mendukung<br />
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.<br />
Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999<br />
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setjen DPR RI sebagai<br />
instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan<br />
target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta<br />
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).<br />
LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang<br />
pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri<br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun<br />
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Setjen DPR RI<br />
tahun 2012 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas<br />
pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan<br />
di dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik untuk<br />
perbaikan kinerja Setjen DPR RI pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja<br />
juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian<br />
kinerja Setjen DPR RI dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan<br />
pemangku kepentingan lainnya.<br />
Target kinerja yang telah dicapai Setjen DPR RI tahun 2012<br />
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan<br />
dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2010–2014 dan<br />
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja<br />
bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan<br />
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program serta<br />
dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang<br />
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.<br />
Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil<br />
capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di<br />
lingkungan Setjen DPR RI.<br />
Sesuai dengan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara<br />
dan Reformasi Birokrasi, Setjen DPR RI telah melakukan penyelarasan<br />
dokumen Renstra Setjen DPR RI Tahun 2010-2014 dengan indikator kinerja<br />
yang ditetapkan secara spesifik, terukur, akuntabel, handal dan dalam<br />
rentang waktu yang jelas (Smart, Measurable, Accountable, Reliable and<br />
Time Bound/SMART), diikuti oleh 2 (dua) deputi sebagai percontohan, yaitu<br />
Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Deputi Bidang Administrasi, dan 2<br />
biro (dua), yaitu Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum,<br />
Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat (Polhukhamkesra) dan Biro<br />
Perencanaan dan Pengawasan (Renwas).<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 2
B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI<br />
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 maka<br />
Sekretariat Jenderal DPR RI mengundangkan Peraturan Sekretaris Jenderal<br />
DPR RI Nomor 01/PER-SEKJEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas<br />
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan<br />
Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan<br />
bahwa Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Dalam<br />
melaksanakan tugasnya sekretaris jenderal dibantu oleh wakil sekretaris<br />
jenderal Pasal 3 ayat (1).<br />
Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Setjen DPR RI terdiri<br />
dari 4 (empat) deputi, yaitu:<br />
1. Deputi Bidang Perundang-undangan;<br />
2. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;<br />
3. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar-Parlemen; dan<br />
4. Deputi Bidang Administrasi.<br />
Struktur organisasi Setjen DPR RI secara lebih lengkap dapat dilihat<br />
pada bagan berikut:<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 3
DEPUTI BIDANG<br />
PERUNDANG-<br />
UNDANGAN<br />
BIRO PERANCANGAN<br />
UNDANG-UNDANG BIDANG<br />
POLITIK, HUKUM, HAM, DAN<br />
KESRA<br />
BIRO PERANCANGAN<br />
UNDANG-UNDANG BIDANG<br />
EKONOMI KEUANGAN<br />
INDUSTRI DAN<br />
PERDAGANGAN<br />
BIRO HUKUM DAN<br />
PEMANTAUAN<br />
PELAKSANAAN UNDANG-<br />
UNDANG<br />
Bagan 1<br />
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI<br />
DEPUTI BIDANG<br />
ANGGARAN DAN<br />
PENGAWASAN<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong><br />
BIRO ANALISA<br />
ANGGARAN DAN<br />
PELAKSANAAN APBN<br />
BIRO PENGAWASAN<br />
LEGISLATIF<br />
PUSAT PENGKAJIAN,<br />
PENGOLAHAN DATA<br />
DAN INFORMASI<br />
WAKIL SEKRETARIS<br />
<strong>JENDERAL</strong><br />
DEPUTI BIDANG<br />
PERSIDANGAN DAN<br />
KERJASAMA<br />
ANTAR- PA<br />
BIRO<br />
PERSIDANGAN<br />
BIRO<br />
KE<strong>SEKRETARIAT</strong>AN<br />
PIMPINAN<br />
BIRO<br />
KERJASAMA<br />
ANTAR PARLEMEN<br />
BIRO<br />
HUBUNGAN<br />
MASYARAKAT DAN<br />
PEMBERITAAN<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
DEPUTI BIDANG<br />
ADMINISTRASI<br />
BIRO PERENCANAAN<br />
DAN PENGAWASAN<br />
BIRO KEANGGOTAAN<br />
DAN KEPEGAWAIAN<br />
BIRO<br />
KEUANGAN<br />
BIRO PEMELIHARAAN<br />
BANGUNAN DAN<br />
INSTALASI<br />
Hal 4<br />
BIRO<br />
UMUM
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI<br />
Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2005 menyatakan<br />
bahwa Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis,<br />
administratif, dan keahlian kepada DPR RI. Untuk melaksanakan tugas<br />
tersebut Setjen DPR RI mempunyai fungsi:<br />
1. pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit<br />
organisasi di lingkungan Setjen DPR RI;<br />
2. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang<br />
perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI; dan<br />
3. pembinaan dan pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian,<br />
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di<br />
lingkungan DPR RI.<br />
Adapun wakil sekretaris jenderal mempunyai tugas membantu Sekjen<br />
DPR RI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal Setjen DPR<br />
RI serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekjen DPR RI. Selain wakil<br />
sekretaris jenderal, Sekjen DPR RI juga dibantu oleh para deputi sebagai<br />
berikut:<br />
1. Deputi Bidang Perundang-undangan<br />
Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang deputi<br />
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI.<br />
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan<br />
dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-<br />
undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di<br />
bidang legislasi.<br />
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan<br />
menyelenggarakan fungsi:<br />
a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang<br />
perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang<br />
bertanggung jawab di bidang legislasi;<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 5
. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian<br />
di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang<br />
bertanggung jawab di bidang legislasi.<br />
2. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan<br />
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang<br />
deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR<br />
RI. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas<br />
memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang<br />
anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan<br />
fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan.<br />
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Anggaran dan<br />
Pengawasan menyelenggarakan fungsi:<br />
a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang<br />
anggaran dan pengawasan kepada DPR RI;<br />
b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian<br />
di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.<br />
3. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar-Parlemen<br />
Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar-Parlemen dipimpin<br />
oleh seorang deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab<br />
kepada Sekjen DPR RI. Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar-<br />
Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan<br />
teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar<br />
parlemen.<br />
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan<br />
Kerjasama Antar-Parlemen menyelenggarakan fungsi:<br />
a. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar-parlemen;<br />
b. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;<br />
c. pelaksanaan pelayanan kerjasama antar-parlemen;<br />
d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;<br />
e. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 6
4. Deputi Bidang Administrasi<br />
Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang deputi yang<br />
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Deputi<br />
Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan<br />
perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,<br />
dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.<br />
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Administrasi<br />
menyelenggarakan fungsi:<br />
a. pembinaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan,<br />
perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI;<br />
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian,<br />
keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR<br />
RI.<br />
D. Lingkungan Strategis<br />
Sejalan dengan perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan,<br />
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah<br />
melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<br />
Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang berimplikasi kepada terjadinya<br />
perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, khususnya<br />
kedudukan, peran, dan fungsi DPR RI. Amandemen UUD Tahun 1945 telah<br />
menempatkan DPR RI pada kedudukan yang sangat penting dan strategis<br />
dalam pembentukan undang-undang. Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945<br />
menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan<br />
membentuk undang-undang.” Selain itu, Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun<br />
1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,<br />
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”<br />
Seiring dengan pergeseran kekuasaan dan kewenangan dari eksekutif<br />
ke legislatif, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang, tuntutan<br />
dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan aspirasi politik mereka<br />
semakin kuat, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja DPR RI.<br />
Pelaksanaan fungsi DPR RI tidak akan berjalan optimal tanpa adanya<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 7
dukungan dari berbagai pihak, khususnya Setjen DPR RI. Oleh karena itu<br />
Setjen DPR RI dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika<br />
ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja<br />
pelaksanaan fungsi DPR RI.<br />
Dukungan Setjen DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR<br />
RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki posisi yang<br />
sangat strategis. Oleh karena itu, dukungan Setjen DPR RI dalam bidang<br />
teknis, administratif, dan keahlian harus terus menerus dioptimalkan.<br />
Setjen DPR RI sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat yang<br />
mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada DPR RI, mempunyai<br />
rencana strategis yang berorientasi pada hasil (result) yang ingin dicapai<br />
selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana<br />
Strategis Setjen DPR RI Tahun 2010-2014. Sedangkan kinerja yang ingin<br />
dicapai Setjen DPR RI pada tahun 2012 dituangkan dalam dokumen<br />
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun<br />
2012.<br />
E. Sumber Daya Manusia<br />
Tabel 1<br />
Jumlah Pegawai Setjen DPR RI<br />
per 1 Desember 2012<br />
No. Unit Kerja<br />
Jumlah<br />
(orang)<br />
1. Sekretaris Jenderal 1<br />
2. Deputi Bidang Perundang-undangan 90<br />
3. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 226<br />
4. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP 365<br />
5. Deputi Bidang Administrasi 654<br />
Total 1.336<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 9
BAB II<br />
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA<br />
Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai bagian dari instansi<br />
pemerintah pusat yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan kepada DPR<br />
RI mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai<br />
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen rencana<br />
strategis, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor<br />
1254/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal<br />
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014.<br />
A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2010 - 2014<br />
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada<br />
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)<br />
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan<br />
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini<br />
menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya<br />
memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program serta<br />
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem<br />
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan<br />
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu<br />
menjawab tuntutan lingkungan strategis secara lokal, nasional, dan global,<br />
serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan<br />
Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas<br />
dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya<br />
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya<br />
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.<br />
1. Visi<br />
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005, Setjen<br />
DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan kepada DPR RI sesuai<br />
dengan tugas dan wewenang yang diemban. Dalam Peraturan Presiden<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 10
tersebut dijelaskan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang<br />
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung<br />
jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.<br />
Setjen DPR RI mempunyai tugas untuk menyelenggarakan<br />
dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR RI. Dengan<br />
demikian pelaksanaan tugas dari semua unit kerja di lingkungan Setjen<br />
DPR RI seharusnya mengarah kepada optimalisasi dukungan (dukungan<br />
paripurna).<br />
Mengingat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI harus<br />
mengikuti tuntutan dinamika yang berkembang di masyarakat, di mana<br />
semakin hari semakin kompleks, maka Setjen DPR RI harus mengikuti<br />
perkembangan yang ada di lingkungannya yang disebut dengan<br />
perkembangan lingkungan strategis. Oleh sebab itu tugas pokok Setjen<br />
DPR RI tidak hanya tertuju kepada dukungan di bidang teknis dan<br />
administratif, melainkan juga dituntut untuk menyelenggarakan dukungan di<br />
bidang keahlian.<br />
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam<br />
menunjang pelaksanaan tugas pokok Setjen DPR RI. Dari laporan<br />
kegiatan Setjen DPR RI diketahui bahwa beberapa unit kerja masih<br />
menghadapi masalah yang berkaitan dengan SDM, khususnya kualifikasi<br />
dan kemampuan untuk optimalisasi dalam tugas dan fungsi yang harus<br />
ditangani oleh pemegang suatu jabatan. Oleh sebab itu kualitas pegawai<br />
perlu mendapatkan perhatian yang serius dan terencana, baik dalam pola<br />
recruitment, placement, dan promotion. Di samping itu, diperlukan upaya<br />
terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pegawai di bidang teknis<br />
maupun penguasaan materi dan wawasan.<br />
Dalam upaya mendukung hal tersebut, maka perlu dilakukan<br />
perubahan sikap dan mental pegawai melalui pembinaan yang<br />
berkesinambungan dan adanya keteladanan agar dapat menyesuaikan diri<br />
dengan tuntutan reformasi serta dinamika DPR RI yang penuh dengan<br />
semangat demokratisasi. SDM yang profesional dimaksud merupakan<br />
sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 11
dengan penuh kesungguhan, serta didukung oleh pengetahuan,<br />
keterampilan, dan wawasan yang luas.<br />
Dengan berbagai pemikiran di atas, pernyataan visi Setjen DPR RI<br />
merupakan penjabaran dari visi DPR RI yaitu:<br />
Untuk itu, Setjen DPR RI yang merupakan unsur pendukung tugas<br />
dan kegiatan DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:<br />
2. Misi<br />
Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang<br />
kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan<br />
masyarakat yang adil dan makmur<br />
Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan<br />
akuntabel<br />
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh<br />
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi<br />
suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait<br />
dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai dengan<br />
peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi<br />
sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Rumusan misi hendaknya<br />
mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b)<br />
memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan<br />
petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi<br />
pemerintah;<br />
stakeholders.<br />
dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 12
