SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR 

Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

DPR RI ini dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung 

jawab kinerja di dalam LAKIP merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan 

atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Jenderal 

DPR RI dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI (Renstra Setjen DPR RI). 

Dalam menyusun LAKIP Sekjen DPR RI ini, disadari bahwa penilaian atas 

LAKIP Sekjen DPR RI Tahun 2011 merupakan cambuk bagi Sekjen DPR RI untuk 

dapat memperbaiki kinerja dalam tahun 2012 yang dituangkan dalam LAKIP 

Tahun 2012. Sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa rekomendasi 

yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) terhadap LAKIP Sekjen DPR RI 

Tahun 2011 merupakan salah satu faktor yang memotivasi kami untuk 

memperbaiki kinerja sekaligus juga memperbaiki hasil penilaian yang lebih baik 

dari sebelumnya. Akan tetapi perbaikan peringkat tentu saja bukan menjadi satusatunya 

alasan untuk memperbaiki pelaporan akuntabilitas kinerja Sekjen DPR RI. 

Hal yang lebih penting dari itu adalah adanya proses belajar yang kontinu dari 

tahun ke tahun dalam pembuatan LAKIP ini. Itu sebabnya, Sekretariat Jenderal 

DPR RI telah melakukan studi banding ke 2 (dua) institusi pemerintah yang 

memperoleh penilaian B atas LAKIP-nya, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta 2 (dua) instansi pemerintah 

yang mendapatkan Indeks Efektivitas Pemerintahan yang baik yaitu Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. 

Beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB di dalam LAKIP Sekjen 

DPR RI Tahun 2011 telah dilaksanakan, yaitu: 

- Sekjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Sekretariat 

Jenderal DPR RI khususnya mengenai indikator kinerja dan telah 

menyelaraskannya dengan dokumen RKT, PK, dan LAKIP. 

- Rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dalam 

upaya pencapaian target dalam PK disusun dalam setiap rapat-rapat 

koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal i

- Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor: 

07/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini 

dimaksudkan untuk dapat memberikan pedoman bagi Sekjen, Deputi, dan 

Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

- 

mengumpulkan data kinerja dan mengukur kinerja agar data kinerja yang 

disajikan dapat diandalkan. Selain itu juga dengan Peraturan Sekjen 

tentang SAKIP ini sekaligus merevisi pedoman evaluasi kinerja instansi 

agar selaras dengan Pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

LAKIP Tahun 2012 ini juga telah mencoba memuat evaluasi dan analisis 

terhadap pencapaian kinerja setiap sasaran strategis secara lebih rinci. 

Juga telah memaparkan kendala yang ditemui dalam setiap indikator. 

- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah memuat evaluasi dan analisis terhadap 

informasi keuangan dan mengaitkannya dengan tingkat capaian kinerja 

dengan realisasi anggaran yang digunakan. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam LAKIP Tahun 2012 ini, selain 

akuntabilitas kinerja, LAKIP ini juga menyajikan laporan akuntabilitas keuangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya laporan kinerja dan laporan 

keuangan dalam satu laporan akan membuat laporan ini menjadi komperhensif. 

Sebab, disadari bahwa kegiatan tanpa anggaran tidak akan dapat berjalan 

dengan baik. Sekalipun, anggaran bukan satu-satunya alat untuk mencapai 

kinerja yang baik. Itu sebabnya, dalam laporan akuntabilitas tahun 2012 terlihat 

bahwa ada anggaran yang tidak terserap maksimal, bukan karena kegiatan 

tersebut tidak berjalan, namun lebih disebabkan terjadinya efisiensi dalam 

pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan dengan hal ini, terlihat bahwa kinerja yang 

baik tidak identik dengan anggaran yang besar. 

Saya, selaku Sekjen DPR RI menyadari bahwa pembuatan LAKIP tidak 

dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, tahun ini, seperti tahun 

sebelumnya telah dibentuk sebuah tim yang diberi tugas untuk menyusun LAKIP. 

Pada akhirnya tim menyadari bahwa pembuatan LAKIP merupakan sebuah 

proses pembelajaran. Dari proses belajar tersebut kami menyadari bahwa masih 

terdapat banyak kekurangan kami selaku pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR RI 

dalam penentuan rencana strategis dan penetapan kinerja. Ke depan, dengan 

proses belajar yang lebih baik, kami berniat untuk dapat segera memperbaiki 

kekurangan ini. Beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB yang belum 

ditindaklanjuti adalah mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal ii

memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mencapai target kinerja dengan 

efisien berkinerja maupun hukuman bagi unit kerja yang tidak dapat mencapai 

kinerja yang telah ditetapkan. Terkait dengan sistem pengukuran kinerja individu 

saat ini sedang dikaji mengenai bentuk dan metode pengukurannya disesuaikan 

dengan karakteristik dan sifat pekerjaan di DPR RI sambil menunggu petunjuk 

pelaksanaan teknis dari Kementerian PAN dan RB. Sedangkan penghargaan dan 

hukuman bagi unit kerja terkait dengan kinerja sedang dikaji bentuk penghargaan 

dan hukumannya untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2013 ini. 

Akhir kata, semoga LAKIP ini dapat menjadi bagian dari bentuk 

pertanggungjawaban kinerja kami. Besar harapan kami agar penilaian yang 

diberikan akan dapat menjadi salah satu alat kontrol bagi kami untuk terus 

memperbaiki kinerja kami. 

Jakarta, Maret 2013 

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

DR. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si. 

NIP. 19561125 198203 2 002 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal iii

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1254/SEKJEN/2010 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Tahun 2010-2014, menyatakan adanya dua tujuan Setjen 

DPR yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2014. Tujuan pertama 

“tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dewan”. Tujuan kedua “tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan 

berdasarkan prinsip good governance”. Untuk mencapai tujuan dimaksud, 

sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam PK Setjen DPR Tahun 2012 

serta capaiannya, adalah sebagai berikut: 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

Mencapai tata kelola Setjen 

DPR RI yang baik melalui 

reformasi Setjen DPR RI di 

bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan SDM 

Meningkatnya kualitas 

dukungan Setjen DPR RI 

dalam penguatan 

kelembagaan DPR RI 


dukungan terhadap 

pelaksanaan fungsi legislasi 

DPR RI 



pelaksanan fungsi 

pengawasan DPR RI 



pelaksanaan fungsi 

anggaran DPR RI 

Persentase penyerapan anggaran non-belanja 

pegawai Satker Setjen 

80% 

Persentase unit kerja yang tertib administrasi 

keuangan 

100% 

Persentase pegawai yang meningkat 

kemampuannya setelah mengikuti diklat 

80 % 

Laporan keuangan yang tepat waktu 100% 

Opini WTP dari BPK WTP 

Persentase analisa terhadap isu internasional yang 

menjadi resolusi dalam forum yang diikuti oleh 

delegasi DPR RI 

Persentase transkrip rapat sidang internasional, 

regional, dan bilateral disusun tepat waktu 

Persentase masyarakat yang meningkat 

pemahamannya tentang DPR RI setelah 

berkunjung ke DPR RI 

Persentase hasil analisa/kajian RUU Bidang 

Polhukham Kesra dan Bidang Ekkuindag, yang 

disusun tepat waktu 

Persentase hasil pemantauan pelaksanaan UU 

yang digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan 

Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah 

yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI 

Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat 

Kelengkapan DPR RI 

Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti oleh DPR RI 

Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 

negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI 

Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat 

waktu 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal iv 

80% 

100% 

80% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

80% 

1 hari sebelum 

rapat BURT

Penetapan kinerja (PK) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal 

DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI 2010 – 2014. Jika dilihat PK 

Sekjen Tahun 2012, sesungguhnya telah berorientasi kepada outcomes. PK 

Sekjen Tahun 2011 juga telah diupayakan untuk mencerminkan SMART (specific- 

measurable-accountable- reliable-timetable). Selanjutnya pengukuran 

keberhasilan atau kegagalan dari indikator capaian kinerja dilihat dari 

pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

Berdasarkan penilaian terhadap kinerja, dari 5 (lima) sasaran yaitu (1) 

Mencapai tata kelola Setjen yang baik melalui reformasi Setjen di bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM; (2) Meningkatnya kualitas dukungan 

Setjen DPR RI dalam penguatan kelembagaan DPR RI; (3) Meningkatnya kualitas 

dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI; (4) Meningkatnya 

kualitas dukungan terhadap pelaksanan fungsi pengawasan DPR RI; dan (5) 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, 

dapat dijelaskan beberapa hal: pertama, ada 3 (tiga) indikator yang 

memperlihatkan capaian kurang dari 100%, yaitu: 

1. Indikator ke-1 dari Sasaran 1: “Persentase penyerapan anggaran nonbelanja 

pegawai Satker Setjen” dari target 80% hanya berhasil 

menyerap 68,8% yang berarti hanya 86% capaian dari target. 

Hal ini disebabkan karena alasan: 

- Adanya penelaahan dan rasionalisasi anggaran DPR RI dan Setjen 

DPR RI yang dilakukan oleh BPKP sesuai keputusan rapat BURT 

yang berlangsung antara bulan Februari sampai dengan bulan April 

2012, sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran; 

- DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012, 

sehingga menghambat proses revisi anggaran, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran; 

- Adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal, yang 

memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran. 

2. Indikator ke-2 dari Sasaran 4: “Persentase kajian yang dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI” dari target 100% hanya berhasil dicapai 

73,7%. 

Hal ini disebabkan karena peneliti yang melaksanakan tugas 

memberikan kajian, selain melakukan penelitian untuk memberikan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal v

hasil kajian yang valid, juga masih dibebani dengan tugas 

pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang 

ada di lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini menjadi penghambat 

pencapaian target kinerja. 

3. Indikator ke-3 dari Sasaran 4: “Persentase hasil analisa pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI” dari target 100% hanya 

berhasil dicapai 92%. 

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, dimana 

jumlah penganalisa surat hanya 6 orang, tidak proporsional dengan 

jumlah surat yang diterima. 

Dibandingkan dengan tahun 2011, indikator yang tidak mencapai target 

lebih banyak, yaitu sebanyak 1 (satu) indikator pada tahun 2011 menjadi 3 (tiga) 

indikator pada tahun 2012. 

Kedua, ada 3 (tiga) indikator yang capaiannya melebihi target, yaitu: 

1. Indikator 1 dari Sasaran 3: “Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang 

Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu”, dari 

target 100% mencapai realisasi 104,7%. Hal ini disebabkan karena 

penentuan target penyusunan RUU yang realistis dari tahun 

sebelumnya (bercermin dari tahun sebelumnya yang tidak dapat 

memenuhi target karena kondisi DPR RI sendiri). 

2. Indikator 1 dari Sasaran 4: “Persentase hasil analisa kebijakan 

Pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI”, dari 

target 100% mencapai realisasi 133,3%. Hal ini disebabkan karena 

bertambahnya sumber daya manusia (SDM) yang melakukan analisa 

terhadap kebijakan pemerintah. 

3. Indikator 1 dari Sasaran 5: “Persentase hasil analisa kebijakan 

anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI”, dari target 100% 

mencapai realisasi 102,5%. Hal ini disebabkan bertambahnya sumber 

daya manusia (SDM) yang melakukan analisa terhadap kebijakan 

anggaran pemerintah. 

Dibandingkan dengan tahun 2011, indikator yang melebihi target lebih 

banyak cenderung meningkat yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator, sedangkan pada 

tahun 2011 tidak ada indikator yang capaiannya melebihi target. 

Selanjutnya, berdasarkan akuntabilitas keuangan, hanya ada 1 (satu) 

kegiatan yang menyerap anggaran kurang dari 60%, yaitu kegiatan analisa 

kebijakan anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR, yang menggunakan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal vi

anggaran Satker Dewan, yaitu hanya 45,69%. Hal ini disebabkan kegiatan ini 

sangat bergantung kepada DPR RI, yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik 

dibandingkan faktor administrasi. Dimana, Setjen DPR RI tidak dapat 

memaksakan kegiatan dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan oleh 

DPR RI. Dibandingkan tahun 2011, jumlah penyerapan anggaran yang kurang 

dari 60% lebih sedikit pada tahun 2012 ini. Pada tahun 2011, ada 3 (tiga) kegiatan 

yang penyerapan anggarannya kurang dari 60%. Namun, dari total anggaran 

yang ada, tingkat penyerapan anggaran tahun 2012 (75,14%) mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2011 (82,37%). Hal ini masih dipengaruhi oleh 

faktor politik dan faktor efisiensi. 

Terkait dengan faktor politik, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat 

berbuat banyak, sebab hal itu sangat bergantung kepada keputusan DPR RI. 

Sebagai contoh, penyusunan analisas kebijakan anggaran negara tidak akan 

dapat dilaksanakan apabila tidak ada perintah dari Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara (BAKN) DPR RI. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanpa perintah 

dari DPR RI, dianggap melangkahi wewenang DPR RI. Oleh karena itu, masalah 

ini telah menimbulkan kesan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak jemput bola dalam 

melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain, anggota DPR RI yang kurang 

memahami tugas Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menganggap Sekretariat 

Jenderal DPR RI melampaui tugas dan wewenangnya. Ke depan masalah ini 

memang harus segera dapat diatasi, antara lain dengan memberikan pemahaman 

kepada para anggota DPR RI tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keinginan 

yang kuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensukseskan pencanangan 

Presiden terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi anggaran 

bukan berarti kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil kegiatan yang tetap 

optimal, anggaran yang diserap hanya sedikit. Sebagai contoh, kegiatan 

analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang 

disusun tepat waktu, yang hanya menyerap anggaran sebesar 61,57% namun 

dalam capaian kinerjanya ternyata 104,7% yaitu sebanyak 22 RUU dan Naskah 

Akademik. 

Berdasarkan laporan ini, Sekretariat Jenderal juga telah mengidentifikasi 

beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Khususnya terhadap pengukuran 

indikator kinerja yang pada beberapa indikator masih belum dilakukan pengukuran 

secara sistematik. Misalnya, terhadap indikator “Persentase pegawai yang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal vii

meningkat kemampuannya setelah mengikuti diklat”. Terhadap indikator ini ke 

depan, harus dibuat sebuah alat atau aplikasi yang dapat menghitung 

peningkatan kemampuan seorang pegawai setelah mengikuti diklat. 

-------0o0------ 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 Hal viii

A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(Setjen DPR RI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, 

kedudukan kelembagaan Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Jenderal DPR RI yang diusulkan oleh Pimpinan DPR RI. 

Setjen DPR RI merupakan unsur penunjang DPR RI yang mempunyai 

peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan, baik fungsi 

legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Pasal 2 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa Setjen 

DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif 

dan keahlian kepada DPR RI. Pasal 392 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

selanjutnya menyatakan bahwa Setjen DPR RI bertugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. 

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setjen DPR RI sebagai 

instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan 

target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta 

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang 

pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2012 

Hal 1

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Setjen DPR RI 

tahun 2012 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan 

di dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik untuk 

perbaikan kinerja Setjen DPR RI pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja 

juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian 

kinerja Setjen DPR RI dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Target kinerja yang telah dicapai Setjen DPR RI tahun 2012 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2010–2014 dan 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja 

bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program serta 

dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil 

capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di 

lingkungan Setjen DPR RI. 

Sesuai dengan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, Setjen DPR RI telah melakukan penyelarasan 

dokumen Renstra Setjen DPR RI Tahun 2010-2014 dengan indikator kinerja 

yang ditetapkan secara spesifik, terukur, akuntabel, handal dan dalam 

rentang waktu yang jelas (Smart, Measurable, Accountable, Reliable and 

Time Bound/SMART), diikuti oleh 2 (dua) deputi sebagai percontohan, yaitu 

Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Deputi Bidang Administrasi, dan 2 

biro (dua), yaitu Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, 

Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat (Polhukhamkesra) dan Biro 

Perencanaan dan Pengawasan (Renwas). 


Hal 2

B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 maka 

Sekretariat Jenderal DPR RI mengundangkan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 01/PER-SEKJEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan 

bahwa Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Dalam 

melaksanakan tugasnya sekretaris jenderal dibantu oleh wakil sekretaris 

jenderal Pasal 3 ayat (1). 

Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Setjen DPR RI terdiri 

dari 4 (empat) deputi, yaitu: 

1. Deputi Bidang Perundang-undangan; 

2. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; 

3. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar-Parlemen; dan 

4. Deputi Bidang Administrasi. 

Struktur organisasi Setjen DPR RI secara lebih lengkap dapat dilihat 

pada bagan berikut: 


Hal 3

DEPUTI BIDANG 

PERUNDANG- 

UNDANGAN 

BIRO PERANCANGAN 

UNDANG-UNDANG BIDANG 

POLITIK, HUKUM, HAM, DAN 

KESRA 

BIRO PERANCANGAN 

UNDANG-UNDANG BIDANG 

EKONOMI KEUANGAN 

INDUSTRI DAN 

PERDAGANGAN 

BIRO HUKUM DAN 

PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UNDANG- 

UNDANG 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

DEPUTI BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

BIRO ANALISA 

ANGGARAN DAN 

PELAKSANAAN APBN 

BIRO PENGAWASAN 

LEGISLATIF 

PUSAT PENGKAJIAN, 

PENGOLAHAN DATA 

DAN INFORMASI 

WAKIL SEKRETARIS 

JENDERAL 

DEPUTI BIDANG 

PERSIDANGAN DAN 

KERJASAMA 

ANTAR- PA 

BIRO 

PERSIDANGAN 

BIRO 

KESEKRETARIATAN 

PIMPINAN 

BIRO 

KERJASAMA 

ANTAR PARLEMEN 

BIRO 

HUBUNGAN 

MASYARAKAT DAN 

PEMBERITAAN 


DEPUTI BIDANG 

ADMINISTRASI 

BIRO PERENCANAAN 

DAN PENGAWASAN 

BIRO KEANGGOTAAN 

DAN KEPEGAWAIAN 

BIRO 

KEUANGAN 

BIRO PEMELIHARAAN 

BANGUNAN DAN 

INSTALASI 

Hal 4 

BIRO 

UMUM

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2005 menyatakan 

bahwa Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, 

administratif, dan keahlian kepada DPR RI. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut Setjen DPR RI mempunyai fungsi: 

1. pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Setjen DPR RI; 

2. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang 

perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI; dan 

3. pembinaan dan pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di 

lingkungan DPR RI. 

Adapun wakil sekretaris jenderal mempunyai tugas membantu Sekjen 

DPR RI dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal Setjen DPR 

RI serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekjen DPR RI. Selain wakil 

sekretaris jenderal, Sekjen DPR RI juga dibantu oleh para deputi sebagai 

berikut: 

1. Deputi Bidang Perundang-undangan 

Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang deputi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. 

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan 

dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang- 

undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di 

bidang legislasi. 

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang 

perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang 

bertanggung jawab di bidang legislasi; 


Hal 5

. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian 

di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang 

bertanggung jawab di bidang legislasi. 

2. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang 

deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR 

RI. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas 

memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang 

anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPR RI di bidang anggaran dan pengawasan. 

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Anggaran dan 

Pengawasan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang 

anggaran dan pengawasan kepada DPR RI; 

b. pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian 

di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI. 

3. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar-Parlemen 

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar-Parlemen dipimpin 

oleh seorang deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekjen DPR RI. Deputi Persidangan dan Kerjasama Antar- 

Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan 

teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar 

parlemen. 

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan 

Kerjasama Antar-Parlemen menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar-parlemen; 

b. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI; 

c. pelaksanaan pelayanan kerjasama antar-parlemen; 

d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan; 

e. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI. 


Hal 6

4. Deputi Bidang Administrasi 

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang deputi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen DPR RI. Deputi 

Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan 

perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. 

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Administrasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI; 

b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR 

RI. 

D. Lingkungan Strategis 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah 

melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang berimplikasi kepada terjadinya 

perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, khususnya 

kedudukan, peran, dan fungsi DPR RI. Amandemen UUD Tahun 1945 telah 

menempatkan DPR RI pada kedudukan yang sangat penting dan strategis 

dalam pembentukan undang-undang. Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 

menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang.” Selain itu, Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 

1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” 

Seiring dengan pergeseran kekuasaan dan kewenangan dari eksekutif 

ke legislatif, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang, tuntutan 

dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan aspirasi politik mereka 

semakin kuat, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja DPR RI. 

Pelaksanaan fungsi DPR RI tidak akan berjalan optimal tanpa adanya 


Hal 7

dukungan dari berbagai pihak, khususnya Setjen DPR RI. Oleh karena itu 

Setjen DPR RI dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika 

ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja 

pelaksanaan fungsi DPR RI. 

Dukungan Setjen DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR 

RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki posisi yang 

sangat strategis. Oleh karena itu, dukungan Setjen DPR RI dalam bidang 

teknis, administratif, dan keahlian harus terus menerus dioptimalkan. 

Setjen DPR RI sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat yang 

mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada DPR RI, mempunyai 

rencana strategis yang berorientasi pada hasil (result) yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana 

Strategis Setjen DPR RI Tahun 2010-2014. Sedangkan kinerja yang ingin 

dicapai Setjen DPR RI pada tahun 2012 dituangkan dalam dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 

2012. 

E. Sumber Daya Manusia 

Tabel 1 

Jumlah Pegawai Setjen DPR RI 

per 1 Desember 2012 

No. Unit Kerja 

Jumlah 

(orang) 

1. Sekretaris Jenderal 1 

2. Deputi Bidang Perundang-undangan 90 

3. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 226 

4. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP 365 

5. Deputi Bidang Administrasi 654 

Total 1.336 


Hal 8


Hal 9

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai bagian dari instansi 

pemerintah pusat yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan kepada DPR 

RI mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen rencana 

strategis, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 

1254/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014. 

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2010 - 2014 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program serta 

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis secara lokal, nasional, dan global, 

serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas 

dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya 

dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

1. Visi 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005, Setjen 

DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan kepada DPR RI sesuai 

dengan tugas dan wewenang yang diemban. Dalam Peraturan Presiden 


Hal 10

tersebut dijelaskan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. 

Setjen DPR RI mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR RI. Dengan 

demikian pelaksanaan tugas dari semua unit kerja di lingkungan Setjen 

DPR RI seharusnya mengarah kepada optimalisasi dukungan (dukungan 

paripurna). 

Mengingat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI harus 

mengikuti tuntutan dinamika yang berkembang di masyarakat, di mana 

semakin hari semakin kompleks, maka Setjen DPR RI harus mengikuti 

perkembangan yang ada di lingkungannya yang disebut dengan 

perkembangan lingkungan strategis. Oleh sebab itu tugas pokok Setjen 

DPR RI tidak hanya tertuju kepada dukungan di bidang teknis dan 

administratif, melainkan juga dituntut untuk menyelenggarakan dukungan di 

bidang keahlian. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam 

menunjang pelaksanaan tugas pokok Setjen DPR RI. Dari laporan 

kegiatan Setjen DPR RI diketahui bahwa beberapa unit kerja masih 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan SDM, khususnya kualifikasi 

dan kemampuan untuk optimalisasi dalam tugas dan fungsi yang harus 

ditangani oleh pemegang suatu jabatan. Oleh sebab itu kualitas pegawai 

perlu mendapatkan perhatian yang serius dan terencana, baik dalam pola 

recruitment, placement, dan promotion. Di samping itu, diperlukan upaya 

terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pegawai di bidang teknis 

maupun penguasaan materi dan wawasan. 