Misi Setjen DPR RI yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut<br />
dari misi DPR RI adalah:<br />
1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien<br />
dan efektif.<br />
2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara<br />
yang akuntabel dan transparan.<br />
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang<br />
transparan dan efektif.<br />
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif,<br />
responsif, dan akomodatif.<br />
Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi DPR RI tersebut<br />
di atas, dan dengan berpedoman pada visi Setjen DPR RI serta tugas<br />
pokok dan fungsi Setjen DPR RI yang berperan sebagai pendukung dan<br />
fasilitator dalam kegiatan kedewanan, misi Setjen DPR RI Tahun 2010 –<br />
2014 adalah:<br />
1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat.<br />
2. Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu.<br />
3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima.<br />
3. Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI<br />
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka visi dan misi<br />
harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional<br />
berupa perumusan tujuan strategis (stategic goals) organisasi.<br />
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam<br />
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan<br />
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada<br />
isu-isu dan análisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan<br />
sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan<br />
misi.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 13
adalah:<br />
Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Setjen DPR RI 2010-2014<br />
1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan<br />
tugas dan fungsi Dewan.<br />
2. Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan<br />
prinsip good governance.<br />
Tujuan pertama “tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi<br />
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan” menekankan pada upaya untuk<br />
memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian bagi pelaksanaan<br />
tugas konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945<br />
serta fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang diatur<br />
dalam UUD Tahun 1945.<br />
Tujuan kedua “tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan<br />
berdasarkan prinsip good governance” menekankan peran dari unsur<br />
kesekretariatan dalam mendukung pengelolaan tugas dan fungsi DPR RI<br />
berdasarkan prinsip good governance.<br />
4. Sasaran Strategis<br />
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi<br />
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun<br />
waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula<br />
indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran<br />
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun<br />
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat<br />
capaian (target) masing-masing.<br />
Rumusan sasaran strategis Setjen DPR RI adalah:<br />
a. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen<br />
DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya<br />
manusia.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 14
. Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam mencapai<br />
kualitas penguatan kelembagaan DPR RI.<br />
c. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi<br />
DPR RI.<br />
d. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI.<br />
e. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI.<br />
5. Indikator Kinerja, Tujuan, dan Target Tahun 2014<br />
Untuk mengukur sejauh mana Setjen DPR RI telah mencapai<br />
sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran<br />
strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai<br />
pada akhir tahun kelima (Tahun 2014).<br />
Tabel 2<br />
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target 2014<br />
No Sasaran Indikator Kinerja Target 2014<br />
1 Mencapai tata kelola<br />
Setjen DPR RI yang<br />
baik melalui reformasi<br />
Setjen DPR RI di<br />
bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan<br />
sumber daya manusia<br />
2 Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
Setjen DPR RI dalam<br />
mencapai kualitas<br />
penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Persentase penyerapan<br />
anggaran nonbelanja<br />
pegawai Satker Setjen<br />
Persentase unit kerja yang<br />
tertib administrasi keuangan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
85%<br />
95%<br />
Persentase pegawai yang 95%<br />
meningkat kemampuannya<br />
setelah mengikuti diklat<br />
Persentase laporan 95%<br />
keuangan yang tepat waktu<br />
Opini WTP BPK WTP<br />
Persentase analisa isu<br />
internasional yang menjadi<br />
resolusi dalam forum yang<br />
diikuti oleh delegasi DPR RI<br />
Persentase transkrip rapat<br />
sidang internasional,<br />
regional, dan bilateral<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase masyarakat<br />
yang meningkat<br />
98%<br />
85%<br />
95%<br />
Hal 15
No Sasaran Indikator Kinerja Target 2014<br />
3 Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
legislasi DPR RI<br />
4 Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
5 Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
pemahamannya tentang<br />
DPR RI setelah berkunjung<br />
ke DPR RI<br />
Persentase hasil<br />
analisa/kajian RUU bidang<br />
politik, hukum, HAM, Kesra,<br />
dan Ekkuindag yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase hasil<br />
pemantauan pelaksanaan<br />
undang-undang yang<br />
digunakan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa<br />
kebijakan pemerintah yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase kajian yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa<br />
pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh<br />
DPR RI<br />
Persentase hasil analisa<br />
kebijakan anggaran negara<br />
yang dimanfaatkan oleh<br />
DPR RI<br />
Rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI yang<br />
tepat waktu<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
95%<br />
100%<br />
100%<br />
1 hari sebelum<br />
rapat BURT<br />
Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 di atas<br />
harus disesuaikan dengan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan Setjen DPR RI<br />
pada Renstra Setjen DPR RI, yaitu tujuan 1: “tercapainya peningkatan kualitas<br />
dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan”, dan tujuan 2: “tercapainya<br />
tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan prinsip good governance”.<br />
Pembagian sasaran dan indikator kinerja tersebut ke dalam 2 (dua) tujuan<br />
tersebut akan memudahkan Setjen DPR RI dalam merealisasikan setiap sasaran<br />
dan indikator tersebut, sehingga upaya untuk mencapai target pada tahun 2014<br />
akan dapat direalisasikan sejak tahun 2010, termasuk realisasi pada tahun 2012.<br />
Hal 16
Tujuan 1:<br />
bawah ini:<br />
Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas<br />
dan fungsi Dewan<br />
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik tergambar pada tabel di<br />
Tabel 3<br />
Penjabaran Tujuan Strategis Setjen DPR RI<br />
Sasaran Indikator Kineja<br />
Mencapai tata kelola Setjen DPR RI<br />
yang baik melalui reformasi Setjen<br />
di bidang kelembagaan<br />
ketatalaksanaan, dan SDM<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
Setjen DPR RI dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan fungsi<br />
legislasi DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
Persentase unit kerja yang tertib<br />
administrasi keuangan<br />
Persentase pegawai yang meningkat<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat<br />
Persentase analisa isu internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam forum yang diikuti<br />
oleh delegasi DPR RI<br />
Persentase transkrip rapat sidang<br />
internasional, regional, dan bilateral<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase masyarakat yang meningkat<br />
pemahamannya tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI<br />
Persentase analisa RUU bidang<br />
Polhukham Kesra dan bidang Ekkuindag,<br />
yang disusun tepat waktu<br />
Persentase analisa pemantauan<br />
pelaksanaan UU yang digunakan oleh<br />
AKD<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa pengaduan<br />
masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR<br />
RI<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 17
Tujuan 2:<br />
Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan prinsip good<br />
governance<br />
bawah ini:<br />
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik tergambar pada tabel di<br />
Tabel 4<br />
Penjabaran Tujuan Strategis Setjen DPR RI<br />
Sasaran Indikator Kineja<br />
Mencapai tata kelola Setjen DPR RI<br />
yang baik melalui reformasi Setjen<br />
DPR RI di bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan sumber daya<br />
manusia.<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan fungsi<br />
legislasi DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
Persentase penyerapan anggaran nonbelanja<br />
pegawai Satker Setjen DPR RI<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Persentase unit kerja yang tertib<br />
administrasi keuangan<br />
Persentase pegawai yang meningkat<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat<br />
Persentase laporan keuangan yang tepat<br />
waktu<br />
Opini WTP dari BPK<br />
Persentase hasil pemantauan<br />
pelaksanaan undang-undang yang<br />
digunakan oleh Alat Kelengkapan DPR<br />
RI<br />
Persentase hasil analisa kebijakan<br />
pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa pengaduan<br />
masyarakat yang ditindaklanjuti oleh<br />
DPR RI<br />
Persentase hasil analisa kebijakan<br />
anggaran negara yang dimanfaatkan<br />
oleh DPR RI<br />
Rancangan usulan anggaran DPR RI<br />
yang tepat waktu<br />
Hal 18
B. Rencana Kinerja Tahunan Sekjen DPR RI Tahun 2012<br />
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja<br />
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam<br />
rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui<br />
berbagai kegiatan tahunan.<br />
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekjen DPR RI Tahun<br />
2012 dilakukan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen<br />
DPR RI Nomor 224/SEKJEN/2011 tentang Pembentukan Tim Kerja Rencana<br />
Kinerja Tahunan Sekjen DPR RI Tahun 2012. Tim ini beranggotakan wakil<br />
dari setiap biro/pusat di lingkungan Setjen DPR RI. Tim ini dipimpin oleh ketua<br />
dan wakil ketua yang didukung oleh tim sekretariat.<br />
RKT terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang<br />
telah ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.<br />
1. Sasaran Strategis<br />
Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja adalah sasaran<br />
sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setjen<br />
DPR RI Tahun 2010-2014 yang akan diwujudkan pada tahun 2012 beserta<br />
indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Selanjutnya<br />
diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang<br />
bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).<br />
Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat<br />
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 2012.<br />
Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target)<br />
masing-masing.<br />
Rumusan sasaran dalam RKT Tahun 2012 mengacu pada rumusan<br />
sasaran strategis dari Indiktor Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tugas<br />
dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI yang<br />
telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor<br />
232/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di<br />
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 19
Pada Tahun Anggaran 2012 telah disusun sasaran RKT Setjen DPR<br />
RI sebagai berikut:<br />
a) Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen<br />
DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya<br />
manusia.<br />
b) Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI.<br />
c) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi<br />
DPR RI.<br />
d) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI.<br />
e) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI.<br />
Selain 5 (lima) sasaran Sekjen DPR RI, terdapat sasaran dari<br />
masing-masing unit kerja dari 4 (empat) deputi (Eselon I), 14 biro, dan 1<br />
pusat (Eselon II).<br />
2. Indikator Kinerja<br />
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang<br />
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang ditetapkan.<br />
Indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat<br />
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.<br />
3. Target<br />
Target berisi rencana tingkat capaian dari setiap indikator kinerja.<br />
Berdasarkan RKT kemudian disusun Penetapan Kinerja yang berisi<br />
program utama. Program utama adalah program yang menggambarkan<br />
keberadaan instansi pemerintah/unit organisasi yang bersangkutan,<br />
dengan memperhatikan core business dan isu strategisnya; sasaran<br />
(sesuai dengan uraian pada Renstra organisasi atau RKT yang<br />
bersangkutan); dan indikator kinerja output dari sasaran yang dimaksud.<br />
Uraian indikator kinerja ini disesuaikan dengan uraian pada<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 20
Renstra/rencana kerja organisasi. Untuk setiap sasaran dapat disajikan<br />
lebih dari satu indikator kinerja. Keluaran (output) adalah barang atau jasa<br />
yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung<br />
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; target masingmasing<br />
indikator kinerja output yang akan dicapai pada tahun yang<br />
bersangkutan; indikator kinerja outcome dari sasaran yang dimaksud.<br />
Adapun hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan<br />
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program; target<br />
kinerja outcome sasaran yang dimaksud; dan indikasi anggaran yang<br />
dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut. Indikasi anggaran ini<br />
termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dapat diidentifikasikan kepada<br />
sasaran tersebut, seperti biaya pegawai, listrik, air, dan telepon. Apabila<br />
data biaya tidak langsung tersebut tidak dapat diperoleh, maka pada kolom<br />
ini disajikan indikasi anggaran untuk biaya langsung saja.<br />
Penyusunan RKT mengacu pada tugas dan fungsi Setjen DPR RI.<br />
Artinya, Rencana Kinerja selain mengacu kepada Renstra, juga mengacu<br />
kepada Kebijakan DPR RI yang ditetapkan secara tahunan. Renstra<br />
disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004<br />
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian<br />
Rencana Kinerja juga merupakan bentuk respons Setjen DPR RI terhadap<br />
kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam<br />
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Respons tersebut<br />
dinyatakan dalam rencana tindak kegiatan strategis dalam Rencana<br />
Kinerja.<br />
C. Program dan Kegiatan<br />
1. Program<br />
Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam<br />
lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang<br />
diuraikan pada dokumen Renstra Sekjen DPR RI Tahun 2010-2014.<br />
Untuk tahun 2012, diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 21
LEMBAGA<br />
akan dilaksanakan pada tahun 2012, sebagai cara untuk mencapai<br />
sasaran yang telah ditetapkan.<br />
Program-program Sekjen DPR RI merupakan program yang<br />
tertuang dalam DIPA Sekjen DPR RI Tahun 2012 yaitu:<br />
a. Satuan Kerja (Satker) DPR RI:<br />
1) Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI;<br />
2) Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI;<br />
3) Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI;<br />
4) Program Penguatan Kelembagaan DPR RI.<br />
b. Satker Sekjen DPR RI:<br />
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis<br />
Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI;<br />
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
Sekretariat Jenderal DPR RI.<br />
Dalam pelaksanaan program anggaran di DPR RI dan Sekjen DPR<br />
RI, terjadi duplikasi atas penggunaan program anggaran seperti<br />
tergambar pada tabel di bawah ini.<br />
Tabel 5<br />
Pengguna Anggaran pada Program Anggaran DPR RI dan Sekjen DPR RI<br />
PROGRAM<br />
DPR RI Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Legislasi DPR<br />
RI<br />
Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Anggaran<br />
DPR RI<br />
Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Pengawasan<br />
DPR RI<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
<strong>SEKRETARIAT</strong> JENDRAL DPR RI<br />
KETERANGAN<br />
DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI<br />
PERSIDANGAN ANGGARAN ADMINISTRASI PERUNDANGAN-<br />
DAN KSAP DAN<br />
PENGAWASAN<br />
UNDANGAN<br />
X X X Biro PUU 1 program<br />
Bidang<br />
dipegang<br />
Ekkuindang oleh 1<br />
Biro PUU<br />
Bidang<br />
Plhukhamkes<br />
Biro Hukum<br />
Deputi<br />
Biro<br />
Biro Analisa<br />
X X 1 program<br />
Persidangan Anggaran dan<br />
dipegang<br />
Pelaksanaan<br />
APBN<br />
oleh 2 Deputi<br />
Biro<br />
Biro<br />
X X 1 program<br />
Persidangan Pengawasan<br />
dipegang<br />
Legislasi<br />
oleh 2 Deputi<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 22
LEMBAGA<br />
SETJEN<br />
DPR RI<br />
PROGRAM<br />
Penguatan<br />
Kelembagaan<br />
DPR RI<br />