Dalam upaya mendukung hal tersebut, maka perlu dilakukan 

perubahan sikap dan mental pegawai melalui pembinaan yang 

berkesinambungan dan adanya keteladanan agar dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan reformasi serta dinamika DPR RI yang penuh dengan 

semangat demokratisasi. SDM yang profesional dimaksud merupakan 

sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan 


Hal 11

dengan penuh kesungguhan, serta didukung oleh pengetahuan, 

keterampilan, dan wawasan yang luas. 

Dengan berbagai pemikiran di atas, pernyataan visi Setjen DPR RI 

merupakan penjabaran dari visi DPR RI yaitu: 

Untuk itu, Setjen DPR RI yang merupakan unsur pendukung tugas 

dan kegiatan DPR RI merumuskan visi sebagai berikut: 

2. Misi 

Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang 

kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur 

Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan 

akuntabel 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi 

suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait 

dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi 

sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Rumusan misi hendaknya 

mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) 

memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan 

petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi 

pemerintah; 

stakeholders. 

dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari 


Hal 12

Misi Setjen DPR RI yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari misi DPR RI adalah: 

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien 

dan efektif. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara 

yang akuntabel dan transparan. 

3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang 

transparan dan efektif. 

4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, 

responsif, dan akomodatif. 

Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi DPR RI tersebut 

di atas, dan dengan berpedoman pada visi Setjen DPR RI serta tugas 

pokok dan fungsi Setjen DPR RI yang berperan sebagai pendukung dan 

fasilitator dalam kegiatan kedewanan, misi Setjen DPR RI Tahun 2010 – 

2014 adalah: 

1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat. 

2. Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu. 

3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima. 

3. Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka visi dan misi 

harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional 

berupa perumusan tujuan strategis (stategic goals) organisasi. 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada 

isu-isu dan análisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan 

misi. 


Hal 13

adalah: 

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Setjen DPR RI 2010-2014 

1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dewan. 

2. Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan 

prinsip good governance. 

Tujuan pertama “tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan” menekankan pada upaya untuk 

memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian bagi pelaksanaan 

tugas konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 

serta fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang diatur 

dalam UUD Tahun 1945. 

Tujuan kedua “tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan 

berdasarkan prinsip good governance” menekankan peran dari unsur 

kesekretariatan dalam mendukung pengelolaan tugas dan fungsi DPR RI 

berdasarkan prinsip good governance. 

4. Sasaran Strategis 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun 

waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula 

indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran 

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat 

capaian (target) masing-masing. 

Rumusan sasaran strategis Setjen DPR RI adalah: 

a. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen 

DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya 

manusia. 


Hal 14

. Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam mencapai 

kualitas penguatan kelembagaan DPR RI. 

c. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi 

DPR RI. 

d. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPR RI. 

e. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 

anggaran DPR RI. 

5. Indikator Kinerja, Tujuan, dan Target Tahun 2014 

Untuk mengukur sejauh mana Setjen DPR RI telah mencapai 

sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran 

strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai 

pada akhir tahun kelima (Tahun 2014). 

Tabel 2 

Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target 2014 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 2014 

1 Mencapai tata kelola 

Setjen DPR RI yang 

baik melalui reformasi 

Setjen DPR RI di 


ketatalaksanaan, dan 

sumber daya manusia 

2 Meningkatnya 

kualitas dukungan 

Setjen DPR RI dalam 

mencapai kualitas 

penguatan 


Persentase penyerapan 

anggaran nonbelanja 


Persentase unit kerja yang 

tertib administrasi keuangan 


85% 

95% 

Persentase pegawai yang 95% 

meningkat kemampuannya 

setelah mengikuti diklat 

Persentase laporan 95% 

keuangan yang tepat waktu 

Opini WTP BPK WTP 

Persentase analisa isu 

internasional yang menjadi 

resolusi dalam forum yang 

diikuti oleh delegasi DPR RI 

Persentase transkrip rapat 

sidang internasional, 

regional, dan bilateral 


Persentase masyarakat 

yang meningkat 

98% 

85% 

95% 

Hal 15

No Sasaran Indikator Kinerja Target 2014 



terhadap 


legislasi DPR RI 



terhadap 





terhadap 



pemahamannya tentang 

DPR RI setelah berkunjung 

ke DPR RI 

Persentase hasil 

analisa/kajian RUU bidang 

politik, hukum, HAM, Kesra, 

dan Ekkuindag yang 



pemantauan pelaksanaan 

undang-undang yang 

digunakan oleh Alat 


Persentase hasil analisa 

kebijakan pemerintah yang 

dimanfaatkan oleh Alat 


Persentase kajian yang 




pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti oleh 

DPR RI 


kebijakan anggaran negara 

yang dimanfaatkan oleh 

DPR RI 

Rancangan usulan 

anggaran DPR RI yang 

tepat waktu 


100% 

100% 

100% 

95% 

100% 

100% 


rapat BURT 

Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 di atas 

harus disesuaikan dengan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan Setjen DPR RI 

pada Renstra Setjen DPR RI, yaitu tujuan 1: “tercapainya peningkatan kualitas 

dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan”, dan tujuan 2: “tercapainya 

tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan prinsip good governance”. 

Pembagian sasaran dan indikator kinerja tersebut ke dalam 2 (dua) tujuan 

tersebut akan memudahkan Setjen DPR RI dalam merealisasikan setiap sasaran 

dan indikator tersebut, sehingga upaya untuk mencapai target pada tahun 2014 

akan dapat direalisasikan sejak tahun 2010, termasuk realisasi pada tahun 2012. 

Hal 16

Tujuan 1: 

bawah ini: 

Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dewan 

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik tergambar pada tabel di 

Tabel 3 

Penjabaran Tujuan Strategis Setjen DPR RI 

Sasaran Indikator Kineja 

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI 

yang baik melalui reformasi Setjen 

di bidang kelembagaan 


Meningkatnya kualitas dukungan 

Setjen DPR RI dalam penguatan 



terhadap pelaksanaan fungsi 





Persentase unit kerja yang tertib 

administrasi keuangan 



Persentase analisa isu internasional yang 

menjadi resolusi dalam forum yang diikuti 

oleh delegasi DPR RI 

Persentase transkrip rapat sidang 

internasional, regional, dan bilateral 





Persentase analisa RUU bidang 

Polhukham Kesra dan bidang Ekkuindag, 

yang disusun tepat waktu 

Persentase analisa pemantauan 

pelaksanaan UU yang digunakan oleh 

AKD 

Persentase kajian yang dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI 

Persentase hasil analisa pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR 

RI 


Hal 17

Tujuan 2: 

Tercapainya tata kelola sistem pendukung Dewan berdasarkan prinsip good 

governance 

bawah ini: 

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik tergambar pada tabel di 

Tabel 4 

Penjabaran Tujuan Strategis Setjen DPR RI 

Sasaran Indikator Kineja 

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI 

yang baik melalui reformasi Setjen 

DPR RI di bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan sumber daya 

manusia. 










Persentase penyerapan anggaran nonbelanja 

pegawai Satker Setjen DPR RI 


Persentase unit kerja yang tertib 

administrasi keuangan 



Persentase laporan keuangan yang tepat 

waktu 

Opini WTP dari BPK 

Persentase hasil pemantauan 

pelaksanaan undang-undang yang 

digunakan oleh Alat Kelengkapan DPR 

RI 

Persentase hasil analisa kebijakan 

pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat 


Persentase kajian yang dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI 

Persentase hasil analisa pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh 

DPR RI 

Persentase hasil analisa kebijakan 

anggaran negara yang dimanfaatkan 

oleh DPR RI 

Rancangan usulan anggaran DPR RI 

yang tepat waktu 

Hal 18

B. Rencana Kinerja Tahunan Sekjen DPR RI Tahun 2012 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekjen DPR RI Tahun 

2012 dilakukan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen 

DPR RI Nomor 224/SEKJEN/2011 tentang Pembentukan Tim Kerja Rencana 

Kinerja Tahunan Sekjen DPR RI Tahun 2012. Tim ini beranggotakan wakil 

dari setiap biro/pusat di lingkungan Setjen DPR RI. Tim ini dipimpin oleh ketua 

dan wakil ketua yang didukung oleh tim sekretariat. 

RKT terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang 

telah ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. 

1. Sasaran Strategis 

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja adalah sasaran 

sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setjen 

DPR RI Tahun 2010-2014 yang akan diwujudkan pada tahun 2012 beserta 

indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Selanjutnya 

diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang 

bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 2012. 

Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) 

masing-masing. 

Rumusan sasaran dalam RKT Tahun 2012 mengacu pada rumusan 

sasaran strategis dari Indiktor Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tugas 

dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI yang 

telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 

232/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 


Hal 19

Pada Tahun Anggaran 2012 telah disusun sasaran RKT Setjen DPR 

RI sebagai berikut: 

a) Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen 

DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya 

manusia. 

b) Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan 

kelembagaan DPR RI. 

c) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi 

DPR RI. 

d) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 

anggaran DPR RI. 

e) Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPR RI. 

Selain 5 (lima) sasaran Sekjen DPR RI, terdapat sasaran dari 

masing-masing unit kerja dari 4 (empat) deputi (Eselon I), 14 biro, dan 1 

pusat (Eselon II). 

2. Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang ditetapkan. 

Indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat 

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. 

3. Target 

Target berisi rencana tingkat capaian dari setiap indikator kinerja. 

Berdasarkan RKT kemudian disusun Penetapan Kinerja yang berisi 

program utama. Program utama adalah program yang menggambarkan 

keberadaan instansi pemerintah/unit organisasi yang bersangkutan, 

dengan memperhatikan core business dan isu strategisnya; sasaran 

(sesuai dengan uraian pada Renstra organisasi atau RKT yang 

bersangkutan); dan indikator kinerja output dari sasaran yang dimaksud. 

Uraian indikator kinerja ini disesuaikan dengan uraian pada 


Hal 20

Renstra/rencana kerja organisasi. Untuk setiap sasaran dapat disajikan 

lebih dari satu indikator kinerja. Keluaran (output) adalah barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; target masingmasing 

indikator kinerja output yang akan dicapai pada tahun yang 

bersangkutan; indikator kinerja outcome dari sasaran yang dimaksud. 

Adapun hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program; target 

kinerja outcome sasaran yang dimaksud; dan indikasi anggaran yang 

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut. Indikasi anggaran ini 

termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dapat diidentifikasikan kepada 

sasaran tersebut, seperti biaya pegawai, listrik, air, dan telepon. Apabila 

data biaya tidak langsung tersebut tidak dapat diperoleh, maka pada kolom 

ini disajikan indikasi anggaran untuk biaya langsung saja. 

Penyusunan RKT mengacu pada tugas dan fungsi Setjen DPR RI. 

Artinya, Rencana Kinerja selain mengacu kepada Renstra, juga mengacu 

kepada Kebijakan DPR RI yang ditetapkan secara tahunan. Renstra 

disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian 

Rencana Kinerja juga merupakan bentuk respons Setjen DPR RI terhadap 

kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Respons tersebut 

dinyatakan dalam rencana tindak kegiatan strategis dalam Rencana 

Kinerja. 