Dukungan<br />
Manajemen<br />
dan<br />
Pelaksanaan<br />
Tugas Teknis<br />
Lainnya<br />
Sekretariat<br />
Jenderal DPR<br />
RI<br />
Peningkatan<br />
Sarana dan<br />
Prasarana<br />
Aparatur<br />
Sekretariat<br />
Jenderal DPR<br />
RI.<br />
2. Kegiatan<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
<strong>SEKRETARIAT</strong> JENDRAL DPR RI<br />
KETERANGAN<br />
DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI<br />
PERSIDANGAN ANGGARAN ADMINISTRASI PERUNDANGAN-<br />
DAN KSAP DAN<br />
PENGAWASAN<br />
UNDANGAN<br />
Biro<br />
Biro<br />
Biro<br />
X 1 program<br />
Set.Pimpinan Pengawasan Keuangan<br />
dipegang<br />
Biro KSAP Legislasi Biro<br />
Perencanaan<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Biro<br />
Keanggotaan<br />
dan<br />
Kepegawaian<br />
oleh 3 Deputi<br />
Biro<br />
Biro Analisa Biro<br />
X 1 program<br />
Persidangan Anggaran dan Keanggotaan<br />
dipegang<br />
Pelaksanaan dan<br />
oleh 3<br />
APBN<br />
Kepegawaian<br />
Deputi<br />
Biro Humas Pusat<br />
X<br />
Pemberitaan Pengkajian<br />
dan Protokol Pengolahan<br />
Data dan<br />
Informasi<br />
X X Biro Umum X 1 program<br />
Biro<br />
dipegang<br />
Keuangan<br />
oleh 1<br />
Biro<br />
Pemeliharaan<br />
Gedung dan<br />
Instalasi<br />
Biro<br />
Perencanaan<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Deputi<br />
Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang<br />
dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas dan<br />
fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai<br />
sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan<br />
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja yang<br />
dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan<br />
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang<br />
ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada<br />
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang<br />
ditetapkan serta data pendukung.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 23
PROGRAM<br />
Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Legislasi DPR<br />
RI<br />
Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Anggaran DPR<br />
RI<br />
Pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Pengawasan<br />
DPR RI<br />
Penguatan<br />
Kelembagaan<br />
DPR RI<br />
Tabel 6<br />
Pengguna Anggaran pada Kegiatan DPR dan Sekjen DPR RI<br />
KEGIATAN<br />
Deputi<br />
Persidangan<br />
dan KSAP<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
<strong>SEKRETARIAT</strong> <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Deputi<br />
Anggaran<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Deputi<br />
Administrasi<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Deputi<br />
Perundangundangan<br />
Perancangan UU Biro PUU<br />
Bidang<br />
Administrasi<br />
Hukum dan Litigasi<br />
DPR RI<br />
Polhukhamkes<br />
Biro Hukum<br />
Harmonisasi UU Biro PUU<br />
Bidang<br />
Pembahasan<br />
RAPBN<br />
Pembahasan<br />
Anggaran K/L oleh<br />
Komisi<br />
Akuntabilitas<br />
Keuangan Negara<br />
Pengawasan<br />
Pelaksanaan UU<br />
dan Pengawasan<br />
Kebijakan<br />
Pemerintah<br />
Pelaksanaan<br />
Tugas-tugas<br />
Pimpinan DPR RI<br />
Pelaksanaan<br />
Tugas-tugas<br />
Kerumahtanggaan<br />
DPR<br />
Pelaksanaan<br />
Kerjasama Antar<br />
Parlemen/<br />
Hubungan<br />
Internasional<br />
Pelaksanaan<br />
Tugas-tugas<br />
Badan<br />
Kehormatan dan<br />
Pengaduan<br />
Masyarakat<br />
Pengelolaan Hak<br />
Keuangan dan<br />
Administrasi<br />
Dewan<br />
Biro<br />
Persidangan<br />
Biro<br />
Persidangan<br />
Biro<br />
Set.Pimpinan<br />
Biro<br />
Kerjasama<br />
Antar<br />
Parlemen<br />
Biro Analisa<br />
Anggaran dan<br />
Pelaksanaan<br />
APBN<br />
Biro<br />
Pengawasan<br />
Legislatif<br />
Biro<br />
Pengawasan<br />
Legislatif<br />
Biro<br />
Perencanaan<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Biro<br />
Keuangan<br />
Ekkuindang<br />
Hal 24<br />
KETERANGAN<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 1 deputi<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 2 deputi<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 2 deputi<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 3 deputi
PROGRAM<br />
Dukungan<br />
Manajemen<br />
dan<br />
Pelaksanaan<br />
Tugas Teknis<br />
Lainnya Setjen<br />
DPR RI<br />
Peningkatan<br />
Sarana dan<br />
Prasarana<br />
Aparatur<br />
Setjen DPR-RI<br />
KEGIATAN<br />
Dukungan<br />
Persidangan dan<br />
Kegiatan Dewan<br />
Penyelenggaraan<br />
Kehumasan,<br />
Pemberitaan dan<br />
Keprotokolan<br />
Dukungan data<br />
dan informasi<br />
Deputi<br />
Persidangan<br />
dan KSAP<br />
Biro<br />
Persidangan<br />
Biro Humas<br />
Pemberitaan<br />
dan<br />
Keprotokolan<br />
PENGGUNA ANGGARAN<br />
<strong>SEKRETARIAT</strong> <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Deputi<br />
Anggaran<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Pusat<br />
Pengkajian<br />
Pengolahan<br />
Data dan<br />
Informasi<br />
Deputi<br />
Administrasi<br />
Manajemen SDM Biro<br />
Keanggotaan<br />
Dewan dan<br />
Pengembangan<br />
Kelembagaan<br />
Perencanaan dan<br />
Pengawasan<br />
Penyelenggaraan<br />
Administrasi<br />
Keuangan,<br />
Pengelolaan<br />
Barang Milik<br />
Negara dan<br />
Perjalanan Dinas<br />
Pengadaan<br />
Perlengkapan<br />
Sarana dan<br />
Prasarana Kantor<br />
Pemeliharaan dan<br />
Penatausahaan<br />
Sarana dan<br />
Prasarana Gedung<br />
Biro Analisa<br />
Anggaran dan<br />
Pelaksanaan<br />
APBN<br />
D. Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2012<br />
Kepegawaian<br />
Biro<br />
Perencanaan<br />
dan<br />
Pengawasan<br />
Biro<br />
Keuangan<br />
Biro Umum<br />
Biro<br />
Pemeliharaan<br />
Gedung dan<br />
Instalasi<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Deputi<br />
Perundangundangan<br />
Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Sekjen DPR RI<br />
Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:<br />
Hal 25<br />
KETERANGAN<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 3 deputi<br />
Dilaksanakan<br />
oleh 1<br />
Deputi
Tabel 7<br />
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target<br />
Sasaran Indikator Kinerja Target<br />
Mencapai tata kelola Setjen<br />
DPR RI yang baik melalui<br />
reformasi Setjen DPR RI di<br />
bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan SDM<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan Setjen DPR RI<br />
dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi legislasi<br />
DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
Persentase penyerapan anggaran non-belanja<br />
pegawai Satker Setjen<br />
80%<br />
Persentase unit kerja yang tertib administrasi<br />
keuangan<br />
100%<br />
Persentase pegawai yang meningkat<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat<br />
80 %<br />
Laporan keuangan yang tepat waktu 100%<br />
Opini WTP dari BPK WTP<br />
Persentase analisa terhadap isu internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam forum yang diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI<br />
Persentase transkrip rapat sidang internasional,<br />
regional, dan bilateral disusun tepat waktu<br />
Persentase masyarakat yang meningkat<br />
pemahamannya tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI<br />
Persentase hasil analisa/kajian RUU Bidang<br />
Polhukham Kesra dan Bidang Ekkuindag, yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase hasil pemantauan pelaksanaan UU<br />
yang digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan<br />
Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh DPR RI<br />
Persentase hasil analisa kebijakan anggaran<br />
negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI<br />
Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat<br />
waktu<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 26<br />
80%<br />
100%<br />
80%<br />
100%<br />
50%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
1 hari sebelum<br />
rapat BURT<br />
Dalam bab selanjutnya (Bab III) akan dipaparkan tentang Akuntabilitas<br />
Kinerja. Indikator Kinerja yang akan diakuntabilisasikan realisasinya adalah<br />
Indikator Kinerja menurut dokumen Penetapan Kinerja (PK).<br />
Pemilihan dan penentuan indikator kinerja yang ada dalam PK yang<br />
dilaporkan dalam Bab III ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama,<br />
sebagai penjabaran dari Renstra dalam perencanaan jangka pendek tiap tahun
maka PK lebih dapat menggambarkan berbagai indikator yang sudah<br />
dicantumkan dalam Renstra. Indikator yang ada dalam PK dinilai sejalan dan tetap<br />
mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra. Kedua,<br />
secara normatif penyusunan LAKIP dilakukan tiap tahun sehingga sejalan dengan<br />
penyusunan PK yang juga ditetapkan tiap tahun, namun pada akhir tahun<br />
periodisasi Renstra nanti akan tetap diperbandingkan capaian tujuan dan sasaran<br />
yang ada dalam Renstra. Oleh karena itu, pada akhirnya nanti tetap dapat dilihat<br />
apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai seperti yang telah<br />
direncanakan.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 27
A. Pengukuran Kinerja<br />
BAB III<br />
AKUNTABILITAS KINERJA<br />
Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat<br />
keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator<br />
kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi<br />
juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat<br />
keputusan agar dapat menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau<br />
kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.<br />
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai<br />
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan<br />
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Setjen<br />
DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2010–2014.<br />
Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan<br />
mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses<br />
penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan<br />
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Evaluasi kinerja<br />
dilakukan dengan membandingkan antara Penetapan Kinerja (PK) dengan<br />
capaian.<br />
Dalam pengukuran kinerja ini disadari bahwa penentuan target dan<br />
capaian kinerja masih didasarkan pada interpretasi yang berbeda-beda antara<br />
satu indikator dengan indikator lainnya. Perbedaan interpretasi tersebut<br />
mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengukuran target dan capaian dari<br />
masing-masing indikator. Hal ini juga merupakan salah satu hambatan dalam<br />
pengukuran kinerja Sekjen DPR RI.<br />
Akan tetapi, sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi<br />
anggaran yang disediakan, maka fokus utama LAKIP Tahun 2012 adalah<br />
pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil sasaran strategis dari sumber-<br />
sumber daya yang disediakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Selain<br />
itu, LAKIP Tahun 2012 juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 28
ketidakberhasilan capaian kinerja serta strategi yang akan ditempuh untuk<br />
mengatasi hal tersebut di masa mendatang.<br />
Dalam penyusunan LAKIP Sekjen DPR RI Tahun Anggaran 2012, salah<br />
satu dasar tolok ukur penyusunan LAKIP adalah dokumen PK Sekjen DPR RI<br />
seperti tergambar pada tabel di bawah ini.<br />
Sasaran ini dilakukan dalam rangka tata kelola Setjen DPR RI di bidang<br />
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (SDM). Tujuan akhir<br />
dari sasaran ini adalah terlaksananya tata kelola di lingkungan Setjen DPR RI.<br />
Tabel 8<br />
Capaian Indikator Kinerja<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian<br />
Persentase penyerapan<br />
anggaran non-belanja<br />
pegawai Satker Setjen<br />
Persentase unit kerja<br />
yang tertib administrasi<br />
keuangan<br />
Sasaran Strategis 1:<br />
Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui<br />
reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan SDM<br />
80% 68,8% 86%<br />
100% 100% 100%<br />
Persentase pegawai<br />
yang meningkat<br />
kemampuannya setelah<br />
mengikuti diklat<br />
80% 80% 100%<br />
Laporan keuangan yang<br />
tepat waktu<br />
100% 100% 100%<br />
Opini WTP dari BPK WTP WTP WTP<br />
Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 1 ini dapat<br />
diuraikan sebagai berikut:<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 29
Indikator Kinerja 1 Target<br />
Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai<br />
Satker Setjen<br />
80%<br />
Capaian indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah<br />
anggaran yang diserap untuk seluruh anggaran non-belanja pegawai Satker<br />
Setjen dengan jumlah anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen. Jumlah<br />
unit kerja yang dimaksud di sini adalah biro/pusat. Di lingkungan Setjen DPR<br />
RI terdapat 15 Biro/Pusat. Pada tahun 2012, dari total anggaran yang berasal<br />
dari anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen DPR hanya terserap 68,8%<br />
dari target sebesar 80% sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Dengan demikian<br />
capaian kinerjanya adalah 86%. Hal ini disebabkan oleh:<br />
1. Adanya penelaahan dan rasionalisasi anggaran DPR RI dan Setjen<br />
DPR RI yang dilakukan oleh BPKP sesuai keputusan rapat BURT yang<br />
berlangsung antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2012,<br />
sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran;<br />
2. DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012, sehingga<br />
menghambat proses revisi anggaran, yang pada akhirnya<br />
mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran;<br />
3. Adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal, yang<br />
memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran.<br />
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran<br />
non-belanja pegawai Satker Setjen pada tahun 2012 mengalami penurunan,<br />
mengingat penyerapan anggaran pada tahun 2011 mencapai 82,37%.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Tabel 9<br />
Persandingan Penyerapan DIPA Tahun 2011 dan DIPA Tahun 2012<br />
Satker Setjen<br />
DIPA 2012<br />
UNIT KERJA DIPA 2011 REALISASI 2011 %<br />
REALISASI 2012 %<br />
AWAL (REVISI)<br />
1<br />
<strong>SEKRETARIAT</strong><br />
2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
<strong>JENDERAL</strong><br />
DEPUTI BIDANG<br />
696.385.549.000 573.616.317.984 82,37% 857.133.324.000 722.039.991.000 503.666.094.147 69,76%<br />
ADMINISTRASI<br />
605.895.763.000 507.968.827.540 83,84% 743.430.970.000 622.758.061.000 427.551.030.500 68,65%<br />
BIRO ANGPEG 32.047.209.000 23.141.487.005 72,21%<br />
BIRO KEUANGAN 207.836.268.000 179.169.448.019 86,21%<br />
BIRO RENWAS 10.109.568.000 8.166.109.450 80,78%<br />
BIRO UMUM 104.498.569.000 88.408.955.421 84,60%<br />
BIRO HARBANGIN<br />
REFORMASI<br />
251.404.149.000 209.082.827.645 83,17%<br />
BIROKRASI - -<br />
DEPUTI BIDANG<br />
ANGGARAN DAN<br />
PENGAWASAN 39.241.102.000 23.311.556.362 59,41%<br />
P3DI<br />
BIRO ANALISA<br />
ANGGARAN DAN<br />
38.106.774.000 22.583.462.612 59,26%<br />
PELAKS.APBN 1.134.328.000 728.093.750 64,19%<br />
DEPUTI BIDANG<br />
PERSIDANGAN<br />
DAN KSAP<br />
BIRO<br />
51.248.684.000 42.335.934.082 82,61%<br />
PERSIDANGAN 2.260.140.000 1.916.080.400 84,78%<br />
BIRO HUMAS DAN<br />
PEMBERITAAN 48.988.544.000 40.419.853.682 82,51%<br />
Hal 31<br />
33.805.461.000<br />
266.800.881.000<br />
11.067.286.000<br />
104.730.473.000<br />
259.381.889.000<br />
67.644.980.000<br />
39.049.167.000<br />
36.517.743.000<br />
2.531.424.000<br />
74.653.187.000<br />
3.302.808.000<br />
71.350.379.000<br />
33.805.461.000<br />
246.363.103.000<br />
10.546.549.000<br />
97.317.635.000<br />
208.879.452.000<br />
25.845.861.000<br />
29.745.683.000<br />
27.380.876.000<br />
2.364.807.000<br />
69.536.247.000<br />
3.302.808.000<br />
66.233.439.000<br />
22.294.419.657 65,95%<br />
178.015.449.396 72,26%<br />
8.595.963.180 81,50%<br />
77.044.649.146 79,17%<br />
125.947.261.327 60,30%<br />
15.653.287.794 60,56%<br />
20.049.844.290 67,40%<br />
18.654.747.276 68,13%<br />
1.395.097.014 58,99%<br />
56.065.219.357 80,63%<br />
2.613.134.000 79,12%<br />
53.452.085.357 80,70%
Indikator Kinerja 2 Target<br />
Persentase unit kerja yang tertib administrasi<br />
keuangan<br />
100%<br />
Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor<br />
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tercapainya target<br />
indikator kinerja 2 ini dapat terlaksana karena adanya komitmen yang tinggi dari<br />
seluruh kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen di<br />
lingkungan Setjen DPR RI. Menurut pendapat BPK, neraca DPR RI untuk<br />
laporan keuangan lembaga Tahun Anggaran 2011 yang memuat laporan<br />
realisasi anggaran tahun 2011 tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal<br />
yang material, posisi laporan keuangan DPR RI tanggal 31 Desember 2011,<br />
yang berisi realisasi anggaran tahun 2011 sesuai dengan standar akuntansi<br />
pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan DPR RI<br />
dari bulan Februari sampai dengan Mei 2012.<br />
Target kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar<br />
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan keuangan negara adalah 100%.<br />
Pengelolaan keuangan telah sesuai dengan SAP dan peraturan keuangan<br />
negara lainnya. Beberapa buku laporan yang telah disusun pada tahun 2012<br />