C. Program dan Kegiatan 

1. Program 

Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam 

lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang 

diuraikan pada dokumen Renstra Sekjen DPR RI Tahun 2010-2014. 

Untuk tahun 2012, diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang 


Hal 21

LEMBAGA 

akan dilaksanakan pada tahun 2012, sebagai cara untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Program-program Sekjen DPR RI merupakan program yang 

tertuang dalam DIPA Sekjen DPR RI Tahun 2012 yaitu: 

a. Satuan Kerja (Satker) DPR RI: 

1) Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI; 

2) Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI; 

3) Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI; 

4) Program Penguatan Kelembagaan DPR RI. 

b. Satker Sekjen DPR RI: 

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI; 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Dalam pelaksanaan program anggaran di DPR RI dan Sekjen DPR 

RI, terjadi duplikasi atas penggunaan program anggaran seperti 

tergambar pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5 

Pengguna Anggaran pada Program Anggaran DPR RI dan Sekjen DPR RI 

PROGRAM 

DPR RI Pelaksanaan 

Fungsi 

Legislasi DPR 

RI 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Anggaran 

DPR RI 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Pengawasan 

DPR RI 

PENGGUNA ANGGARAN 

SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI 

KETERANGAN 

DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI 

PERSIDANGAN ANGGARAN ADMINISTRASI PERUNDANGAN- 

DAN KSAP DAN 

PENGAWASAN 

UNDANGAN 

X X X Biro PUU 1 program 

Bidang 

dipegang 

Ekkuindang oleh 1 

Biro PUU 

Bidang 

Plhukhamkes 

Biro Hukum 

Deputi 

Biro 

Biro Analisa 

X X 1 program 

Persidangan Anggaran dan 

dipegang 

Pelaksanaan 

APBN 

oleh 2 Deputi 

Biro 

Biro 

X X 1 program 

Persidangan Pengawasan 

dipegang 

Legislasi 

oleh 2 Deputi 


Hal 22

LEMBAGA 

SETJEN 

DPR RI 

PROGRAM 

Penguatan 

Kelembagaan 

DPR RI 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI. 

2. Kegiatan 


SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI 

KETERANGAN 

DEPUTI DEPUTI DEPUTI DEPUTI 

PERSIDANGAN ANGGARAN ADMINISTRASI PERUNDANGAN- 

DAN KSAP DAN 

PENGAWASAN 

UNDANGAN 

Biro 

Biro 

Biro 

X 1 program 

Set.Pimpinan Pengawasan Keuangan 

dipegang 

Biro KSAP Legislasi Biro 

Perencanaan 

dan 

Pengawasan 

Biro 

Keanggotaan 

dan 

Kepegawaian 

oleh 3 Deputi 

Biro 

Biro Analisa Biro 

X 1 program 

Persidangan Anggaran dan Keanggotaan 

dipegang 

Pelaksanaan dan 

oleh 3 

APBN 

Kepegawaian 

Deputi 

Biro Humas Pusat 

X 

Pemberitaan Pengkajian 

dan Protokol Pengolahan 

Data dan 

Informasi 

X X Biro Umum X 1 program 

Biro 

dipegang 

Keuangan 

oleh 1 

Biro 

Pemeliharaan 

Gedung dan 

Instalasi 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Pengawasan 

Deputi 

Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang 

dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas dan 

fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan 

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja yang 

dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang 

ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada 

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta data pendukung. 


Hal 23

PROGRAM 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Legislasi DPR 

RI 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Anggaran DPR 

RI 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Pengawasan 

DPR RI 

Penguatan 

Kelembagaan 

DPR RI 

Tabel 6 

Pengguna Anggaran pada Kegiatan DPR dan Sekjen DPR RI 

KEGIATAN 

Deputi 

Persidangan 

dan KSAP 


SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

Deputi 

Anggaran 

dan 

Pengawasan 

Deputi 

Administrasi 


Deputi 

Perundangundangan 

Perancangan UU Biro PUU 

Bidang 

Administrasi 

Hukum dan Litigasi 

DPR RI 

Polhukhamkes 

Biro Hukum 

Harmonisasi UU Biro PUU 

Bidang 

Pembahasan 

RAPBN 

Pembahasan 

Anggaran K/L oleh 

Komisi 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

Pengawasan 

Pelaksanaan UU 

dan Pengawasan 

Kebijakan 

Pemerintah 

Pelaksanaan 

Tugas-tugas 

Pimpinan DPR RI 

Pelaksanaan 

Tugas-tugas 

Kerumahtanggaan 

DPR 

Pelaksanaan 

Kerjasama Antar 

Parlemen/ 

Hubungan 

Internasional 

Pelaksanaan 

Tugas-tugas 

Badan 

Kehormatan dan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Pengelolaan Hak 

Keuangan dan 

Administrasi 

Dewan 

Biro 

Persidangan 

Biro 

Persidangan 

Biro 

Set.Pimpinan 

Biro 

Kerjasama 

Antar 

Parlemen 

Biro Analisa 

Anggaran dan 

Pelaksanaan 

APBN 

Biro 

Pengawasan 

Legislatif 

Biro 

Pengawasan 

Legislatif 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Pengawasan 

Biro 

Keuangan 

Ekkuindang 

Hal 24 

KETERANGAN 

Dilaksanakan 

oleh 1 deputi 

Dilaksanakan 

oleh 2 deputi 

Dilaksanakan 

oleh 2 deputi 

Dilaksanakan 

oleh 3 deputi

PROGRAM 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya Setjen 

DPR RI 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Setjen DPR-RI 

KEGIATAN 

Dukungan 

Persidangan dan 

Kegiatan Dewan 

Penyelenggaraan 

Kehumasan, 

Pemberitaan dan 

Keprotokolan 

Dukungan data 

dan informasi 

Deputi 

Persidangan 

dan KSAP 

Biro 

Persidangan 

Biro Humas 

Pemberitaan 

dan 

Keprotokolan 


SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

Deputi 

Anggaran 

dan 

Pengawasan 

Pusat 

Pengkajian 

Pengolahan 

Data dan 

Informasi 

Deputi 

Administrasi 

Manajemen SDM Biro 

Keanggotaan 

Dewan dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Keuangan, 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara dan 

Perjalanan Dinas 

Pengadaan 

Perlengkapan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Pemeliharaan dan 

Penatausahaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Biro Analisa 

Anggaran dan 

Pelaksanaan 

APBN 

D. Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2012 

Kepegawaian 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Pengawasan 

Biro 

Keuangan 

Biro Umum 

Biro 

Pemeliharaan 

Gedung dan 

Instalasi 


Deputi 

Perundangundangan 

Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Sekjen DPR RI 

Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Hal 25 

KETERANGAN 

Dilaksanakan 

oleh 3 deputi 

Dilaksanakan 

oleh 1 

Deputi

Tabel 7 

Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

Mencapai tata kelola Setjen 

DPR RI yang baik melalui 

reformasi Setjen DPR RI di 









pelaksanaan fungsi legislasi 

DPR RI 



pelaksanan fungsi 






Persentase penyerapan anggaran non-belanja 


80% 


keuangan 

100% 



80 % 



Persentase analisa terhadap isu internasional yang 

menjadi resolusi dalam forum yang diikuti oleh 



regional, dan bilateral disusun tepat waktu 




Persentase hasil analisa/kajian RUU Bidang 

Polhukham Kesra dan Bidang Ekkuindag, yang 


Persentase hasil pemantauan pelaksanaan UU 

yang digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan 

Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah 


Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat 




Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 


Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat 

waktu 


Hal 26 

80% 

100% 

80% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

80% 


rapat BURT 

Dalam bab selanjutnya (Bab III) akan dipaparkan tentang Akuntabilitas 

Kinerja. Indikator Kinerja yang akan diakuntabilisasikan realisasinya adalah 

Indikator Kinerja menurut dokumen Penetapan Kinerja (PK). 

Pemilihan dan penentuan indikator kinerja yang ada dalam PK yang 

dilaporkan dalam Bab III ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, 

sebagai penjabaran dari Renstra dalam perencanaan jangka pendek tiap tahun

maka PK lebih dapat menggambarkan berbagai indikator yang sudah 

dicantumkan dalam Renstra. Indikator yang ada dalam PK dinilai sejalan dan tetap 

mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra. Kedua, 

secara normatif penyusunan LAKIP dilakukan tiap tahun sehingga sejalan dengan 

penyusunan PK yang juga ditetapkan tiap tahun, namun pada akhir tahun 

periodisasi Renstra nanti akan tetap diperbandingkan capaian tujuan dan sasaran 

yang ada dalam Renstra. Oleh karena itu, pada akhirnya nanti tetap dapat dilihat 

apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai seperti yang telah 

direncanakan. 


Hal 27

A. Pengukuran Kinerja 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat 

keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator 

kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi 

juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat 

keputusan agar dapat menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Setjen 

DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2010–2014. 

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan 

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses 

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Evaluasi kinerja 

dilakukan dengan membandingkan antara Penetapan Kinerja (PK) dengan 

capaian. 

Dalam pengukuran kinerja ini disadari bahwa penentuan target dan 

capaian kinerja masih didasarkan pada interpretasi yang berbeda-beda antara 

satu indikator dengan indikator lainnya. Perbedaan interpretasi tersebut 

mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengukuran target dan capaian dari 

masing-masing indikator. Hal ini juga merupakan salah satu hambatan dalam 

pengukuran kinerja Sekjen DPR RI. 

Akan tetapi, sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi 

anggaran yang disediakan, maka fokus utama LAKIP Tahun 2012 adalah 

pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil sasaran strategis dari sumber- 

sumber daya yang disediakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Selain 

itu, LAKIP Tahun 2012 juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab 


Hal 28

ketidakberhasilan capaian kinerja serta strategi yang akan ditempuh untuk 

mengatasi hal tersebut di masa mendatang. 

Dalam penyusunan LAKIP Sekjen DPR RI Tahun Anggaran 2012, salah 

satu dasar tolok ukur penyusunan LAKIP adalah dokumen PK Sekjen DPR RI 

seperti tergambar pada tabel di bawah ini. 

Sasaran ini dilakukan dalam rangka tata kelola Setjen DPR RI di bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (SDM). Tujuan akhir 

dari sasaran ini adalah terlaksananya tata kelola di lingkungan Setjen DPR RI. 

Tabel 8 

Capaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase penyerapan 

anggaran non-belanja 


Persentase unit kerja 

yang tertib administrasi 

keuangan 

Sasaran Strategis 1: 

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui 

reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, 


80% 68,8% 86% 

100% 100% 100% 

Persentase pegawai 


kemampuannya setelah 

mengikuti diklat 

80% 80% 100% 

Laporan keuangan yang 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

Opini WTP dari BPK WTP WTP WTP 

Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 1 ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 


Hal 29

Indikator Kinerja 1 Target 

Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai 

Satker Setjen 

80% 

Capaian indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah 

anggaran yang diserap untuk seluruh anggaran non-belanja pegawai Satker 

Setjen dengan jumlah anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen. Jumlah 

unit kerja yang dimaksud di sini adalah biro/pusat. Di lingkungan Setjen DPR 

RI terdapat 15 Biro/Pusat. Pada tahun 2012, dari total anggaran yang berasal 

dari anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen DPR hanya terserap 68,8% 

dari target sebesar 80% sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Dengan demikian 

capaian kinerjanya adalah 86%. Hal ini disebabkan oleh: 

1. Adanya penelaahan dan rasionalisasi anggaran DPR RI dan Setjen 

DPR RI yang dilakukan oleh BPKP sesuai keputusan rapat BURT yang 

berlangsung antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, 

sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran; 

2. DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012, sehingga 

menghambat proses revisi anggaran, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran; 

3. Adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal, yang 

memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran 

non-belanja pegawai Satker Setjen pada tahun 2012 mengalami penurunan, 

mengingat penyerapan anggaran pada tahun 2011 mencapai 82,37%. 