yaitu:<br />
1. Buku Laporan Keuangan Semester I dan II untuk Satker Dewan, Satker<br />
Setjen, dan Lembaga sesuai dengan SAP;<br />
2. Buku Laporan Keuangan Tahunan Satker Dewan, Satker Setjen, dan<br />
Lembaga sesuai dengan SAP;<br />
3. Buku Laporan Keuangan Tahunan Satker Dewan, Satker Setjen, dan<br />
lembaga yang audited sesuai dengan SAP;<br />
4. Laporan pajak perorangan PPh Pasal 21 bagi Anggota DPR RI dan Pegawai<br />
Setjen DPR RI yang tepat waktu;<br />
5. Laporan pengembalian anggaran belanja ke kas negara secara akuntabel<br />
dan tepat waktu;<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 32
6. Laporan hasil konfirmasi wajib pajak orang pribadi dan pajak pihak<br />
ketiga/rekanan untuk pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPn secara akuntabel<br />
dan tepat waktu.<br />
Indikator kinerja ini dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan<br />
target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya juga sebesar 100%.<br />
Indikator Kinerja 3 Target<br />
Persentase pegawai yang meningkat<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat<br />
80%<br />
Indikator kinerja ini relatif sulit untuk diukur. Hingga akhir tahun 2012<br />
pelaksana Diklat belum memperoleh alat ukur yang tepat untuk mengukur<br />
indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu indikator kinerja ini masih diukur<br />
dengan membandingkan antara jumlah peserta yang mengikuti diklat yang<br />
telah direncanakan dan realisasi jumlah peserta yang mengikuti diklat. Realisasi<br />
jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel<br />
di bawah ini.<br />
Tabel 10<br />
Realisasi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat<br />
No Jenis Diklat Realisasi<br />
1. diklat struktural 94%<br />
2. diklat fungsional dan teknis 104%<br />
3. diklat rintisan gelar dan nongelar<br />
100%<br />
Pegawai yang mengikuti diklat struktural hanya terealisasi sebesar 94%.<br />
Peserta Diklatpim Tk III yang semula direncanakan diikuti oleh 7 orang hanya<br />
terealisasi 6 orang, sedangkan 1 orang lainnya tidak dapat mengikuti diklat<br />
karena kesibukan dalam melaksanakan tugasnya pada unit kerja.<br />
Sebaliknya, jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional dan teknis<br />
terealisasi sebesar 104% karena pelaksanaan diklat/workshop/penataran/<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 33
imtek/seminar melebihi target yang telah ditetapkan, dari target sebanyak 1.475<br />
orang dapat direalisasikan sebanyak 1.844 orang. Banyaknya permintaan dari<br />
unitt kerja yang memerlukan bimtek atau mengikuti undangan seminar, baik di<br />
dalam kota maupun luar kota menyebabkan jumlah peserta diklat fungsional dan<br />
teknis melebihi target.<br />
Beberapa kendala dalam penyelenggaraan diklat antara lain sulitnya<br />
mencari peserta diklat dan rendahnya tingkat kehadiran peserta diklat karena<br />
kesibukan peserta diklat pada unit kerja masing-masing. Selain itu, belum ada<br />
Sistem Administrasi Diklat (SIDIKLAT) berbasis teknologi informasi yang<br />
terintegrasi dengan Bagian Kepegawaian, sehingga pengadministrasian diklat<br />
masih menggunakan cara konvensional.<br />
Salah satu solusi atau pemecahan masalah terhadap pelaksanaan diklat<br />
adalah dibangunnya Pusat Diklat yang berada di luar lingkungan gedung Setjen<br />
DPR RI, sehingga para peserta diklat dapat lebih berkonsentrasi dalam<br />
mengikuti kegiatan diklat. Solusi lainnya adalah merealisasikan rencana<br />
pembangunan SIDIKLAT berbasis teknologi informasi dan terintegrasi dengan<br />
Bagian Kepegawaian, melalui kerja sama dengan Pranata Komputer di Bidang<br />
Data, Sarana, dan Informasi P3DI. Upaya lain yang telah dilakukan untuk<br />
meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat adalah dengan menerbitkan<br />
pedoman dan menyusun rencana kegiatan diklat, yaitu:<br />
a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.70/Sekjen/2011 tentang<br />
Pedoman Tugas Belajar;<br />
b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.08/Per-Sekjen/2012<br />
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR<br />
RI;<br />
c. Rancangan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012-2018 Setjen<br />
DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 34
Indikator Kinerja 4 Target<br />
Laporan keuangan yang tepat waktu 100%<br />
Salah satu indikator yang digunakan dalam mewujudkan tata<br />
pemerintahan yang baik adalah transparansi.Salah satu bentuk transparansi<br />
yang dijalankan adalah tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu sesuai<br />
Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan selama tahun<br />
2012 telah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh unit kerja sesuai dengan<br />
target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.<br />
Sejak tahun anggaran 2009 penyusunan laporan keuangan Setjen DPR RI<br />
telah mencatat semua tagihan yang tidak dapat dibayarkan pada akhir tahun<br />
berjalan dan dicatat ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga<br />
pada awal tahun anggaran pihak ketiga dapat memperoleh kembali pembayaran<br />
atas piutang yang tidak tertagih pada tahun lalu. Pencatatan tersebut diatur dalam<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi<br />
Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-82/Pb/2011<br />
tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada<br />
Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor<br />
PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja<br />
per Akrual pada Laporan Keuangan.<br />
Indikator Kinerja 5 Target<br />
Opini WTP dari BPK WTP<br />
Untuk dapat mempertahankan opini WTP dari BPK, upaya yang telah<br />
dilakukan oleh Sekjen DPR RI adalah mengelola keuangan sesuai dengan<br />
Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan keuangan negara lainnya. Upaya<br />
lain adalah mengadakan rekonsiliasi anggaran setiap bulan, baik rekonsiliasi<br />
internal maupun rekonsiliasi eksternal, dan berusaha menaati prinsip-prinsip<br />
penganggaran, yaitu:<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 35
1. Transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas anggaran. Setiap anggaran<br />
yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan;<br />
2. Disiplin anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang<br />
Keuangan Negara terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anggaran<br />
dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember.<br />
Apabila anggaran terlambat disusun maka pelaksanaan program dan<br />
kegiatan juga akan terlambat;<br />
3. Keadilan anggaran. Anggaran yang dibagi harus proporsional;<br />
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Apabila terdapat kesamaan pengeluaran<br />
antar unit-kerja maka hal itu harus dikoordinasikan;<br />
5. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja.<br />
Dari gambaran keempat indikator kinerja tersebut di atas maka capaian<br />
kinerja dari indikator ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.<br />
Berdasarkan pengelolaan keuangan negara yang dituangkan ke dalam Laporan<br />
Keuangan Lembaga, pada tahun anggaran 2011 Setjen DPR RI kembali<br />
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap<br />
Laporan Keuangan Lembaga DPR RI.<br />
Dengan demikian outcome yang dihasilkan oleh Sekjen DPR RI pada<br />
sasaran strategis 1 dapat diuraikan sebagai berikut:<br />
1. Di bidang tata kelola bidang kelembagaan, telah dilakukan persiapan<br />
pembentukan lembaga badan fungsional keahlian (BFK) sebagaimana telah<br />
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,<br />
DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat beberapa opsi bagi pembentukan lembaga<br />
tersebut;<br />
2. Dimanfaatkannya 343 standar operating procedure (SOP) dan 51 prosedur<br />
kerja oleh unit kerja. SOP dan prosedur kerja tersebut menjadi pegangan<br />
bagi unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;<br />
3. Dimanfaatkannya kemampuan 1.844 orang yang telah mengikuti diklat<br />
secara berkesinambungan. Melalui diklat ini diharapkan adanya peningkatan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 36
kinerja bagi setiap staf dan pejabat dalam melaksanakan tugas dan<br />
fungsinya;<br />
4. Tersedianya dokumen Reformasi Birokrasi melalui tiga tata kelola tersebut di<br />
atas. Sekjen DPR RI telah melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 9 area<br />
perubahan. Melalui 9 area perubahan ini diharapkan terjadi peningkatan<br />
kinerja bagi seluruh staf dan pejabat dalam melaksanakan tugas dan<br />
fungsinya.<br />
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan kegiatan<br />
persidangan yang sesuai standar dan tepat waktu, sehingga kinerja pelaksanaan<br />
tugas dan fungsi Anggota DPR RI lebih optimal. Tujuan akhir dari sasaran ini<br />
adalah terjadinya penguatan kelembagaan DPR RI.<br />
Tabel 11<br />
Capaian Indikator Kinerja<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian<br />
Persentase analisa isu<br />
internasional yang menjadi<br />
dasar dalam forum yang<br />
diikuti oleh delegasi DPR RI<br />
Persentase transkrip rapat<br />
sidang internasional,<br />
regional dan bilateral yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase masyarakat<br />
yang meningkat<br />
pemahamannya tentang<br />
DPR RI setelah berkunjung<br />
ke DPR RI<br />
Sasaran 2<br />
Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
80% 80% 100%<br />
100% 100% 100%<br />
80% 80% 100%<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 37
Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 2 ini dapat diuraikan sebagai<br />
berikut:<br />
Indikator Kinerja 1 Target<br />
Persentase analisa isu internasional yang 80%<br />
menjadi dasar dalam forum yang diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI<br />
Pengukuran terhadap indikator kinerja pertama ini dilakukan melalui<br />
beberapa kegiatan berikut:<br />
1. Kegiatan penyelenggaraan konferensi internasional, telah dilaksanakan<br />
sebanyak 4 kali konferensi internasional;<br />
2. Kegiatan kerja sama bilateral yang meliputi:<br />
a) pengiriman delegasi GKSB DPR RI ke parlemen negara sahabat, sebanyak<br />
15 delegasi.<br />
b) penerimaan tamu (friendly talk), sebanyak 9 delegasi parlemen negara<br />
sahabat;<br />
3. Kegiatan Organisasi Parlemen Regional, termasuk di dalamnya pengiriman<br />
delegasi untuk menghadiri berbagai sidang regional yang diselenggarakan di<br />
berbagai negara, penyelenggaraan seminar dan workshop, serta penerimaan<br />
tamu parlemen negara sahabat, yaitu:<br />
a. Pengiriman Delegasi DPR RI, sebanyak 9 delegasi;<br />
b. Penyelenggaraan seminar dan workshop, sebanyak 2 kali.<br />
Kegiatan sidang internasional, regional, atau bilateral yang dihadiri oleh<br />
Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI pada umumnya menghasilkan sebuah<br />
resolusi. Resolusi biasanya berisi usulan/rekomendasi yang diajukan oleh suatu<br />
negara atau delegasi untuk dibawa dalam kegiatan internasional, baik dalam<br />
bentuk laporan maupun statement. Agar Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI<br />
dapat memberikan kontribusi pada resolusi tersebut, maka Sekjen DPR RI perlu<br />
menyiapkan analisis terhadap isu-isu internasional, regional, dan bilateral sesuai<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 38
dengan topik kegiatan yang dihadiri. Output dari analisa tersebut berupa draf<br />
analisa, sedangkan outcome-nya adalah analisa yang telah disetujui oleh Anggota<br />
DPR RI atau delegasi DPR RI untuk menjadi draf resolusi yang akan<br />
dipertahankan oleh Anggota DPR atau delegasi DPR RI sebagai anggota sidang<br />
tersebut atau akan disampaikan oleh Anggota DPR RI yang menjadi pimpinan<br />
sidang internasional tersebut. Adapun draf analisis yang telah dihasilkan selama<br />
tahun 2012 sebanyak 39 draf dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<br />
Tabel 12<br />
Draf Analisis untuk Kegiatan Sidang Internasional,<br />
Regional, dan Bilateral<br />
No Jenis Kegiatan Jumlah Draf Keterangan<br />
1. Sidang internasional 4 4 negara<br />
2. Sidang regional 11 9 negara<br />
3. Sidang bilateral 24 15 negara<br />
Jumlah 39 28 negara<br />
Analisis isu internasional yang disiapkan oleh Sekjen DPR RI tergantung<br />
pada kegiatan sidang internasional di 28 negara yang diikuti oleh Anggota DPR RI<br />
atau delegasi DPR RI. Dari target sebesar 80%, dapat dilaksanakan seluruhnya,<br />
sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.<br />
Indikator Kinerja 2 Target<br />
Persentase transkrip rapat sidang internasional,<br />
regional, dan bilateral yang disusun tepat waktu<br />
100%<br />
Pada umumnya kegiatan sidang internasional, regional, dan bilateral<br />
dilakukan di luar gedung DPR RI, kecuali ketika DPR RI menjadi tuan rumah<br />
kegiatan tersebut. Baik ketika menghadiri sidang di luar negeri maupun ketika<br />
DPR RI menjadi tuan rumah, Sekjen DPR RI memiliki peran penting dalam<br />
memberikan dukungan bagi Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI, baik<br />
dukungan teknis, administrasi, maupun keahlian.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 39
Realisasi dan capaian terhadap target tersebut pada tahun 2012 sebesar<br />
100%, sama dengan realisasi dan capaian pada tahun 2011. Realisasi terhadap<br />
target tersebut dilaksanakan melalui pembuatan risalah seluruh rapat yang<br />
dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen yang memenuhi standar dan<br />
tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.<br />
Output dari kegiatan transkrip rapat adalah tersedianya risalah rapat-rapat<br />
yang dilakukan oleh Anggota Dewan yang tepat waktu dan sesuai standar.<br />
Seluruh transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral dapat<br />
disusun tepat waktu, sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100%.<br />
Dengan demikian capaian indikator kinerja juga sebesar 100%.<br />
Indikator Kinerja 3 Target<br />
Persentase masyarakat yang meningkat 80%<br />
pemahamannya tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI<br />
Kegiatan penerimaan delegasi masyarakat yang ingin menyampaikan<br />
aspirasi ke DPR RI dapat berbentuk unjuk rasa secara massal, kelompok yang<br />
ingin beraudiensi, dan perorangan, baik terjadwal maupun yang tidak terjadwal<br />
(tanpa pemberitahuan/surat). Pada tahun 2012 telah diterima delegasi masyarakat<br />
sebanyak 2.988 delegasi. Jumlah ini mewakili perseorangan dan kelompok yang<br />
masing-masing mempunyai kepentingan terhadap DPR RI.<br />
Di satu sisi DPR RI tidak dapat melarang masyarakat untuk mendatangi<br />
lembaga ini. Di sisi lain Setjen DPR RI telah mempunyai website @dpr.go.id yang<br />
berisi informasi kinerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Selain itu, terdapat Pejabat<br />
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas melayani<br />
permintaan data dan informasi yang berhubungan dengan kinerja DPR RI dan<br />
Setjen DPR RI. PPID adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan,<br />
sedangkan Sekjen DPR RI sebagai penanggung jawab atas kegiatan PPID<br />
tersebut.<br />
Melalui kedua instrumen tersebut (website dan PPID) diharapkan tingkat<br />
pemahaman masyarakat terhadap DPR RI dan Setjen DPR RI meningkat. Namun<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 40
demikian selama ini DPR RI belum memiliki tolok ukur bagaimana masyarakat<br />
memahami DPR RI. Oleh karena itu indikator kinerja ini baru diukur melalui jumlah<br />
delegasi masyarakat yang datang ke DPR RI. Dengan demikian diasumsikan<br />
bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap DPR RI tergantung pada jumlah<br />
delegasi yang datang ke lembaga ini. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa<br />
indikator kinerja ini dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu<br />
80%, sehingga tingkat capaian sebesar 100%.<br />
Adapun outcome yang dihasilkan oleh Sekjen DPR RI pada sasaran<br />
strategis 2 ini antara lain:<br />
1. Dimanfaatkannya bahan analisis isu internasional dan diselesaikannya<br />
transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral, mengingat DPR RI<br />
dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan internasional di 4 kota, yaitu:<br />
Palembang, Yogyakarta, Lombok, dan Bali.<br />
2. Dimanfaatkannya sistem pengelolaan informasi publik di lingkungan DPR RI<br />
dan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor<br />
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan DPR RI<br />
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di<br />
DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 41
Sasaran 3<br />
Sasaran ketiga ini, yaitu meningkatnya kualitas dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, dilaksanakan melalui unsur dukungan teknis,<br />
administrasi, dan keahlian. Tujuan akhir dari sasaran ini adalah terjadinya<br />
penguatan kelembagaan DPR RI di bidang legislasi sebagai konsekuensi<br />
amandemen konstitusi di mana kekuasaan membentuk undang-undang berada di<br />
tangan DPR RI.<br />
Tabel 13<br />
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian<br />
Hasil analisa/kajian<br />
tentang RUU Bidang<br />
Polhukhamkesra dan<br />
Bidang Ekkuindag yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Persentase hasil<br />
pemantauan<br />
pelaksanaan undangundang<br />
yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan Dewan<br />
100% 104,7% 104,7%<br />
100% 100% 100%<br />
Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 3 ini dapat diuraikan<br />