Hal 30


Tabel 9 

Persandingan Penyerapan DIPA Tahun 2011 dan DIPA Tahun 2012 

Satker Setjen 

DIPA 2012 

UNIT KERJA DIPA 2011 REALISASI 2011 % 

REALISASI 2012 % 

AWAL (REVISI) 

1 

SEKRETARIAT 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JENDERAL 

DEPUTI BIDANG 

696.385.549.000 573.616.317.984 82,37% 857.133.324.000 722.039.991.000 503.666.094.147 69,76% 

ADMINISTRASI 

605.895.763.000 507.968.827.540 83,84% 743.430.970.000 622.758.061.000 427.551.030.500 68,65% 

BIRO ANGPEG 32.047.209.000 23.141.487.005 72,21% 

BIRO KEUANGAN 207.836.268.000 179.169.448.019 86,21% 

BIRO RENWAS 10.109.568.000 8.166.109.450 80,78% 

BIRO UMUM 104.498.569.000 88.408.955.421 84,60% 

BIRO HARBANGIN 

REFORMASI 

251.404.149.000 209.082.827.645 83,17% 

BIROKRASI - - 

DEPUTI BIDANG 

ANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 39.241.102.000 23.311.556.362 59,41% 

P3DI 

BIRO ANALISA 

ANGGARAN DAN 

38.106.774.000 22.583.462.612 59,26% 

PELAKS.APBN 1.134.328.000 728.093.750 64,19% 

DEPUTI BIDANG 

PERSIDANGAN 

DAN KSAP 

BIRO 

51.248.684.000 42.335.934.082 82,61% 

PERSIDANGAN 2.260.140.000 1.916.080.400 84,78% 

BIRO HUMAS DAN 

PEMBERITAAN 48.988.544.000 40.419.853.682 82,51% 

Hal 31 

33.805.461.000 

266.800.881.000 

11.067.286.000 

104.730.473.000 

259.381.889.000 

67.644.980.000 

39.049.167.000 

36.517.743.000 

2.531.424.000 

74.653.187.000 

3.302.808.000 

71.350.379.000 

33.805.461.000 

246.363.103.000 

10.546.549.000 

97.317.635.000 

208.879.452.000 

25.845.861.000 

29.745.683.000 

27.380.876.000 

2.364.807.000 

69.536.247.000 

3.302.808.000 

66.233.439.000 

22.294.419.657 65,95% 

178.015.449.396 72,26% 

8.595.963.180 81,50% 

77.044.649.146 79,17% 

125.947.261.327 60,30% 

15.653.287.794 60,56% 

20.049.844.290 67,40% 

18.654.747.276 68,13% 

1.395.097.014 58,99% 

56.065.219.357 80,63% 

2.613.134.000 79,12% 

53.452.085.357 80,70%



keuangan 

100% 

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tercapainya target 

indikator kinerja 2 ini dapat terlaksana karena adanya komitmen yang tinggi dari 

seluruh kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen di 

lingkungan Setjen DPR RI. Menurut pendapat BPK, neraca DPR RI untuk 

laporan keuangan lembaga Tahun Anggaran 2011 yang memuat laporan 

realisasi anggaran tahun 2011 tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal 

yang material, posisi laporan keuangan DPR RI tanggal 31 Desember 2011, 

yang berisi realisasi anggaran tahun 2011 sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan DPR RI 

dari bulan Februari sampai dengan Mei 2012. 

Target kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan keuangan negara adalah 100%. 

Pengelolaan keuangan telah sesuai dengan SAP dan peraturan keuangan 

negara lainnya. Beberapa buku laporan yang telah disusun pada tahun 2012 

yaitu: 

1. Buku Laporan Keuangan Semester I dan II untuk Satker Dewan, Satker 

Setjen, dan Lembaga sesuai dengan SAP; 

2. Buku Laporan Keuangan Tahunan Satker Dewan, Satker Setjen, dan 

Lembaga sesuai dengan SAP; 

3. Buku Laporan Keuangan Tahunan Satker Dewan, Satker Setjen, dan 

lembaga yang audited sesuai dengan SAP; 

4. Laporan pajak perorangan PPh Pasal 21 bagi Anggota DPR RI dan Pegawai 

Setjen DPR RI yang tepat waktu; 

5. Laporan pengembalian anggaran belanja ke kas negara secara akuntabel 

dan tepat waktu; 


Hal 32

6. Laporan hasil konfirmasi wajib pajak orang pribadi dan pajak pihak 

ketiga/rekanan untuk pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPn secara akuntabel 

dan tepat waktu. 

Indikator kinerja ini dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya juga sebesar 100%. 




80% 

Indikator kinerja ini relatif sulit untuk diukur. Hingga akhir tahun 2012 

pelaksana Diklat belum memperoleh alat ukur yang tepat untuk mengukur 

indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu indikator kinerja ini masih diukur 

dengan membandingkan antara jumlah peserta yang mengikuti diklat yang 

telah direncanakan dan realisasi jumlah peserta yang mengikuti diklat. Realisasi 

jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 10 

Realisasi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat 

No Jenis Diklat Realisasi 

1. diklat struktural 94% 

2. diklat fungsional dan teknis 104% 

3. diklat rintisan gelar dan nongelar 

100% 

Pegawai yang mengikuti diklat struktural hanya terealisasi sebesar 94%. 

Peserta Diklatpim Tk III yang semula direncanakan diikuti oleh 7 orang hanya 

terealisasi 6 orang, sedangkan 1 orang lainnya tidak dapat mengikuti diklat 

karena kesibukan dalam melaksanakan tugasnya pada unit kerja. 

Sebaliknya, jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional dan teknis 

terealisasi sebesar 104% karena pelaksanaan diklat/workshop/penataran/ 


Hal 33

imtek/seminar melebihi target yang telah ditetapkan, dari target sebanyak 1.475 

orang dapat direalisasikan sebanyak 1.844 orang. Banyaknya permintaan dari 

unitt kerja yang memerlukan bimtek atau mengikuti undangan seminar, baik di 

dalam kota maupun luar kota menyebabkan jumlah peserta diklat fungsional dan 

teknis melebihi target. 

Beberapa kendala dalam penyelenggaraan diklat antara lain sulitnya 

mencari peserta diklat dan rendahnya tingkat kehadiran peserta diklat karena 

kesibukan peserta diklat pada unit kerja masing-masing. Selain itu, belum ada 

Sistem Administrasi Diklat (SIDIKLAT) berbasis teknologi informasi yang 

terintegrasi dengan Bagian Kepegawaian, sehingga pengadministrasian diklat 

masih menggunakan cara konvensional. 

Salah satu solusi atau pemecahan masalah terhadap pelaksanaan diklat 

adalah dibangunnya Pusat Diklat yang berada di luar lingkungan gedung Setjen 

DPR RI, sehingga para peserta diklat dapat lebih berkonsentrasi dalam 

mengikuti kegiatan diklat. Solusi lainnya adalah merealisasikan rencana 

pembangunan SIDIKLAT berbasis teknologi informasi dan terintegrasi dengan 

Bagian Kepegawaian, melalui kerja sama dengan Pranata Komputer di Bidang 

Data, Sarana, dan Informasi P3DI. Upaya lain yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat adalah dengan menerbitkan 

pedoman dan menyusun rencana kegiatan diklat, yaitu: 

a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.70/Sekjen/2011 tentang 

Pedoman Tugas Belajar; 

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No.08/Per-Sekjen/2012 

tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR 

RI; 

c. Rancangan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012-2018 Setjen 

DPR RI. 


Hal 34



Salah satu indikator yang digunakan dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik adalah transparansi.Salah satu bentuk transparansi 

yang dijalankan adalah tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu sesuai 

Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan selama tahun 

2012 telah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh unit kerja sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. 

Sejak tahun anggaran 2009 penyusunan laporan keuangan Setjen DPR RI 

telah mencatat semua tagihan yang tidak dapat dibayarkan pada akhir tahun 

berjalan dan dicatat ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga 

pada awal tahun anggaran pihak ketiga dapat memperoleh kembali pembayaran 

atas piutang yang tidak tertagih pada tahun lalu. Pencatatan tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-82/Pb/2011 

tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada 

Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja 

per Akrual pada Laporan Keuangan. 



Untuk dapat mempertahankan opini WTP dari BPK, upaya yang telah 

dilakukan oleh Sekjen DPR RI adalah mengelola keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan keuangan negara lainnya. Upaya 

lain adalah mengadakan rekonsiliasi anggaran setiap bulan, baik rekonsiliasi 

internal maupun rekonsiliasi eksternal, dan berusaha menaati prinsip-prinsip 

penganggaran, yaitu: 


Hal 35

1. Transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas anggaran. Setiap anggaran 

yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan; 

2. Disiplin anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anggaran 

dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. 

Apabila anggaran terlambat disusun maka pelaksanaan program dan 

kegiatan juga akan terlambat; 

3. Keadilan anggaran. Anggaran yang dibagi harus proporsional; 

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Apabila terdapat kesamaan pengeluaran 

antar unit-kerja maka hal itu harus dikoordinasikan; 

5. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja. 

Dari gambaran keempat indikator kinerja tersebut di atas maka capaian 

kinerja dari indikator ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengelolaan keuangan negara yang dituangkan ke dalam Laporan 

Keuangan Lembaga, pada tahun anggaran 2011 Setjen DPR RI kembali 

mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap 

Laporan Keuangan Lembaga DPR RI. 

Dengan demikian outcome yang dihasilkan oleh Sekjen DPR RI pada 

sasaran strategis 1 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Di bidang tata kelola bidang kelembagaan, telah dilakukan persiapan 

pembentukan lembaga badan fungsional keahlian (BFK) sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat beberapa opsi bagi pembentukan lembaga 

tersebut; 

2. Dimanfaatkannya 343 standar operating procedure (SOP) dan 51 prosedur 

kerja oleh unit kerja. SOP dan prosedur kerja tersebut menjadi pegangan 

bagi unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 

3. Dimanfaatkannya kemampuan 1.844 orang yang telah mengikuti diklat 

secara berkesinambungan. Melalui diklat ini diharapkan adanya peningkatan 


Hal 36

kinerja bagi setiap staf dan pejabat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya; 

4. Tersedianya dokumen Reformasi Birokrasi melalui tiga tata kelola tersebut di 

atas. Sekjen DPR RI telah melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 9 area 

perubahan. Melalui 9 area perubahan ini diharapkan terjadi peningkatan 

kinerja bagi seluruh staf dan pejabat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan kegiatan 

persidangan yang sesuai standar dan tepat waktu, sehingga kinerja pelaksanaan 

tugas dan fungsi Anggota DPR RI lebih optimal. Tujuan akhir dari sasaran ini 

adalah terjadinya penguatan kelembagaan DPR RI. 

Tabel 11 



Persentase analisa isu 


dasar dalam forum yang 

diikuti oleh delegasi DPR RI 

Persentase transkrip rapat 

sidang internasional, 

regional dan bilateral yang 


Persentase masyarakat 



DPR RI setelah berkunjung 

ke DPR RI 

Sasaran 2 

Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan 


80% 80% 100% 

100% 100% 100% 

80% 80% 100% 


Hal 37

Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 2 ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 


Persentase analisa isu internasional yang 80% 

menjadi dasar dalam forum yang diikuti oleh 


Pengukuran terhadap indikator kinerja pertama ini dilakukan melalui 

beberapa kegiatan berikut: 

1. Kegiatan penyelenggaraan konferensi internasional, telah dilaksanakan 

sebanyak 4 kali konferensi internasional; 

2. Kegiatan kerja sama bilateral yang meliputi: 

a) pengiriman delegasi GKSB DPR RI ke parlemen negara sahabat, sebanyak 

15 delegasi. 

b) penerimaan tamu (friendly talk), sebanyak 9 delegasi parlemen negara 

sahabat; 

3. Kegiatan Organisasi Parlemen Regional, termasuk di dalamnya pengiriman 

delegasi untuk menghadiri berbagai sidang regional yang diselenggarakan di 

berbagai negara, penyelenggaraan seminar dan workshop, serta penerimaan 

tamu parlemen negara sahabat, yaitu: 

a. Pengiriman Delegasi DPR RI, sebanyak 9 delegasi; 

b. Penyelenggaraan seminar dan workshop, sebanyak 2 kali. 

Kegiatan sidang internasional, regional, atau bilateral yang dihadiri oleh 

Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI pada umumnya menghasilkan sebuah 

resolusi. Resolusi biasanya berisi usulan/rekomendasi yang diajukan oleh suatu 

negara atau delegasi untuk dibawa dalam kegiatan internasional, baik dalam 

bentuk laporan maupun statement. Agar Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI 

dapat memberikan kontribusi pada resolusi tersebut, maka Sekjen DPR RI perlu 

menyiapkan analisis terhadap isu-isu internasional, regional, dan bilateral sesuai 


Hal 38

dengan topik kegiatan yang dihadiri. Output dari analisa tersebut berupa draf 

analisa, sedangkan outcome-nya adalah analisa yang telah disetujui oleh Anggota 

DPR RI atau delegasi DPR RI untuk menjadi draf resolusi yang akan 

dipertahankan oleh Anggota DPR atau delegasi DPR RI sebagai anggota sidang 

tersebut atau akan disampaikan oleh Anggota DPR RI yang menjadi pimpinan 

sidang internasional tersebut. Adapun draf analisis yang telah dihasilkan selama 

tahun 2012 sebanyak 39 draf dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 12 

Draf Analisis untuk Kegiatan Sidang Internasional, 

Regional, dan Bilateral 

No Jenis Kegiatan Jumlah Draf Keterangan 

1. Sidang internasional 4 4 negara 

2. Sidang regional 11 9 negara 

3. Sidang bilateral 24 15 negara 

Jumlah 39 28 negara 

Analisis isu internasional yang disiapkan oleh Sekjen DPR RI tergantung 

pada kegiatan sidang internasional di 28 negara yang diikuti oleh Anggota DPR RI 

atau delegasi DPR RI. Dari target sebesar 80%, dapat dilaksanakan seluruhnya, 

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. 



regional, dan bilateral yang disusun tepat waktu 

100% 

Pada umumnya kegiatan sidang internasional, regional, dan bilateral 

dilakukan di luar gedung DPR RI, kecuali ketika DPR RI menjadi tuan rumah 

kegiatan tersebut. Baik ketika menghadiri sidang di luar negeri maupun ketika 

DPR RI menjadi tuan rumah, Sekjen DPR RI memiliki peran penting dalam 

memberikan dukungan bagi Anggota DPR RI atau delegasi DPR RI, baik 

dukungan teknis, administrasi, maupun keahlian. 


Hal 39

Realisasi dan capaian terhadap target tersebut pada tahun 2012 sebesar 

100%, sama dengan realisasi dan capaian pada tahun 2011. Realisasi terhadap 

target tersebut dilaksanakan melalui pembuatan risalah seluruh rapat yang 

dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen yang memenuhi standar dan 

tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. 

Output dari kegiatan transkrip rapat adalah tersedianya risalah rapat-rapat 

yang dilakukan oleh Anggota Dewan yang tepat waktu dan sesuai standar. 

Seluruh transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral dapat 

disusun tepat waktu, sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100%. 

Dengan demikian capaian indikator kinerja juga sebesar 100%. 


Persentase masyarakat yang meningkat 80% 



Kegiatan penerimaan delegasi masyarakat yang ingin menyampaikan 

aspirasi ke DPR RI dapat berbentuk unjuk rasa secara massal, kelompok yang 

ingin beraudiensi, dan perorangan, baik terjadwal maupun yang tidak terjadwal 

(tanpa pemberitahuan/surat). Pada tahun 2012 telah diterima delegasi masyarakat 

sebanyak 2.988 delegasi. Jumlah ini mewakili perseorangan dan kelompok yang 

masing-masing mempunyai kepentingan terhadap DPR RI. 

Di satu sisi DPR RI tidak dapat melarang masyarakat untuk mendatangi 

lembaga ini. Di sisi lain Setjen DPR RI telah mempunyai website @dpr.go.id yang 

berisi informasi kinerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Selain itu, terdapat Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas melayani 

permintaan data dan informasi yang berhubungan dengan kinerja DPR RI dan 

Setjen DPR RI. PPID adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan, 

sedangkan Sekjen DPR RI sebagai penanggung jawab atas kegiatan PPID 

tersebut. 

Melalui kedua instrumen tersebut (website dan PPID) diharapkan tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap DPR RI dan Setjen DPR RI meningkat. Namun 


Hal 40

demikian selama ini DPR RI belum memiliki tolok ukur bagaimana masyarakat 

memahami DPR RI. Oleh karena itu indikator kinerja ini baru diukur melalui jumlah 

delegasi masyarakat yang datang ke DPR RI. Dengan demikian diasumsikan 

bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap DPR RI tergantung pada jumlah 

delegasi yang datang ke lembaga ini. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa 

indikator kinerja ini dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 

80%, sehingga tingkat capaian sebesar 100%. 

Adapun outcome yang dihasilkan oleh Sekjen DPR RI pada sasaran 

strategis 2 ini antara lain: 

1. Dimanfaatkannya bahan analisis isu internasional dan diselesaikannya 

transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral, mengingat DPR RI 

dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan internasional di 4 kota, yaitu: 

Palembang, Yogyakarta, Lombok, dan Bali. 

2. Dimanfaatkannya sistem pengelolaan informasi publik di lingkungan DPR RI 

dan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan DPR RI 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 

DPR RI. 


Hal 41

Sasaran 3 

Sasaran ketiga ini, yaitu meningkatnya kualitas dukungan terhadap 

pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, dilaksanakan melalui unsur dukungan teknis, 

administrasi, dan keahlian. Tujuan akhir dari sasaran ini adalah terjadinya 

penguatan kelembagaan DPR RI di bidang legislasi sebagai konsekuensi 

amandemen konstitusi di mana kekuasaan membentuk undang-undang berada di 

tangan DPR RI. 

Tabel 13 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 


Hasil analisa/kajian 

tentang RUU Bidang 

Polhukhamkesra dan 

Bidang Ekkuindag yang 



pemantauan 

pelaksanaan undangundang 

yang 


Kelengkapan Dewan 

100% 104,7% 104,7% 

100% 100% 100% 

Gambaran mengenai capaian kinerja atas sasaran 3 ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap 

pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI 


Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang 100% 

Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang 



Hal 42

Pada tahun 2012 Sekjen DPR RI telah menetapkan target sebanyak 21 

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibuatkan draf RUU dan draf 

Naskah Akademik (NA). Target 21 RUU ini didasarkan pada prioritas Tahun 2012 

di mana ditetapkan sebanyak 36 RUU usul inisiatif DPR RI, tetapi mengingat 

keterbatasan sumber daya yang ada, maka hanya ditargetkan 21 RUU. Selama 

tahun 2012, telah dihasilkan 12 draf RUU Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi 

Manusia serta bidang Kesejahteraan Rakyat (Polhukhamkesra) dari 11 draf yang 

direncanakan seperti terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 

Draf RUU Bidang Polhukhamkesra Tahun 2012 

No. Bidang Judul Pengguna/AKD 

1. Polhukham RUU tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Komisi III 

2. Perubahan atas UU No. 42 Tahun 2008 Badan Legislasi 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden 

3. Lembaga Penyiaran Publik Komisi I 

4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Badan Legislasi 

Tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD 

5. RUU tentang Pertanahan Komisi II 

6. RUU tentang Advokad Badan Legislasi 

7. RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Komisi IIII 

Tahun 2009 tetang Komisi Pemberantasan 

Korupsi 

8. Kesra RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX 

9. RUU tentang Perlindungan Anak Komisi VIII 

10. RUU tentang Lambang Palang Merah Badan Legislasi 

11. 

Indonesia 

RUU tentang Pengakuan dan Peradilan Hakhak 

Masyarakat Adat 

Badan Legislasi 

12. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan 

Gender 

Komisi VIII 

Sedangkan di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan 

(Ekkuindag), selama tahun 2012 telah dihasilkan 10 draf RUU dari 10 draft RUU 

yang direncanakan, meliputi: 


Hal 43

Tabel 15 

RUU Bidang Ekuindag Tahun 2012 

No. Bidang Judul Pengguna/AKD 

1. Ekonomi RUU tentang Perbankan Komisi XI 

2. RUU tentang Jasa Konstruksi Komisi 

3. RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi 

4. RUU tentang Keuangan Negara Badan Legislasi 

5. RUU tentang Lalu Lintas Devisa Badan Legislasi 

6. Industri dan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat Komisi V 

7. perdagangan RUU tentang Badan Usaha Milik Negara Komisi VI 

8. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan Badan Legislasi 

9. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

Komisi IV 

10. RUU tentang Perkebunan Komisi IV 

Hasil kajian/analisis RUU dalam suatu NA disusun secara tepat waktu 

karena akan digunakan oleh Anggota DPR RI atau Komisi atau Badan Legislasi 

(Baleg) pada saat penyusunan draf RUU. Pada umumnya hasil kajian/analisis 

menjadi dasar penyusunan naskah akademik atas RUU yang diprioritaskan pada 

tahun berjalan atau RUU yang diprioritaskan pada tahun mendatang. 

Penyusunan draf NA dan draf RUU dilaksanakan sesuai standar dan tepat 

waktu. Yang dimaksud dengan sesuai standar yaitu standar yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, khususnya pada lampiran undang-undang tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu yaitu draf NA dan draf RUU 

disusun pada tahun anggaran 2012, di mana penyusunan draf RUU dan draf NA 

selain didasarkan kepada prioritas Tahun 2012 juga sesuai dengan permintaan 

DPR RI. 

Adapun business process kegiatan pembentukan draf RUU antara lain: 

1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 – 2014 sebanyak 247 

RUU; 

2. Prioritas Tahun 2012 sebanyak 70 RUU, 36 RUU di antaranya merupakan RUU 

Usul Inisiatif DPR RI; 


Hal 44

3. Kegiatan perancangan RUU bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekuindag, 

antara lain; 

a. menyiapkan tim; 

b. pembentukan draft naskah akademik, melalui kunjungan ke daerah dan 

diskusi dengan pakar dan akademisi; dan 

c. pembentukan draft RUU. 