sebagai berikut:<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI<br />
Indikator Kinerja 3 Target<br />
Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang 100%<br />
Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang<br />
disusun tepat waktu<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 42
Pada tahun 2012 Sekjen DPR RI telah menetapkan target sebanyak 21<br />
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibuatkan draf RUU dan draf<br />
Naskah Akademik (NA). Target 21 RUU ini didasarkan pada prioritas Tahun 2012<br />
di mana ditetapkan sebanyak 36 RUU usul inisiatif DPR RI, tetapi mengingat<br />
keterbatasan sumber daya yang ada, maka hanya ditargetkan 21 RUU. Selama<br />
tahun 2012, telah dihasilkan 12 draf RUU Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi<br />
Manusia serta bidang Kesejahteraan Rakyat (Polhukhamkesra) dari 11 draf yang<br />
direncanakan seperti terlihat pada tabel berikut.<br />
Tabel 14<br />
Draf RUU Bidang Polhukhamkesra Tahun 2012<br />
No. Bidang Judul Pengguna/AKD<br />
1. Polhukham RUU tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Komisi III<br />
2. Perubahan atas UU No. 42 Tahun 2008 Badan Legislasi<br />
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil<br />
Presiden<br />
3. Lembaga Penyiaran Publik Komisi I<br />
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Badan Legislasi<br />
Tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD, dan<br />
DPRD<br />
5. RUU tentang Pertanahan Komisi II<br />
6. RUU tentang Advokad Badan Legislasi<br />
7. RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Komisi IIII<br />
Tahun 2009 tetang Komisi Pemberantasan<br />
Korupsi<br />
8. Kesra RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX<br />
9. RUU tentang Perlindungan Anak Komisi VIII<br />
10. RUU tentang Lambang Palang Merah Badan Legislasi<br />
11.<br />
Indonesia<br />
RUU tentang Pengakuan dan Peradilan Hakhak<br />
Masyarakat Adat<br />
Badan Legislasi<br />
12. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan<br />
Gender<br />
Komisi VIII<br />
Sedangkan di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan<br />
(Ekkuindag), selama tahun 2012 telah dihasilkan 10 draf RUU dari 10 draft RUU<br />
yang direncanakan, meliputi:<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 43
Tabel 15<br />
RUU Bidang Ekuindag Tahun 2012<br />
No. Bidang Judul Pengguna/AKD<br />
1. Ekonomi RUU tentang Perbankan Komisi XI<br />
2. RUU tentang Jasa Konstruksi Komisi<br />
3. RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi<br />
4. RUU tentang Keuangan Negara Badan Legislasi<br />
5. RUU tentang Lalu Lintas Devisa Badan Legislasi<br />
6. Industri dan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat Komisi V<br />
7. perdagangan RUU tentang Badan Usaha Milik Negara Komisi VI<br />
8. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan Badan Legislasi<br />
9. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan<br />
Hewan<br />
Komisi IV<br />
10. RUU tentang Perkebunan Komisi IV<br />
Hasil kajian/analisis RUU dalam suatu NA disusun secara tepat waktu<br />
karena akan digunakan oleh Anggota DPR RI atau Komisi atau Badan Legislasi<br />
(Baleg) pada saat penyusunan draf RUU. Pada umumnya hasil kajian/analisis<br />
menjadi dasar penyusunan naskah akademik atas RUU yang diprioritaskan pada<br />
tahun berjalan atau RUU yang diprioritaskan pada tahun mendatang.<br />
Penyusunan draf NA dan draf RUU dilaksanakan sesuai standar dan tepat<br />
waktu. Yang dimaksud dengan sesuai standar yaitu standar yang ditetapkan<br />
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan<br />
Perundang-undangan, khususnya pada lampiran undang-undang tersebut.<br />
Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu yaitu draf NA dan draf RUU<br />
disusun pada tahun anggaran 2012, di mana penyusunan draf RUU dan draf NA<br />
selain didasarkan kepada prioritas Tahun 2012 juga sesuai dengan permintaan<br />
DPR RI.<br />
Adapun business process kegiatan pembentukan draf RUU antara lain:<br />
1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 – 2014 sebanyak 247<br />
RUU;<br />
2. Prioritas Tahun 2012 sebanyak 70 RUU, 36 RUU di antaranya merupakan RUU<br />
Usul Inisiatif DPR RI;<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 44
3. Kegiatan perancangan RUU bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekuindag,<br />
antara lain;<br />
a. menyiapkan tim;<br />
b. pembentukan draft naskah akademik, melalui kunjungan ke daerah dan<br />
diskusi dengan pakar dan akademisi; dan<br />
c. pembentukan draft RUU.<br />
4. Kinerja pembentukan RUU sebagaimana tabel di bawah ini.<br />
Perbandingan draft RUU antara tahun 2011 dan 2012 tergambar pada tabel<br />
di bawah ini.<br />
Tabel 16<br />
Perbandingan Tahun 2011 dan 2012<br />
Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan<br />
2011 15 24 160% Realisasi meningkat<br />
2012 11 12 109% Realiasi meningkat<br />
2011 6 10 166% Realiasi meningkat<br />
2012 10 10 100% Target dan realisasi sama<br />
Apabila melihat tingkat pencapaian kinerja Sekjen DPR RI, maka tidak<br />
dapat dikatakan bahwa kinerja Sekjen DPR RI menurun, karena kinerja Sekjen<br />
DPR RI sangat tergantung pada permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI<br />
yang diwarnai dengan unsur politis. Meskipun demikian, Sekjen DPR RI selalu<br />
berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja melalui peningkatan koordinasi<br />
dengan unit-unit kerja terkait dan peningkatan profesionalisme kerja.<br />
Indikator Kinerja 3 Target<br />
Persentase hasil pemantauan pelaksanaan 50%<br />
undang-undang yang dimanfaatkan oleh DPR RI<br />
Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan<br />
kewenangan DPR RI. Dalam konteks ini, Sekjen DPR RI merupakan unsur<br />
pendukung pelaksanaan tugas DPR RI, khususnya fungsi legislasi dan fungsi<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 45
pengawasan, yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan<br />
suatu undang-undang. Oleh karena itu Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung<br />
DPR RI berkewajiban untuk membantu kegiatan pemantauan pelaksanaan suatu<br />
undang-undang. Tugas tersebut dilakukan dengan cara menginventarisasi<br />
peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.<br />
Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU)<br />
dilakukan dalam bentuk a) telaahan; b) analisis; dan c) evaluasi terhadap UU<br />
dalam rangka memberikan masukan terhadap Anggota DPR RI dan Alat<br />
Kelengkapan DPR RI. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui implementasi UU<br />
yang telah disahkan, apakah UU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.<br />
Kegiatan pemantauan terhadap UU pada tahun 2012 dilaksanakan dengan<br />
memantau 3 UU dan hasilnya sudah disampaikan kepada Anggota DPR RI dan<br />
Alat Kelengkapan DPR RI, yaitu:<br />
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman,<br />
disampaikan kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Alat Kelengkapan DPR<br />
RI;<br />
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, disampaikan<br />
kepada seluruh Anggota Komisi VI dan Alat Kelengkapan DPR RI;<br />
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, disampaikan<br />
kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Alat Kelengkapan DPR RI.<br />
Selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Setjen DPR RI yang terkait<br />
pemantauan pelaksanaan UU, kegiatan pemantauan pelaksanaan UU juga akan<br />
bermanfaat bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan<br />
pemerintah atau pengawasan terhadap pelaksanaan suatu UU.<br />
Adapun business process kegiatan pemantauan pelaksanaan RUU yaitu:<br />
1. Ditetapkan UU yang akan dipantau dalam pelaksanaannya pada tahun 2012;<br />
2. Dibentuknya tim pemantauan oleh Sekjen DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 46
3. Disiapkannya bahan pemantauan UU dalam bentuk telaahan, analisis, dan<br />
evaluasi;<br />
4. Kunjungan kerja ke daerah dalam rangka pemantauan UU;<br />
5. Penyusunan laporan hasil pemantauan UU; dan<br />
6. Kinerja pemantauan UU.<br />
Hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan UU pada tahun 2012 sebanyak 3<br />
UU sama dengan hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan UU pada tahun<br />
sebelumnya (2011).<br />
Dengan demikian outcome dari sasaran strategis 3 yaitu:<br />
1. Dimanfaatkannya hasil analisis/kajian RUU oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
sesuai dengan prioritas tahunan (2012), baik untuk pembentukan RUU usul<br />
inisiatif DPR RI maupun pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah;<br />
2. Dimanfaatkannya hasil pemantauan UU oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
sesuai dengan prioritas tahunan (2012) dalam rangka pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan atas kebijakan pemerintah atau pengawasan terhadap<br />
pelaksanaan suatu UU.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 47
Sasaran 4<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan<br />
Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI terhadap pemerintah sebagai pihak eksekutif. Fungsi<br />
pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan<br />
undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan pelaksanaan kebijakan<br />
pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat<br />
Republik Indonesia tentang Tata Tertib, pengawasan tersebut dapat dilakukan<br />
melalui:<br />
a. Pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh<br />
Badan Pemeriksa Keuangan;<br />
b. Hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan;<br />
c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan;<br />
d. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan;<br />
e. Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; dan/atau<br />
f. Pengaduan masyarakat.<br />
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai<br />
berikut:<br />
Tabel 17<br />
Capaian Indikator Kinerja<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian<br />
Persentase hasil analisa<br />
kebijakan pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh<br />
Alat Kelengkapan DPR<br />
RI<br />
fungsi pengawasan DPR RI<br />
100% 133,3% 133,3%<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 48
Persentase kajian yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Persentase hasil analisa<br />
pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh<br />
DPR RI<br />
100% 73,7% 73,7%<br />
100% 92% 92%<br />
Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 4 ini dapat diuraikan sebagai<br />
berikut:<br />
Indikator Kinerja 1 Target<br />
Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah 100%<br />
yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
Sebagai indikator kinerja yang pertama dalam sasaran ke-4, maka<br />
persentase hasil analisa kebijakan pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan<br />
melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 133,3%. Realisasi dari indikator kinerja<br />
ini dapat dilihat dari pertama, persentase analisis mengenai Hasil Pemeriksaan<br />
BPK dan Pengawasan DPD yang disampaikan kepada Badan Anggaran, Badan<br />
Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya, yang<br />
mencapai 100%. Kedua, dihasilkannya telaahan dan analisis terhadap 2 laporan<br />
Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012<br />
(realisasi 2 laporan atau 100%); 6 laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu<br />
(melebihi dari target 2 laporan atau 300%); dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah<br />
Pusat/LKPP (realisasi sesuai target atau 100%). Dari kedua jenis output tersebut,<br />
maka dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini rata-rata adalah<br />
133,3%.<br />
Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian ini mengalami peningkatan. Pada<br />
tahun 2011, capaian kinerja indikator kinerja sebesar 100%. Keberhasilan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 49
meningkatkan capaian indikator kinerja yang pertama ini tidak dapat dilepaskan<br />
dari upaya yang telah dilakukan oleh Sekjen DPR RI untuk terus meningkatkan<br />
pelayanan kepada DPR RI yang bersifat keahlian, terutama melalui peningkatan<br />
sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya peningkatan SDM yang melakukan<br />
analisa terhadap kebijakan pemerintah, maka kegiatan tersebut dapat<br />
dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.<br />
Indikator Kinerja 2 Target<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat 100%<br />
Kelengkapan DPR RI<br />
Penetapan indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mendukung<br />
pelaksanaan tugas DPR RI melalui dukungan keahlian berupa kajian yang dapat<br />
dimanfaatkan oleh DPR RI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri<br />
dari para peneliti yang merupakan salah satu kelompok jabatan fungsional di<br />
lingkungan Setjen DPR RI. Para peneliti tersebut mempunyai tugas melaksanakan<br />
pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan. Kajian tersebut<br />
antara lain berupa:<br />
• 4 terbitan Majalah Kajian;<br />
• 24 terbitan Info Singkat (online);<br />
• 2 buah buku mandiri;<br />
• 11 buah buku tim;<br />
• 2 buah buku lintas tim;dan<br />
• 7 terbitan jurnal bidang/kepakaran.<br />
Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam<br />
menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan. Sebagai contoh, kajian<br />
berupa Info Singkat dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI untuk memantau<br />
perkembangan masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu juga<br />
dapat digunakan secara praktis sebagai bahan pembicaraan dalam rapat-rapat<br />
kerja DPR RI dengan Pemerintah.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 50
Dari target sebanyak 156 kajian dapat direalisasikan sebanyak 115 kajian,<br />
sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 73,7%. Berbeda dengan<br />
indikator kinerja yang pertama, dalam capaian indikator kinerja yang kedua ini<br />
terdapat penurunan tingkat capaian dibanding dengan tahun lalu. Pada tahun<br />
2011, capaian indikator kinerja yang kedua ini sebesar 100%. Penurunan capaian<br />
ini tidak dapat dilepaskan dari hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan<br />
kegiatan ini.<br />
Tugas untuk menyusun kajian yang merupakan output inidikator kinerja ini<br />
dilaksanakan oleh peneliti yang merupakan pejabat fungsional. Peneliti harus<br />
benar-benar dapat membagi waktu antara melakukan kegiatan yang menjadi<br />
tugas dan fungsinya dengan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan<br />
karirnya sebagai peneliti yang membutuhkan angka kredit dalam jumlah tertentu<br />
untuk kenaikan pangkatnya. Di samping itu, peneliti masih dibebani dengan tugas<br />
pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang ada di<br />
lingkungan Setjen DPR RI. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ke depan tugas<br />
pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain harus<br />
dilakukan secara lebih berimbang dan proporsional.<br />
Indikator Kinerja 3 Target<br />
Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat 100%<br />
yang ditindaklanjuti oleh DPR RI<br />
Sama dengan indikator kinerja sebelumnya, indikator kinerja yang ketiga,<br />
yaitu hasil analisa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI<br />
persentasenya tidak mencapai 100%, melainkan sebesar 92%. Dibandingkan<br />
tahun lalu, capaian kinerja pada indikator yang ketiga ini juga mengalami sedikit<br />
penurunan. Pada tahun 2011, capaian indikator kinerja sebesar 98,7%. Hal ini<br />
tidak dapat dilepaskan dari berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai<br />
indikator kinerja ini.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 51
Banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI<br />
menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga<br />
yang antara lain memiliki fungsi representasi. Seiring dengan perkembangan<br />
teknologi, saat ini pengaduan masyarakat tidak hanya disampaikan secara<br />
langsung atau melalui surat, melainkan juga melalui website DPR RI dan layanan<br />
pesan singkat atau short message service (SMS) di nomor khusus untuk<br />
menyampaikan pengaduan, yaitu nomor 0811 944 3344.<br />
Selama tahun 2012, terdapat 4.994 buah pengaduan melalui surat, 688<br />
buah melalui website, dan 37.509 buah melalui SMS. Jumlah ini mengalami<br />
peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2011. Selain melalui ketiga<br />
media tersebut, komisi, badan, maupun Pimpinan DPR RI juga menerima audiensi<br />
terkait pengaduan masyarakat.<br />
Pelaksanaan analisa surat pengaduan masyarakat selain bersumber<br />
kepada data normatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan<br />
doktrin dalam ilmu hukum, juga melalui konfirmasi terhadap kebenaran isi atau<br />
substansi dan tindak lanjut dari surat pengaduan masyarakat tersebut dengan<br />
melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, dilakukan berbagai<br />
kegiatan seperti diskusi, diklat, atau pelatihan dengan praktisi hukum bagi para<br />
penganalisa dalam rangka meningkatkan wawasan maupun pengetahuan para<br />
penganalisa.<br />
Banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima, baik melalui surat,<br />
website, maupun SMS menyebabkan capaian kinerja menjadi tidak optimal. Salah<br />
satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM. Saat ini jumlah<br />
penganalisa surat baru 6 orang, tidak proporsional dengan jumlah surat yang<br />