4. Kinerja pembentukan RUU sebagaimana tabel di bawah ini. 

Perbandingan draft RUU antara tahun 2011 dan 2012 tergambar pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 16 

Perbandingan Tahun 2011 dan 2012 

Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

2011 15 24 160% Realisasi meningkat 

2012 11 12 109% Realiasi meningkat 

2011 6 10 166% Realiasi meningkat 

2012 10 10 100% Target dan realisasi sama 

Apabila melihat tingkat pencapaian kinerja Sekjen DPR RI, maka tidak 

dapat dikatakan bahwa kinerja Sekjen DPR RI menurun, karena kinerja Sekjen 

DPR RI sangat tergantung pada permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI 

yang diwarnai dengan unsur politis. Meskipun demikian, Sekjen DPR RI selalu 

berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja melalui peningkatan koordinasi 

dengan unit-unit kerja terkait dan peningkatan profesionalisme kerja. 


Persentase hasil pemantauan pelaksanaan 50% 

undang-undang yang dimanfaatkan oleh DPR RI 

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan 

kewenangan DPR RI. Dalam konteks ini, Sekjen DPR RI merupakan unsur 

pendukung pelaksanaan tugas DPR RI, khususnya fungsi legislasi dan fungsi 


Hal 45

pengawasan, yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan 

suatu undang-undang. Oleh karena itu Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung 

DPR RI berkewajiban untuk membantu kegiatan pemantauan pelaksanaan suatu 

undang-undang. Tugas tersebut dilakukan dengan cara menginventarisasi 

peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. 

Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) 

dilakukan dalam bentuk a) telaahan; b) analisis; dan c) evaluasi terhadap UU 

dalam rangka memberikan masukan terhadap Anggota DPR RI dan Alat 

Kelengkapan DPR RI. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui implementasi UU 

yang telah disahkan, apakah UU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kegiatan pemantauan terhadap UU pada tahun 2012 dilaksanakan dengan 

memantau 3 UU dan hasilnya sudah disampaikan kepada Anggota DPR RI dan 

Alat Kelengkapan DPR RI, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, 

disampaikan kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Alat Kelengkapan DPR 

RI; 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, disampaikan 

kepada seluruh Anggota Komisi VI dan Alat Kelengkapan DPR RI; 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, disampaikan 

kepada seluruh Anggota Komisi IV dan Alat Kelengkapan DPR RI. 

Selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Setjen DPR RI yang terkait 

pemantauan pelaksanaan UU, kegiatan pemantauan pelaksanaan UU juga akan 

bermanfaat bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan 

pemerintah atau pengawasan terhadap pelaksanaan suatu UU. 

Adapun business process kegiatan pemantauan pelaksanaan RUU yaitu: 

1. Ditetapkan UU yang akan dipantau dalam pelaksanaannya pada tahun 2012; 

2. Dibentuknya tim pemantauan oleh Sekjen DPR RI. 


Hal 46

3. Disiapkannya bahan pemantauan UU dalam bentuk telaahan, analisis, dan 

evaluasi; 

4. Kunjungan kerja ke daerah dalam rangka pemantauan UU; 

5. Penyusunan laporan hasil pemantauan UU; dan 

6. Kinerja pemantauan UU. 

Hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan UU pada tahun 2012 sebanyak 3 

UU sama dengan hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan UU pada tahun 

sebelumnya (2011). 

Dengan demikian outcome dari sasaran strategis 3 yaitu: 

1. Dimanfaatkannya hasil analisis/kajian RUU oleh Alat Kelengkapan DPR RI 

sesuai dengan prioritas tahunan (2012), baik untuk pembentukan RUU usul 

inisiatif DPR RI maupun pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah; 

2. Dimanfaatkannya hasil pemantauan UU oleh Alat Kelengkapan DPR RI 

sesuai dengan prioritas tahunan (2012) dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan atas kebijakan pemerintah atau pengawasan terhadap 

pelaksanaan suatu UU. 


Hal 47

Sasaran 4 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan 

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPR RI terhadap pemerintah sebagai pihak eksekutif. Fungsi 

pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia tentang Tata Tertib, pengawasan tersebut dapat dilakukan 

melalui: 

a. Pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

e. Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; dan/atau 

f. Pengaduan masyarakat. 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 17 




kebijakan pemerintah 


Alat Kelengkapan DPR 

RI 

fungsi pengawasan DPR RI 

100% 133,3% 133,3% 


Hal 48

Persentase kajian yang 






DPR RI 

100% 73,7% 73,7% 

100% 92% 92% 


berikut: 


Persentase hasil analisa kebijakan pemerintah 100% 


Sebagai indikator kinerja yang pertama dalam sasaran ke-4, maka 

persentase hasil analisa kebijakan pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat 

Kelengkapan DPR RI dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan 

melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 133,3%. Realisasi dari indikator kinerja 

ini dapat dilihat dari pertama, persentase analisis mengenai Hasil Pemeriksaan 

BPK dan Pengawasan DPD yang disampaikan kepada Badan Anggaran, Badan 

Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya, yang 

mencapai 100%. Kedua, dihasilkannya telaahan dan analisis terhadap 2 laporan 

Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 

(realisasi 2 laporan atau 100%); 6 laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

(melebihi dari target 2 laporan atau 300%); dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat/LKPP (realisasi sesuai target atau 100%). Dari kedua jenis output tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini rata-rata adalah 

133,3%. 

Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian ini mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2011, capaian kinerja indikator kinerja sebesar 100%. Keberhasilan 


Hal 49

meningkatkan capaian indikator kinerja yang pertama ini tidak dapat dilepaskan 

dari upaya yang telah dilakukan oleh Sekjen DPR RI untuk terus meningkatkan 

pelayanan kepada DPR RI yang bersifat keahlian, terutama melalui peningkatan 

sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya peningkatan SDM yang melakukan 

analisa terhadap kebijakan pemerintah, maka kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 


Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat 100% 


Penetapan indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas DPR RI melalui dukungan keahlian berupa kajian yang dapat 

dimanfaatkan oleh DPR RI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri 

dari para peneliti yang merupakan salah satu kelompok jabatan fungsional di 

lingkungan Setjen DPR RI. Para peneliti tersebut mempunyai tugas melaksanakan 

pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewanan. Kajian tersebut 

antara lain berupa: 

• 4 terbitan Majalah Kajian; 

• 24 terbitan Info Singkat (online); 

• 2 buah buku mandiri; 

• 11 buah buku tim; 

• 2 buah buku lintas tim;dan 

• 7 terbitan jurnal bidang/kepakaran. 

Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam 

menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan. Sebagai contoh, kajian 

berupa Info Singkat dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI untuk memantau 

perkembangan masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu juga 

dapat digunakan secara praktis sebagai bahan pembicaraan dalam rapat-rapat 

kerja DPR RI dengan Pemerintah. 


Hal 50

Dari target sebanyak 156 kajian dapat direalisasikan sebanyak 115 kajian, 

sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 73,7%. Berbeda dengan 

indikator kinerja yang pertama, dalam capaian indikator kinerja yang kedua ini 

terdapat penurunan tingkat capaian dibanding dengan tahun lalu. Pada tahun 

2011, capaian indikator kinerja yang kedua ini sebesar 100%. Penurunan capaian 

ini tidak dapat dilepaskan dari hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan ini. 

Tugas untuk menyusun kajian yang merupakan output inidikator kinerja ini 

dilaksanakan oleh peneliti yang merupakan pejabat fungsional. Peneliti harus 

benar-benar dapat membagi waktu antara melakukan kegiatan yang menjadi 

tugas dan fungsinya dengan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan 

karirnya sebagai peneliti yang membutuhkan angka kredit dalam jumlah tertentu 

untuk kenaikan pangkatnya. Di samping itu, peneliti masih dibebani dengan tugas 

pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang ada di 

lingkungan Setjen DPR RI. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ke depan tugas 

pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain harus 

dilakukan secara lebih berimbang dan proporsional. 


Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat 100% 


Sama dengan indikator kinerja sebelumnya, indikator kinerja yang ketiga, 

yaitu hasil analisa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI 

persentasenya tidak mencapai 100%, melainkan sebesar 92%. Dibandingkan 

tahun lalu, capaian kinerja pada indikator yang ketiga ini juga mengalami sedikit 

penurunan. Pada tahun 2011, capaian indikator kinerja sebesar 98,7%. Hal ini 

tidak dapat dilepaskan dari berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai 

indikator kinerja ini. 


Hal 51

Banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI 

menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga 

yang antara lain memiliki fungsi representasi. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, saat ini pengaduan masyarakat tidak hanya disampaikan secara 

langsung atau melalui surat, melainkan juga melalui website DPR RI dan layanan 

pesan singkat atau short message service (SMS) di nomor khusus untuk 

menyampaikan pengaduan, yaitu nomor 0811 944 3344. 

Selama tahun 2012, terdapat 4.994 buah pengaduan melalui surat, 688 

buah melalui website, dan 37.509 buah melalui SMS. Jumlah ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2011. Selain melalui ketiga 

media tersebut, komisi, badan, maupun Pimpinan DPR RI juga menerima audiensi 

terkait pengaduan masyarakat. 

Pelaksanaan analisa surat pengaduan masyarakat selain bersumber 

kepada data normatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

doktrin dalam ilmu hukum, juga melalui konfirmasi terhadap kebenaran isi atau 

substansi dan tindak lanjut dari surat pengaduan masyarakat tersebut dengan 

melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, dilakukan berbagai 

kegiatan seperti diskusi, diklat, atau pelatihan dengan praktisi hukum bagi para 

penganalisa dalam rangka meningkatkan wawasan maupun pengetahuan para 

penganalisa. 

Banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima, baik melalui surat, 

website, maupun SMS menyebabkan capaian kinerja menjadi tidak optimal. Salah 

satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM. Saat ini jumlah 

penganalisa surat baru 6 orang, tidak proporsional dengan jumlah surat yang 

diterima. Keterbatasan jumlah SDM tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas 

penanganan surat pengaduan masyarakat, terutama untuk pengaduan yang 

diterima melalui SMS dan website. Dalam praktik selama ini, penanganan 

pengaduan melalui SMS baru dipilah berdasarkan bidang-bidang yang ada pada 

AKD DPR RI untuk diteruskan kepada komisi, badan, atau Pimpinan DPR RI. 

Demikian pula surat pengaduan yang diterima melalui website. Idealnya, setiap 


Hal 52

pengaduan masyarakat yang diterima, baik melalui surat, SMS, atau website 

harus dianalisa terlebih dulu sebelum diteruskan kepada komisi, badan, atau 

Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu ke depan diperlukan penambahan jumlah SDM 

sehingga penanganan terhadap pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara lebih optimal. 

Adapun outcome sasaran strategis 4 yang telah dihasilkan oleh Sekjen 

DPR RI pada tahun 2012 yaitu: 

1. Dimanfaatkannya hasil analisa atas kebijakan pemerintah dalam rangka 

melaksanakan fungsi pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPR RI; 

2. Dimanfaatkannya kajian oleh Alat Kelengkapan DPR RI dalam rangka 

pelaksanaan fungsi DPR RI; 

3. Dimanfaatkannya hasil analisa atas pengaduan masyarakat di DPR RI 

untuk dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan DPR RI dalam rangka 

pelaksanaan fungsi DPR RI. 


Hal 53

Sasaran 5 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 


Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi 

anggaran melalui dua kegiatan, yaitu analisis kebijakan anggaran negara dan 

usulan anggaran DPR RI. 