diterima. Keterbatasan jumlah SDM tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas<br />
penanganan surat pengaduan masyarakat, terutama untuk pengaduan yang<br />
diterima melalui SMS dan website. Dalam praktik selama ini, penanganan<br />
pengaduan melalui SMS baru dipilah berdasarkan bidang-bidang yang ada pada<br />
AKD DPR RI untuk diteruskan kepada komisi, badan, atau Pimpinan DPR RI.<br />
Demikian pula surat pengaduan yang diterima melalui website. Idealnya, setiap<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 52
pengaduan masyarakat yang diterima, baik melalui surat, SMS, atau website<br />
harus dianalisa terlebih dulu sebelum diteruskan kepada komisi, badan, atau<br />
Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu ke depan diperlukan penambahan jumlah SDM<br />
sehingga penanganan terhadap pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan<br />
secara lebih optimal.<br />
Adapun outcome sasaran strategis 4 yang telah dihasilkan oleh Sekjen<br />
DPR RI pada tahun 2012 yaitu:<br />
1. Dimanfaatkannya hasil analisa atas kebijakan pemerintah dalam rangka<br />
melaksanakan fungsi pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPR RI;<br />
2. Dimanfaatkannya kajian oleh Alat Kelengkapan DPR RI dalam rangka<br />
pelaksanaan fungsi DPR RI;<br />
3. Dimanfaatkannya hasil analisa atas pengaduan masyarakat di DPR RI<br />
untuk dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan DPR RI dalam rangka<br />
pelaksanaan fungsi DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 53
Sasaran 5<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi<br />
anggaran melalui dua kegiatan, yaitu analisis kebijakan anggaran negara dan<br />
usulan anggaran DPR RI.<br />
Tabel 18<br />
Capaian Indikator Kinerja<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian<br />
Persentase hasil<br />
analisa kebijakan<br />
anggaran negara<br />
yang dimanfaatkan<br />
oleh DPR RI<br />
Rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI<br />
yang tepat waktu<br />
100%<br />
1 hari<br />
sebelum<br />
rapat<br />
BURT<br />
102,5%<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
102,5%<br />
1 hari Tepat waktu<br />
Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 1 ini dapat diuraikan sebagai<br />
berikut:<br />
Indikator Kinerja 1 Target<br />
Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 100%<br />
negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI<br />
Perhitungan indikator persentase hasil analisa kebijakan anggaran negara<br />
yang dimanfaatkan oleh DPR RI dilakukan dengan cara membandingkan jumlah<br />
hasil analisa kebijakan anggaran negara dan jumlah hasil analisa kebijakan<br />
anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Target sebesar 100% dapat<br />
dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan melebihi target, yaitu sebesar<br />
102,5%. Dari target sebanyak 40 laporan hasil analisa kebijakan anggaran negara,<br />
dapat dipenuhi sebanyak 41 laporan hasil analisa. Dari 41 laporan tersebut<br />
sebanyak 31 laporan merupakan analisa, terdiri dari:<br />
a. 2 laporan analisa RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011;<br />
Hal 54
. 10 laporan analisa Rencana Kerja Pemerintah dan Pembicaraan Pendahuluan<br />
APBN 2013;<br />
c. 2 laporan analisa Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan<br />
Berikutnya;<br />
d. 10 laporan analisa RUU tentang Perubahan APBN 2012; dan<br />
e. 7 laporan analisa RUU tentang RAPBN 2013.<br />
Dengan demikian terdapat 31 laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI<br />
dalam pembahasan kebijakan anggaran negara. Ke 31 laporan hasil analisa<br />
kajian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<br />
Tabel 19<br />
Analisis/Referensi<br />
tentang APBN Perubahan 2012<br />
1 Subsidi BBM dalam rangka RAPBN-P 2012<br />
2 Bagaimana Jika Harga BBM Tidak Naik<br />
3 Program Kompensasi BBM<br />
4 Catatan atas Penerimaan Migas dalam RAPBN-P 2012<br />
5 Jika Subsidi BBM Dipatok Rp2.000,-<br />
6 Dukungan Pemerintah terhadap PT. PLN<br />
7 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat<br />
8 SAL dalam RAPBN-P 2012<br />
9 Inefisiensi BBM<br />
10 Potret Mafia BBM<br />
Tabel 20<br />
Analisis/Referensi tentang Laporan Realisasi Semester I 2012<br />
dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya<br />
1 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2012<br />
2 Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2012<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 55
Tabel 21<br />
Analisis/Referensi tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)<br />
dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013<br />
1 Apakah Subsidi BBM Beban Berat bagi APBN?<br />
2 Kebijakan Subsidi BBM pasca-APBN-P 2012<br />
3 Subsidi Listrik dan Permasalahannya<br />
4 Belanja Fungsi Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja<br />
Negara (APBN)<br />
5 Catatan atas Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam RKP 2013<br />
6 Analisis Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Peningkatan<br />
Mutu Pelayanan Publik<br />
7 Catatan atas Prioritas Pendidikan dalam RKP 2013<br />
8 Analisis Permasalahan Belanja Pegawai dalam APBN<br />
9 Strategi Ketahanan Pangan Nasional<br />
10 Subsidi Pupuk dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan yang<br />
Berkesinambungan dalam APBN Tahun 2013<br />
Tabel 22<br />
Analisis/Referensi tentang RUU tentang Pertanggungjawaban<br />
atas Pelaksanaan APBN 2011<br />
1 Analisis atas Kondisi Keuangan Pemerintah Berdasarkan Laporan<br />
Keuangan Pemerintah Pusat TA.2011<br />
2 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran<br />
2011<br />
Tabel 23<br />
Analisis/Referensi<br />
tentang RUU tentang APBN TA.2013<br />
1 Catatan atas Asumsi Makro dalam RAPBN 2013<br />
2 Menggali Pajak Sektor Pertambangan Migas dan Non-Migas.<br />
3 Fleksibilitas Pemerintah dalam RAPBN 2013<br />
4 Peningkatan Infrastruktur melalui Optimalisasi Alokasi Anggaran<br />
5 Anggaran Pendidikan dalam APBN<br />
6 Dimensi Kemiskinan<br />
7 Analisis Dampak DAK terhadap Pelayanan Publik Daerah<br />
Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian indikator kinerja mengalami<br />
peningkatan. Pada tahun 2011, capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini merupakan<br />
hasil konkret dari upaya yang telah dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk terus<br />
meningkatkan pelayanan kepada DPR RI yang bersifat keahlian, terutama melalui<br />
peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, kegiatan tersebut<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 56
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan dapat melebihi target yang<br />
telah ditetapkan sebelumnya.<br />
Indikator Kinerja 2 Target<br />
Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat satu hari<br />
waktu<br />
sebelum<br />
rapat BURT<br />
Indikator kinerja ini tidak terlepas dari sistem keuangan negara yang harus<br />
dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga negara. Oleh karena itu sebagai<br />
lembaga negara DPR RI terikat dengan sistem keuangan negara. Akan tetapi<br />
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan<br />
DPRD, dinyatakan bahwa DPR RI berhak mengusulkan rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI. Hak mengenai rancangan usulan anggaran DPR RI telah<br />
ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Nomor<br />
02/BURT/DPR RI/I/2010-2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan<br />
Anggaran DPR RI.<br />
Dalam pedoman umum ini telah diatur perencanaan anggaran DPR RI,<br />
pelaksanaan anggaran DPR RI, dan mekanisme pertanggungjawaban<br />
pengelolaan anggaran yang menyebutkan bahwa Rancangan Usulan Anggaran<br />
DPR RI diajukan kepada BURT satu hari sebelum rapat BURT. Rancangan<br />
Usulan Anggaran DPR RI dipersiapkan oleh Setjen DPR RI untuk dibahas secara<br />
bersama oleh seluruh Alat Kelengkapan DPR RI. Target indikator kinerja ini telah<br />
terlaksana sesuai dengan pedoman umum tersebut, karena rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI dapat diajukan secara tepat waktu, yaitu satu hari sebelum<br />
rapat BURT. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja sebesar 100%.<br />
Adapun outcome sasaran strategis 5 yang telah dihasilkan oleh Sekjen<br />
DPR RI yaitu:<br />
1. Dimanfaatkannya hasil analisa atas kebijakan anggaran negara oleh<br />
DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran;<br />
2. Dimanfaatkannya usulan rancangan anggaran DPR RI oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI untuk menjadi RKKL DPR RI Tahun 2012 untuk<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 57
selanjutnya diintergrasikan menjadi bagian dari Rencana Kerja<br />
Pemerintah Tahun 2012.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 58
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN<br />
Akuntabilitas keuangan atas kinerja Sekjen DPR RI didasarkan pada dua Satuan<br />
Kerja (Satker), yaitu Satker DPR RI dan Satker Setjen DPR RI. Dengan demikian,<br />
kinerja yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI terhadap kinerja DPR RI menggunakan<br />
Satker DPR RI, dalam arti unsur dukungan Sekjen DPR RI terhadap kegiatan DPR RI.<br />
Jadi akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Sekjen didasarkan pada kinerja yang<br />
dilakukan oleh Sekjen DPR RI dalam bentuk unsur dukungan baik teknis, administrasi,<br />
maupun keahlian.<br />
Pada sasaran strategis 1 ini terdapat 5 indikator kinerja. Masing-masing indikator<br />
kinerja tersebut memiliki anggaran yang sama berdasarkan anggaran Satker Setjen<br />
DPR RI. Akan tetapi akuntabilitas keuangan pada masing-masing indikator kinerja<br />
memiliki akuntabilitas yang berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran<br />
maupun persentase penyerapan anggaran.<br />
Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja dapat<br />
dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini.<br />
Sasaran Strategis 1:<br />
Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui<br />
reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan,<br />
ketatalaksanaan, dan SDM<br />
Tabel 24<br />
Indikator Kinerja 1<br />
Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai Setjen<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu Realisasi Anggaran Persentase<br />
(Rp)<br />
(Rp)<br />
(%)<br />
631.901.802.000,00 434.793.227.118,00 68,80<br />
Sebagaimana terlihat pada Tabel 24, capaian anggaran sebesar 68,80% sudah<br />
cukup baik karena terdapat efisiensi terhadap anggaran non-belanja pegawai. Realisasi<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 59
anggaran pada indikator ini didasarkan pada prinsip keuangan negara. Realisasi<br />
anggaran ini telah di-review oleh Bagian Pengawasan Internal Setjen DPR RI tetapi<br />
belum diaudit oleh BPK.<br />
Tabel 25<br />
Indikator Kinerja 2<br />
Persentase unit kerja yang tertib administrasi keuangan<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu Realisasi Anggaran Persentase<br />
(Rp)<br />
(Rp)<br />
(%)<br />
240.935.228.000,00 174.026.313.321,00 72,23<br />
Tabel 26<br />
Indikator Kinerja 4<br />
Laporan keuangan yang tepat waktu<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu Realisasi Anggaran Persentase<br />
(Rp)<br />
(Rp)<br />
(%)<br />
240.935.288.000,00 174.026.313.321,00 72,23<br />
Tabel 27<br />
Indikator Kinerja 5<br />
Opini WTP dari BPK<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu Realisasi Anggaran Persentase<br />
(Rp)<br />
(Rp)<br />
(%)<br />
240.935.288.000,00 174.026.313.321,00 72,23<br />
Untuk indikator kinerja 2,4, dan 5 sebagaimana terlihat pada Tabel 25, Tabel<br />
26, dan Tabel 27, anggaran untuk indikator kinerja ini didasarkan pada mata<br />
anggaran kegiatan yang sama, yaitu Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 1013,<br />
sehingga pagu, realisasi anggaran, dan persentase capaiannya sama. Merkipun<br />
terdapat 3 kegiatan yang berbeda, namun sudah dilakukan efisiensi sehingga<br />
capaiannya sebesar 72,23%.<br />
.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 60
Tabel 28<br />
Indikator Kinerja 3<br />
Persentase pegawai yang meningkat kemampuannya<br />
setelah mengikuti diklat<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
5.667.322.000,00 4.698.808.664,00 82,91<br />
Untuk indikator kinerja 3, realisasi anggaran sebesar 82,91% sebagaimana<br />
terlihat pada Tabel 28 dapat dilaksanakan dengan baik karena banyaknya diklat<br />
yang dilaksanakan oleh Setjen DPR RI untuk pengembangan pegawai di<br />
lingkungan Setjen DPR RI. Tingginya penyerapan anggaran ini diharapkan akan<br />
meningkatkan kemampuan para pegawai yang telah mengikuti diklat dalam rangka<br />
optimalisasi dukungan Setjen DPR RI terhadap pelaksanaan tugas DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 61
Pada sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator kinerja. Masing-masing<br />
indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan<br />
dan anggaran Satker Setjen. Akuntabilitas keuangan masing-masing indikator<br />
kinerja juga berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun<br />
persentase penyerapan anggaran.<br />
Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja<br />
dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut.<br />
Tabel 29<br />
Indikator Kinerja 1<br />
Persentase analisa isu internasional yang menjadi resolusi<br />
dalam forum yang diikuti oleh delegasi DPR RI<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
35.948.629.000,00 28.461.764.132,00 79,17<br />
Tabel 30<br />
Indikator Kinerja 2<br />
Persentase transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral<br />
yang disusun tepat waktu<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Sasaran 2<br />
Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
59.083.872.000,00 48.827.728.897,00 82,64<br />
Untuk indikator kinerja 1 dan 2 menggunakan anggaran Satker Dewan<br />
karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota DPR RI dalam kegiatan<br />
persidangan internasional. Dalam kegiatan ini Sekjen DPR RI berperan untuk<br />
memberikan dukungan kepada DPR RI, baik dalam bentuk dukungan yang<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 62
ersifat teknis, administrasi, maupun keahlian. Penyerapan anggaran untuk kedua<br />
kegiatan ini sebesar 79,17% dan 82,64% karena kegiatan ini dilaksanakan di luar<br />
negeri yang menggunakan mata uang asing. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan di<br />
luar negeri, tetapi pada kenyataannya Sekjen DPR RI masih dapat melakukan<br />
efisiensi anggaran.<br />
Tabel 31<br />
Indikator Kinerja 3<br />
Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang DPR RI<br />
setelah berkunjung ke DPR RI<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
(Satker Setjen)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
8.626.098.000,00 6.120.297.270,00 70,95<br />
Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja 3 ini menggunakan anggaran<br />
Satker Setjen. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk penerimaan delegasi<br />
masyarakat yang berkunjung ke DPR RI yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI dan<br />
kesiapan Sekjen DPR RI dalam melayani kebutuhan terhadap informasi publik<br />
yang berada di DPR RI.<br />
Penyerapan anggaran sebesar 70,95% dapat dikatakan cukup tinggi<br />
mengingat banyaknya delegasi masyarakat yang datang ke DPR RI untuk<br />
menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Sedangkan pelayanan informasi<br />
publik dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun<br />
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun<br />
2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 63
Pada sasaran strategis 3 ini terdapat 2 indikator kinerja. Kedua indikator<br />
kinerja ini memiliki anggaran yang sama, yaitu anggaran Satker Dewan. Namun<br />
demikian akuntabilitas keuangan masing-masing indikator kinerja berbeda, baik<br />
pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase penyerapan<br />
anggaran.<br />
Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja dapat<br />
dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini.<br />
Tabel 32<br />
Indikator Kinerja 1<br />
Persentase hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra<br />
dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
8.688.960.000,00 5.349.774.100,00 61,57<br />
Tabel 33<br />
Indikator Kinerja 2<br />
Persentase hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang<br />
yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Sasaran 3:<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap<br />
pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
527.145.000,00 505.050.600,00 95,81<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 64
Indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran 3 ini menggunakan Satker Dewan<br />
karena kegiatan ini merupakan tugas konstitusional yang dilaksanakan oleh DPR<br />
RI dalam bentuk pelaksanaan fungsi legislasi (untuk indikator kinerja 1) dan<br />
pelaksanaan fungsi pengawasan (untuk indikator kinerja 2). Dalam pelaksanaan<br />
kedua kegiatan ini Sekjen DPR RI berperan dalam memberikan dukungan teknis,<br />
administrasi, dan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi DPR RI, baik fungsi<br />
legislasi maupun pengawasan.<br />
Penyerapan anggaran untuk indikator kinerja 1 hanya sebesar 61,57%<br />
mengingat adanya moratorium atas kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dalam<br />
rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Sedangkan penyerapan anggaran indikator<br />
kinerja 2 relatif lebih baik, yaitu sebesar 95,81% karena pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dapat berjalan dengan baik.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 65
Pada sasaran strategis 4 ini terdapat 3 indikator kinerja. Masing-masing<br />
indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan<br />
dan anggaran Satker Setjen. Dengan demikian akuntabilitas keuangan masingmasing<br />
indikator kinerja juga berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi<br />
anggaran, maupun persentase penyerapan anggaran.<br />
Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja<br />
pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini.<br />
Tabel 34<br />
Indikator Kinerja 1<br />
Persentase hasil analisa kebijakan Pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh AKD<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
905.730.000,00 550.051.220,00 60,73<br />
Tabel 35<br />
Indikator Kinerja 3<br />
Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh DPR<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Sasaran 4:<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan<br />
fungsi pengawasan DPR RI<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
970.330.000,00 958.313.425,00 98,76<br />
Untuk indikator kinerja 1 dan 3 menggunakan anggaran Satker Dewan. Hal<br />
ini disebabkan kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan DPR RI, sedangkan<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 66
Sekjen DPR RI berperan dalam memberikan dukungan kepada DPR RI.<br />
Penyerapan indikator kinerja 1 hanya sebesar 60,73%. Hal ini terkait dengan<br />
pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah. Sedangkan<br />
penyerapan anggaran untuk indikator kinerja 3 relatif lebih tinggi, yaitu sebesar<br />
98,76%. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan kepercayaan masyarakat<br />
terhadap DPR RI untuk menampung asapirasi mereka.<br />
Tabel 36<br />
Indikator Kinerja 2<br />
Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh AKD<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Persentase<br />
(%)<br />
12.111.347.000,00 7.815.677.863,00 64,53<br />
Berbeda dengan indikator 1 dan 3, untuk indikator kinerja 2 ini menggunakan<br />
Satker Setjen, mengingat kegiatan ini dilaksanakan oleh Setjen DPR RI yang<br />
manfaatnya akan digunakan bagi kepentingan Alat Kelengkapan DPR RI.<br />
Penyerapan anggaran relatif kecil, yaitu sebesar 64,53% karena banyaknya<br />
proses yang harus dilalui untuk terbentuknya suatu kajian yang akan dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI.<br />
Hal 67
Pada sasaran strategis 5 ini terdapat 2 indikator kinerja dan masing-masing<br />
indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan,<br />
anggaran Satker Setjen. Demikian pula dengan akuntabilitas keuangan masing-<br />
masing indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki akuntabilitas yang<br />
berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase<br />
penyerapan anggaran.<br />
Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja<br />
dapat dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini.<br />
Tabel 37<br />
Indikator Kinerja 1<br />
Persentase hasil analisa kebijakan anggaran negara<br />
yang dimanfaatkan oleh DPR<br />
(Satker Dewan)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Sasaran 5:<br />
Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Persentase<br />
(%)<br />
1.152.400.000,00 526.538.950,00 45,69<br />
Indikator kinerja 1 menggunakan anggaran Satker Dewan, karena kegiatan<br />
ini dilakukan untuk kepentingan DPR RI, dan Sekjen DPR RI berperan dalam<br />
memberikan dukungan kepada DPR RI. Penyerapan anggaran indikator kinerja 1<br />
ini relatif kecil, yaitu sebesar 45,69%. Hal ini terkait dengan pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI atas kebijakan pemerintah.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 68
Tabel 38<br />
Indikator Kinerja 2<br />
Rancangan usulan anggaran DPR yang tepat waktu<br />
(Satker Setjen)<br />
Pagu<br />
(Rp)<br />
Realisasi<br />
Anggaran<br />
(Rp)<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Persentase<br />
(%)<br />
2.885.799.000,00 2.843.874.850,00 98,55<br />
Indikator kinerja 2 ini menggunakan anggaran Satker Setjen. Hal ini<br />
disebabkan sifat teknis pekerjaan yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI.<br />
Penyerapan anggaran indikator kinerja ini cukup tinggi, yaitu sebesar 98,55%.<br />
Perencanaan anggaran memiliki banyak tahapan. Tahapan anggaran ini sesuai<br />
dengan pedoman umum pengelolaan anggaran DPR RI dan sistem keuangan<br />
negara yang berlaku bagi setiap kementerian/lembaga negara. Namun demikian<br />
banyaknya tahapan dalam perencanaan anggaran tidak menghalangi Sekjen DPR<br />
RI untuk mencapai kinerja tertinggi dalam penyerapan anggaran.<br />
Hal 69
BAB IV<br />
PENUTUP<br />
Penyusunan LAKIP tahun 2012 ini telah memperhatikan semaksimal mungkin<br />
rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LAKIP Sekjen DPR RI Tahun 2011.<br />
Beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu:<br />
- Sekjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal DPR<br />
RI khususnya mengenai indikator kinerja dan telah menyelaraskannya dengan<br />
dokumen RKT, PK, dan LAKIP.<br />
- Rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dalam upaya<br />
pencapaian target dalam PK disusun dalam setiap rapat-rapat koordinasi yang<br />
dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI.<br />
- Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor: 07/PER-<br />
SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di<br />
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini dimaksudkan untuk dapat<br />
memberikan pedoman bagi Sekjen, Deputi, dan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat<br />
Jenderal DPR RI dalam mengumpulkan data kinerja dan mengukur kinerja agar data<br />
kinerja yang disajikan dapat diandalkan. Selain itu juga dengan Peraturan Sekjen<br />
tentang SAKIP ini sekaligus merevisi pedoman evaluasi kinerja instansi agar selaras<br />
dengan Pedoman dari Kementerian PAN dan RB.<br />
- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah mencoba memuat evaluasi dan analisis terhadap<br />
pencapaian kinerja setiap sasaran strategis secara lebih rinci. Juga telah<br />
memaparkan kendala yang ditemui dalam setiap indikator.<br />
- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah memuat evaluasi dan analisis terhadap informasi<br />
keuangan dan mengaitkannya dengan tingkat capaian kinerja dengan realisasi<br />
anggaran yang digunakan.<br />
Namun demikian, masih ada 2 (dua) rekomendasi lagi yang belum dilaksanakan<br />
pada tahun 2012 ini yaitu: (1) mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu dan (2)<br />
memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berkinerja maupun hukuman bagi unit<br />
kerja yang tidak berkinerja. Terkait dengan sistem pengukuran kinerja individu saat ini<br />
sedang dikaji mengenai bentuk dan metode pengukurannya disesuaikan dengan kekhasan<br />
sifat pekerjaan di DPR RI sembari menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari<br />
Kementerian PAN dan RB. Diharapkan pada tahun 2013 ini sudah dapat dilaksanakan.<br />
Sedangkan penghargaan dan hukuman bagi unit kerja terkait dengan kinerja sedang dikaji<br />
bentuk penghargaan dan hukumannya untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2013 ini.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 70
Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang<br />
tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2012 ini, terdapat 9<br />
indikator yang mencapai target, bahkan 3 indikator yang melebihi target, yaitu indikator (1)<br />
Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang<br />
disusun tepat waktu; (2) Persentase hasil analisa kebijakan Pemerintah yang dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI; dan (3) Persentase hasil analisa kebijakan anggaran<br />
negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI.<br />
Sedangkan indikator yang tidak mencapai target ada 3 (tiga), yaitu:<br />
(1) Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen.<br />
Penyebabnya adalah karena adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh BPK<br />
sesuai keputusan rapat BURT. Demikian juga masalah waktu menjadi kendala karena<br />
DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012, sehingga menghambat<br />
proses revisi anggaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyerapan<br />
anggaran. Dan terakhir karena adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal,<br />
yang memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran.<br />
(2) Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI.<br />
Hal ini disebabkan karena peneliti yang melaksanakan tugas memberikan kajian, selain<br />
melakukan penelitian untuk memberikan hasil kajian yang valid, juga masih dibebani<br />
dengan tugas pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang<br />
ada di lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini menjadi penghambat pencapaian target<br />
kinerja<br />
(3) Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI.<br />
Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, dimana jumlah<br />
penganalisa surat hanya 6 orang, tidak proporsional dengan jumlah surat yang<br />
diterima.<br />
Terhadap kinerja yang belum mencapai target, Sekjen DPR RI akan melakukan<br />
beberapa upaya ke depan, yaitu:<br />
- Melaksanakan rekomendasi BPK terhadap upaya rasionalisasi anggaran, sehingga<br />
penyerapan anggaran pada tahun 2013 akan sesuai dengan target;<br />
- Memfokuskan pelayanan kajian kepada Alat Kelengkapan DPR RI oleh peneliti<br />
dengan mengurangi beban kerja di luar tupoksi dan mengonsentrasikan pegawai<br />
lain agar fokus pada tupoksinya;<br />
- Meningkatkan jumlah penganalisa surat. Namun hal ini sangat bergantung kepada<br />
formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB. Sambil menunggu formasi,<br />
penempatan tenaga perbantuan pada unit kerja tersebut akan dapat dilakukan. Hal<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 71
ini dilakukan dengan melakukan assessment bagi pegawai yang ada di lingkungan<br />
Setjen DPR RI.<br />
Terkait dengan akuntabilitas keuangan, dibandingkan dengan tahun 2011, tingkat<br />
penyerapan anggaran tahun 2012 memang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan<br />
karena faktor politik dan faktor efisiensi. Terkait dengan faktor politik, Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI tidak dapat berbuat banyak, sebab hal itu sangat bergantung kepada keputusan<br />
DPR RI. Sebagai contoh, penyusunan analisas kebijakan anggaran negara tidak akan<br />
dapat dilaksanakan apabila tidak ada perintah dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara<br />
(BAKN) DPR RI. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanpa perintah dari DPR RI,<br />
dianggap melangkahi wewenang DPR RI. Oleh karena itu, masalah ini telah menimbulkan<br />
kesan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak jemput bola dalam melaksanakan tugasnya,<br />
namun di sisi lain, anggota DPR RI yang kurang memahami tugas Sekretariat Jenderal<br />
DPR RI dapat menganggap Sekretariat Jenderal DPR RI melampaui tugas dan<br />
wewenangnya. Ke depan masalah ini memang harus segera dapat diatasi, antara lain<br />
dengan memberikan pemahaman kepada para anggota DPR RI tentang tugas pokok dan<br />
fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.<br />
Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keinginan yang<br />
kuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensukseskan pencanangan Presiden<br />
terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi anggaran bukan berarti<br />
kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil kegiatan yang tetap optimal, anggaran yang<br />
diserap hanya sedikit. Sebagai contoh, kegiatan analisa/kajian tentang RUU Bidang<br />
Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu, yang hanya menyerap<br />
anggaran sebesar 61,57% namun dalam capaian kinerjanya ternyata 104,7% yaitu<br />
sebanyak 22 RUU dan Naskah Akademik.<br />
Berdasarkan laporan ini, Sekretariat Jenderal juga telah mengidentifikasi beberapa<br />
perbaikan yang harus dilakukan. Khususnya terhadap pengukuran indikator kinerja yang<br />
pada beberapa indikator masih belum dilakukan pengukuran secara sistematik. Misalnya,<br />
terhadap indikator “Persentase pegawai yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti<br />
diklat”. Terhadap indikator ini ke depan, harus dibuat sebuah alat atau aplikasi yang dapat<br />
menghitung peningkatan kemampuan seorang pegawai setelah mengikuti diklat.<br />
Namun demikian setidaknya saat ini Sekjen DPR RI dapat bernafas lega karena<br />
telah berhasil menyelesaikan penyusunan LAKIP tepat waktu dan telah berhasil<br />
memperlihatkan kinerjanya (termasuk kinerja keuangan), yang selanjutnya dapat<br />
dipergunakan untuk memperbaiki kinerja Setjen DPR RI sebagai bagian dari kinerja<br />
lembaga negara.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 72
Akhirnya, saya berharap semoga dari LAKIP ini dapat terlihat upaya peningkatan<br />
kinerja yang dilakukan oleh Setjen DPR RI sebagai sebuah lembaga. Selanjutnya LAKIP ini<br />
dapat dipergunakan oleh Kementerian PAN dan RB untuk memberikan penilaian terhadap<br />
akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI. Dan pada akhirnya penilaian tersebut diharapkan<br />
dapat mendorong semangat berkinerja yang lebih baik di tahun mendatang.<br />
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012<br />
Hal 73
LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS<br />
DARI TAHUN 2010 S.D 2014<br />
Instansi/Unit Kerja : Sekretaris Jenderal DPR RI<br />
Visi : Menjadikan sekretariat jenderal yang professional dan akuntabel<br />
Misi : 1) Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat;<br />
2) Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu; dan<br />
3) Mewujudkan dukungan teknis yang prima.<br />
TUJUAN<br />
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN<br />
Lampiran 1<br />
KETERANGAN<br />
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. Tercapainya peningkatan<br />
kualitas dukungan bagi<br />
pelaksanaan tugas dan<br />
fungsi Dewan<br />
2. Tercapainya tata kelola<br />
system pendukung Dewan<br />
berdasarkan prinsip good<br />
governance<br />
1. Mencapai tata<br />
kelola Setjen DPR RI<br />
yang baik melalui<br />
reformasi Setjen<br />
DPR RI di bidang<br />
kelembagaan,<br />
ketatatalaksanaan,<br />
dan sumber daya<br />
manusia<br />
a. Persentase penyerapan<br />
anggaran non-Belanja<br />
Pegawai Satker Setjen;<br />
b. Persentase unit kerja<br />
yang tertib administrasi<br />
keuangan;<br />
c. Persentase pegawai<br />
yang meningkat<br />
kemampuannya setelah<br />
mengikuti diklat;<br />
d. Persentase laporan<br />
keuangan yang tepat<br />
waktu;<br />
e. Opini WTP dari audit<br />
BPK terhadap laporan<br />
keuangan DPR RI.<br />
Peningkatan kualitas<br />
dukungan keahlian<br />
yang akurat,<br />
dukungan<br />
administratif yang<br />
tepat waktu, dan<br />
dukungan teknis yang<br />
prima<br />
Program pelaksanaan<br />
fungsi legislasi DPR RI<br />
Program pelaksanaan<br />
fungsi anggaran DPR<br />
RI<br />
Program pelaksanaan<br />
fungsi pengawasan<br />
DPR RI<br />
Program penguatan<br />
kelembagaan DPR RI<br />
Program dukungan<br />
manajemen dan<br />
pelaksanaan tugas<br />
---
TUJUAN<br />
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN<br />
KETERANGAN<br />
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2. Meningkatnya<br />
kulitas dukungan<br />
Setjen DPR RI dalam<br />
penguatan<br />
kelembagaan DPR<br />
RI<br />
3. Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
legislasi DPR RI<br />
a. Persentase analisa isu<br />
internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam<br />
forum yang diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI;<br />
b. Persentase transkrip<br />
rapat sidang<br />
internasional, regional,<br />
dan bilateral disusun<br />
tepat waktu;<br />
c. Persentase masyarakat<br />
yang meningkat<br />
pemahamannya tentang<br />
DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI.<br />
a. Persentase hasil<br />
analisa/kajian RUU<br />
bidang Politik, Hukum,<br />
HAM, Kesra, dan<br />
Ekkuindag yang disusun<br />
tepat waktu;<br />
b. Persentase hasil<br />
pemantauan<br />
pelaksanaan UU yang<br />
digunakan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI.<br />
teknis lainnya Setjen<br />
DPR RI<br />
Program peningkatan<br />
sarana dan prasarana<br />
aparatur Setjen DPR<br />
RI
TUJUAN<br />
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN<br />
KETERANGAN<br />
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM<br />
1 2 3 4 5 6<br />
4. Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
pengawasan DPR RI<br />
5. Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan fungsi<br />
anggaran DPR RI<br />
a. Persentase hasil analisa<br />
kebijakan pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh<br />
Alat Kelengkapan DPR<br />
RI;<br />
b. Persentase kajian yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI;<br />
c. Persentase hasil analisa<br />
pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa<br />
kebijakan anggaran<br />
negara yang<br />
dimanfaatkan oleh DPR<br />
RI;<br />
a. Rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI yang<br />
tepat waktu.
RENCANA KINERJA TAHUNAN<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Kementerian Negara/Lembaga : Sekretaris Jenderal DPR RI<br />
Tahun Anggaran : 2012<br />
Lampiran 2<br />
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target<br />
1 2 3<br />
Mencapai tata kelola Setjen a. Persentase penyerapan<br />
80%<br />
yang baik melalui reformasi anggaran non-Belanja Pegawai<br />
Setjen di bidang kelembagaan, Satker Setjen;<br />
ketatalaksanaan, dan Sumber b. Persentase unit kerja yang tertib<br />
100%<br />
Daya Manusia.<br />
administrasi keuangan;<br />
c. Persentase pegawai yang<br />
80%<br />
meningkat kemampuannya<br />
setelah mengikuti diklat;<br />
d. Persentase laporan keuangan<br />
100%<br />
yang tepat waktu;<br />
e. Opini WTP dari audit BPK<br />
WTP<br />
terhadap laporan keuangan DPR<br />
RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan Setjen DPR RI dalam<br />
penguatan kelembagaan DPR<br />
RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi Legislasi<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase analisa isu<br />
internasional yang menjadi<br />
resolusi dalam forum yang<br />
diikuti oleh delegasi DPR RI;<br />
b. Persentase transkrip rapat<br />
sidang internasional, regional,<br />
dan bilateral disusun tepat<br />
waktu;<br />
c. Persentase masyarakat yang<br />
meningkat pemahamannya<br />
tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa/kajian<br />
RUU bidang Politik, Hukum,<br />
HAM, Kesra, dan Ekkuindag<br />
yang disusun tepat waktu;<br />
80%<br />
100%<br />
80%<br />
100%
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi<br />
Pengawasan DPR RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi Anggaran<br />
DPR RI.<br />
b. Persentase hasil pemantauan<br />
pelaksanaan UU yang digunakan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa kebijakan<br />
pemerintah yang dimanfaatkan<br />
oleh Alat Kelengkapan DPR RI;<br />
b. Persentase kajian yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI;<br />
c. Persentase hasil analisa<br />
pengaduan masyarakat yang<br />
ditindaklanjuti oleh DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa kebijakan<br />
anggaran negara yang<br />
dimanfaatkan oleh DPR RI;<br />
b. Rancangan usulan anggaran DPR<br />
RI yang tepat waktu.<br />
50%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
1 hari sebelum Rapat<br />
BURT
PENETAPAN KINERJA<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Kementerian Negara/Lembaga : Sekretaris Jenderal DPR RI<br />
Tahun Anggaran : 2012<br />
Lampiran 3<br />
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran<br />
1 2 3 4 5<br />
Mencapai tata a. Persentase 80% --- Satker Dewan<br />
kelola Setjen yang penyerapan<br />
Rp2.086.803.428.000,00<br />
baik melalui<br />
reformasi Setjen<br />
di bidang<br />
anggaran non-<br />
Belanja Pegawai<br />
Satker Setjen;<br />
Satker Setjen<br />
Rp857.133.324.000,00<br />
kelembagaan, b. Persentase unit 100%<br />
ketatalaksanaan, kerja yang<br />
dan Sumber Daya tertib<br />
Manusia.<br />
administrasi<br />
keuangan;<br />
c. Persentase 80%<br />
pegawai<br />
meningkat<br />
yang<br />
kemampuannya<br />
setelah<br />
mengikuti<br />
diklat;<br />
d. Persentase<br />
laporan<br />
keuangan yang<br />
tepat waktu;<br />
100%<br />
e. Opini WTP dari WTP<br />
audit<br />
terhadap<br />
laporan<br />
BPK<br />
keuangan<br />
RI.<br />
DPR
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
Setjen DPR RI<br />
dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR<br />
RI.<br />
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan<br />
Fungsi Legislasi<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase<br />
analisa isu<br />
internasional<br />
yang menjadi<br />
resolusi dalam<br />
forum yang<br />
diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI;<br />
b. Persentase<br />
transkrip rapat<br />
sidang<br />
internasional,<br />
regional, dan<br />
bilateral<br />
disusun tepat<br />
waktu;<br />
c. Persentase<br />
masyarakat<br />
yang meningkat<br />
pemahamannya<br />
tentang DPR RI<br />
setelah<br />
berkunjung ke<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase hasil<br />
analisa/kajian<br />
RUU bidang<br />
Politik, Hukum,<br />
HAM, Kesra,<br />
dan Ekkuindag<br />
yang disusun<br />
tepat waktu;<br />
b. Persentase hasil<br />
pemantauan<br />
pelaksanaan UU<br />
yang digunakan<br />
oleh Alat<br />
Kelengkapan<br />
DPR RI.<br />
80%<br />
100%<br />
80%<br />
100%<br />
50%
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan<br />
Fungsi<br />
Pengawasan DPR<br />
RI.<br />
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap<br />
pelaksanaan<br />
Fungsi Anggaran<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase hasil<br />
analisa<br />
kebijakan<br />
pemerintah<br />
yang<br />
dimanfaatkan<br />
oleh Alat<br />
Kelengkapan<br />
DPR RI;<br />
b. Persentase<br />
kajian yang<br />
dimanfaatkan<br />
oleh Alat<br />
Kelengkapan<br />
DPR RI;<br />
c. Persentase hasil<br />
analisa<br />
pengaduan<br />
masyarakat<br />
yang<br />
ditindaklanjuti<br />
oleh DPR RI.<br />
a. Persentase hasil<br />
analisa<br />
kebijakan<br />
anggaran<br />
negara yang<br />
dimanfaatkan<br />
oleh DPR RI;<br />
b. Rancangan<br />
usulan<br />
anggaran DPR<br />
RI yang tepat<br />
waktu.<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
1 hari<br />
sebelum<br />
Rapat<br />
BURT
PENGUKURAN KINERJA<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Kementerian Negara/Lembaga : Sekretaris Jenderal DPR RI<br />
Tahun Anggaran : 2012<br />
Lampiran 4<br />
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1 2 3 4 5<br />
Mencapai tata kelola a. Persentase penyerapan 80%<br />
Setjen yang baik anggaran non-Belanja<br />
melalui reformasi Pegawai Satker Setjen;<br />
Setjen di bidang b. Persentase unit kerja 100%<br />
kelembagaan,<br />
yang tertib administrasi<br />
ketatalaksanaan, dan keuangan;<br />
Sumber Daya c. Persentase pegawai yang 80%<br />
Manusia.<br />
meningkat<br />
kemampuannya<br />
mengikuti diklat;<br />
setelah<br />
d. Persentase laporan 100%<br />
keuangan<br />
waktu;<br />
yang tepat<br />
e. Opini WTP dari audit BPK WTP<br />
terhadap laporan<br />
keuangan DPR RI.<br />
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
Setjen DPR RI dalam<br />
penguatan<br />
kelembagaan DPR RI.<br />
a. Persentase analisa isu<br />
internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam<br />
forum yang diikuti oleh<br />
delegasi DPR RI;<br />
b. Persentase transkrip<br />
rapat sidang<br />
internasional, regional,<br />
dan bilateral disusun<br />
tepat waktu;<br />
c. Persentase masyarakat<br />
yang meningkat<br />
pemahamannya tentang<br />
DPR RI setelah<br />
80%<br />
100%<br />
80%
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan<br />
Fungsi Legislasi DPR<br />
RI.<br />
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan<br />
Fungsi Pengawasan<br />
DPR RI.<br />
Meningkatnya<br />
kualitas dukungan<br />
terhadap pelaksanaan<br />
Fungsi Anggaran DPR<br />
RI.<br />
berkunjung ke DPR RI.<br />
a. Persentase hasil<br />
analisa/kajian RUU<br />
bidang Politik, Hukum,<br />
HAM, Kesra, dan<br />
Ekkuindag yang disusun<br />
tepat waktu;<br />
b. Persentase hasil<br />
pemantauan<br />
pelaksanaan UU yang<br />
digunakan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa<br />
kebijakan pemerintah<br />
yang dimanfaatkan oleh<br />
Alat Kelengkapan DPR<br />
RI;<br />
b. Persentase kajian yang<br />
dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI;<br />
c. Persentase hasil analisa<br />
pengaduan masyarakat<br />
yang ditindaklanjuti oleh<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa<br />
kebijakan anggaran<br />
negara yang<br />
dimanfaatkan oleh DPR<br />
RI;<br />
b. Rancangan usulan<br />
anggaran DPR RI yang<br />
tepat waktu.<br />
100%<br />
50%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
1 hari<br />
sebelum<br />
Rapat BURT<br />
Jumlah Anggaran Satker Dewan Tahun 2012 : Rp1.984.510.939.000,-<br />
Jumlah Realisasi Anggaran Satker Dewan Tahun 2012 : Rp1.530.138.384.092,-<br />
Jumlah Anggaran Satker Setjen Tahun 2012 : Rp722.039.991.000,-<br />
Jumlah Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2012 : Rp503.666.094.147,-
PENETAPAN KINERJA<br />
TAHUN 2013<br />
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan<br />
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:<br />
Nama : Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si<br />
Jabatan : Sekretaris Jenderal<br />
Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran<br />
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah<br />
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target<br />
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.<br />
Jakarta,<br />
Sekretaris Jenderal,<br />
Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si<br />
NIP. 19561125 198203 2 001
FORMULIR PENETAPAN KINERJA<br />
SEKRETARIS <strong>JENDERAL</strong> DPR RI<br />
Kementerian Negara/Lembaga : Sekretaris Jenderal DPR RI<br />
Tahun Anggaran : 2013<br />
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target<br />
1 2 3<br />
Mencapai tata kelola Setjen a. Persentase penyerapan anggaran non- 80%<br />
yang baik melalui reformasi Belanja Pegawai Satker Setjen;<br />
Setjen di bidang b. Persentase unit kerja yang tertib administrasi 100%<br />
kelembagaan,<br />
keuangan;<br />
ketatalaksanaan, dan c. Persentase pegawai yang meningkat 80%<br />
Sumber Daya Manusia.<br />
kemampuannya setelah mengikuti diklat;<br />
d. Persentase laporan keuangan yang tepat<br />
waktu;<br />
100%<br />
e. Opini WTP dari audit BPK terhadap laporan<br />
keuangan DPR RI.<br />
WTP<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan Setjen DPR RI<br />
dalam penguatan<br />
kelembagaan DPR RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi Legislasi<br />
DPR RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi<br />
Pengawasan DPR RI.<br />
a. Persentase analisa isu internasional yang<br />
menjadi resolusi dalam forum yang diikuti<br />
oleh delegasi DPR RI;<br />
b. Persentase transkrip rapat sidang<br />
internasional, regional, dan bilateral disusun<br />
tepat waktu;<br />
c. Persentase masyarakat yang meningkat<br />
pemahamannya tentang DPR RI setelah<br />
berkunjung ke DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa/kajian RUU bidang<br />
Politik, Hukum, HAM, Kesra, dan Ekkuindag<br />
yang disusun tepat waktu;<br />
b. Persentase hasil pemantauan pelaksanaan<br />
UU yang digunakan oleh Alat Kelengkapan<br />
DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa kebijakan<br />
pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat<br />
Kelengkapan DPR RI;<br />
b. Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh<br />
Alat Kelengkapan DPR RI;<br />
80%<br />
100%<br />
80%<br />
100%<br />
50%<br />
100%<br />
100%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target<br />
1 2 3<br />
c. Persentase hasil analisa pengaduan 100%<br />
masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI.<br />
Meningkatnya kualitas<br />
dukungan terhadap<br />
pelaksanaan Fungsi<br />
Anggaran DPR RI.<br />
a. Persentase hasil analisa kebijakan anggaran<br />
negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI;<br />
b. Rancangan usulan anggaran DPR RI yang<br />
tepat waktu.<br />
Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Satker Dewan : Rp2.219.429.428.000,-<br />
Satker Setjen : Rp778.849.294.000,-<br />
Jakarta,<br />
Sekretaris Jenderal,<br />
Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si<br />
NIP. 19561125 198203 2 001<br />
80%<br />
1 hari<br />
sebelum<br />
Rapat<br />
BURT