Tabel 18 




analisa kebijakan 

anggaran negara 

yang dimanfaatkan 

oleh DPR RI 

Rancangan usulan 


yang tepat waktu 

100% 

1 hari 

sebelum 

rapat 

BURT 

102,5% 


102,5% 

1 hari Tepat waktu 


berikut: 


Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 100% 


Perhitungan indikator persentase hasil analisa kebijakan anggaran negara 

yang dimanfaatkan oleh DPR RI dilakukan dengan cara membandingkan jumlah 

hasil analisa kebijakan anggaran negara dan jumlah hasil analisa kebijakan 

anggaran negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Target sebesar 100% dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 

102,5%. Dari target sebanyak 40 laporan hasil analisa kebijakan anggaran negara, 

dapat dipenuhi sebanyak 41 laporan hasil analisa. Dari 41 laporan tersebut 

sebanyak 31 laporan merupakan analisa, terdiri dari: 

a. 2 laporan analisa RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011; 

Hal 54

. 10 laporan analisa Rencana Kerja Pemerintah dan Pembicaraan Pendahuluan 

APBN 2013; 

c. 2 laporan analisa Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan 

Berikutnya; 

d. 10 laporan analisa RUU tentang Perubahan APBN 2012; dan 

e. 7 laporan analisa RUU tentang RAPBN 2013. 

Dengan demikian terdapat 31 laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI 

dalam pembahasan kebijakan anggaran negara. Ke 31 laporan hasil analisa 

kajian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 19 

Analisis/Referensi 

tentang APBN Perubahan 2012 

1 Subsidi BBM dalam rangka RAPBN-P 2012 

2 Bagaimana Jika Harga BBM Tidak Naik 

3 Program Kompensasi BBM 

4 Catatan atas Penerimaan Migas dalam RAPBN-P 2012 

5 Jika Subsidi BBM Dipatok Rp2.000,- 

6 Dukungan Pemerintah terhadap PT. PLN 

7 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

8 SAL dalam RAPBN-P 2012 

9 Inefisiensi BBM 

10 Potret Mafia BBM 

Tabel 20 

Analisis/Referensi tentang Laporan Realisasi Semester I 2012 

dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya 

1 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2012 

2 Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2012 


Hal 55

Tabel 21 

Analisis/Referensi tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013 

1 Apakah Subsidi BBM Beban Berat bagi APBN? 

2 Kebijakan Subsidi BBM pasca-APBN-P 2012 

3 Subsidi Listrik dan Permasalahannya 

4 Belanja Fungsi Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 

5 Catatan atas Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam RKP 2013 

6 Analisis Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Peningkatan 

Mutu Pelayanan Publik 

7 Catatan atas Prioritas Pendidikan dalam RKP 2013 

8 Analisis Permasalahan Belanja Pegawai dalam APBN 

9 Strategi Ketahanan Pangan Nasional 

10 Subsidi Pupuk dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan yang 

Berkesinambungan dalam APBN Tahun 2013 

Tabel 22 

Analisis/Referensi tentang RUU tentang Pertanggungjawaban 

atas Pelaksanaan APBN 2011 

1 Analisis atas Kondisi Keuangan Pemerintah Berdasarkan Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat TA.2011 

2 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 

2011 

Tabel 23 

Analisis/Referensi 

tentang RUU tentang APBN TA.2013 

1 Catatan atas Asumsi Makro dalam RAPBN 2013 

2 Menggali Pajak Sektor Pertambangan Migas dan Non-Migas. 

3 Fleksibilitas Pemerintah dalam RAPBN 2013 

4 Peningkatan Infrastruktur melalui Optimalisasi Alokasi Anggaran 

5 Anggaran Pendidikan dalam APBN 

6 Dimensi Kemiskinan 

7 Analisis Dampak DAK terhadap Pelayanan Publik Daerah 

Dibandingkan dengan tahun lalu, capaian indikator kinerja mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2011, capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini merupakan 

hasil konkret dari upaya yang telah dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk terus 

meningkatkan pelayanan kepada DPR RI yang bersifat keahlian, terutama melalui 

peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, kegiatan tersebut 


Hal 56

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan dapat melebihi target yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 


Rancangan usulan anggaran DPR RI yang tepat satu hari 

waktu 

sebelum 

rapat BURT 

Indikator kinerja ini tidak terlepas dari sistem keuangan negara yang harus 

dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga negara. Oleh karena itu sebagai 

lembaga negara DPR RI terikat dengan sistem keuangan negara. Akan tetapi 

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, dinyatakan bahwa DPR RI berhak mengusulkan rancangan usulan 

anggaran DPR RI. Hak mengenai rancangan usulan anggaran DPR RI telah 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Nomor 

02/BURT/DPR RI/I/2010-2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan 

Anggaran DPR RI. 

Dalam pedoman umum ini telah diatur perencanaan anggaran DPR RI, 

pelaksanaan anggaran DPR RI, dan mekanisme pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran yang menyebutkan bahwa Rancangan Usulan Anggaran 

DPR RI diajukan kepada BURT satu hari sebelum rapat BURT. Rancangan 

Usulan Anggaran DPR RI dipersiapkan oleh Setjen DPR RI untuk dibahas secara 

bersama oleh seluruh Alat Kelengkapan DPR RI. Target indikator kinerja ini telah 

terlaksana sesuai dengan pedoman umum tersebut, karena rancangan usulan 

anggaran DPR RI dapat diajukan secara tepat waktu, yaitu satu hari sebelum 

rapat BURT. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja sebesar 100%. 

Adapun outcome sasaran strategis 5 yang telah dihasilkan oleh Sekjen 

DPR RI yaitu: 

1. Dimanfaatkannya hasil analisa atas kebijakan anggaran negara oleh 

DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran; 

2. Dimanfaatkannya usulan rancangan anggaran DPR RI oleh Alat 

Kelengkapan DPR RI untuk menjadi RKKL DPR RI Tahun 2012 untuk 


Hal 57

selanjutnya diintergrasikan menjadi bagian dari Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2012. 


Hal 58

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Akuntabilitas keuangan atas kinerja Sekjen DPR RI didasarkan pada dua Satuan 

Kerja (Satker), yaitu Satker DPR RI dan Satker Setjen DPR RI. Dengan demikian, 

kinerja yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI terhadap kinerja DPR RI menggunakan 

Satker DPR RI, dalam arti unsur dukungan Sekjen DPR RI terhadap kegiatan DPR RI. 

Jadi akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Sekjen didasarkan pada kinerja yang 

dilakukan oleh Sekjen DPR RI dalam bentuk unsur dukungan baik teknis, administrasi, 

maupun keahlian. 

Pada sasaran strategis 1 ini terdapat 5 indikator kinerja. Masing-masing indikator 

kinerja tersebut memiliki anggaran yang sama berdasarkan anggaran Satker Setjen 

DPR RI. Akan tetapi akuntabilitas keuangan pada masing-masing indikator kinerja 

memiliki akuntabilitas yang berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran 

maupun persentase penyerapan anggaran. 

Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja dapat 

dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini. 

Sasaran Strategis 1: 

Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui 

reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, 


Tabel 24 

Indikator Kinerja 1 

Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai Setjen 

(Satker Setjen) 

Pagu Realisasi Anggaran Persentase 

(Rp) 

(Rp) 

(%) 

631.901.802.000,00 434.793.227.118,00 68,80 

Sebagaimana terlihat pada Tabel 24, capaian anggaran sebesar 68,80% sudah 

cukup baik karena terdapat efisiensi terhadap anggaran non-belanja pegawai. Realisasi 


Hal 59

anggaran pada indikator ini didasarkan pada prinsip keuangan negara. Realisasi 

anggaran ini telah di-review oleh Bagian Pengawasan Internal Setjen DPR RI tetapi 

belum diaudit oleh BPK. 

Tabel 25 


Persentase unit kerja yang tertib administrasi keuangan 



(Rp) 

(Rp) 

(%) 

240.935.228.000,00 174.026.313.321,00 72,23 

Tabel 26 


Laporan keuangan yang tepat waktu 



(Rp) 

(Rp) 

(%) 

240.935.288.000,00 174.026.313.321,00 72,23 

Tabel 27 


Opini WTP dari BPK 



(Rp) 

(Rp) 

(%) 

240.935.288.000,00 174.026.313.321,00 72,23 

Untuk indikator kinerja 2,4, dan 5 sebagaimana terlihat pada Tabel 25, Tabel 

26, dan Tabel 27, anggaran untuk indikator kinerja ini didasarkan pada mata 

anggaran kegiatan yang sama, yaitu Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 1013, 

sehingga pagu, realisasi anggaran, dan persentase capaiannya sama. Merkipun 

terdapat 3 kegiatan yang berbeda, namun sudah dilakukan efisiensi sehingga 

capaiannya sebesar 72,23%. 

. 


Hal 60

Tabel 28 


Persentase pegawai yang meningkat kemampuannya 

setelah mengikuti diklat 


Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

5.667.322.000,00 4.698.808.664,00 82,91 

Untuk indikator kinerja 3, realisasi anggaran sebesar 82,91% sebagaimana 

terlihat pada Tabel 28 dapat dilaksanakan dengan baik karena banyaknya diklat 

yang dilaksanakan oleh Setjen DPR RI untuk pengembangan pegawai di 

lingkungan Setjen DPR RI. Tingginya penyerapan anggaran ini diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan para pegawai yang telah mengikuti diklat dalam rangka 

optimalisasi dukungan Setjen DPR RI terhadap pelaksanaan tugas DPR RI. 


Hal 61

Pada sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator kinerja. Masing-masing 

indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan 

dan anggaran Satker Setjen. Akuntabilitas keuangan masing-masing indikator 

kinerja juga berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun 

persentase penyerapan anggaran. 

Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja 

dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut. 

Tabel 29 


Persentase analisa isu internasional yang menjadi resolusi 

dalam forum yang diikuti oleh delegasi DPR RI 

(Satker Dewan) 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

35.948.629.000,00 28.461.764.132,00 79,17 

Tabel 30 


Persentase transkrip rapat sidang internasional, regional, dan bilateral 

yang disusun tepat waktu 


Pagu 

(Rp) 

Sasaran 2 

Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam penguatan 


Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

59.083.872.000,00 48.827.728.897,00 82,64 

Untuk indikator kinerja 1 dan 2 menggunakan anggaran Satker Dewan 

karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota DPR RI dalam kegiatan 

persidangan internasional. Dalam kegiatan ini Sekjen DPR RI berperan untuk 

memberikan dukungan kepada DPR RI, baik dalam bentuk dukungan yang 


Hal 62

ersifat teknis, administrasi, maupun keahlian. Penyerapan anggaran untuk kedua 

kegiatan ini sebesar 79,17% dan 82,64% karena kegiatan ini dilaksanakan di luar 

negeri yang menggunakan mata uang asing. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan di 

luar negeri, tetapi pada kenyataannya Sekjen DPR RI masih dapat melakukan 

efisiensi anggaran. 

Tabel 31 


Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang DPR RI 

setelah berkunjung ke DPR RI 

Pagu 

(Rp) 


Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

8.626.098.000,00 6.120.297.270,00 70,95 

Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja 3 ini menggunakan anggaran 

Satker Setjen. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk penerimaan delegasi 

masyarakat yang berkunjung ke DPR RI yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI dan 

kesiapan Sekjen DPR RI dalam melayani kebutuhan terhadap informasi publik 

yang berada di DPR RI. 

Penyerapan anggaran sebesar 70,95% dapat dikatakan cukup tinggi 

mengingat banyaknya delegasi masyarakat yang datang ke DPR RI untuk 

menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Sedangkan pelayanan informasi 

publik dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. 


Hal 63

Pada sasaran strategis 3 ini terdapat 2 indikator kinerja. Kedua indikator 

kinerja ini memiliki anggaran yang sama, yaitu anggaran Satker Dewan. Namun 

demikian akuntabilitas keuangan masing-masing indikator kinerja berbeda, baik 

pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase penyerapan 

anggaran. 

Analisis akuntabilitas keuangan terhadap masing-masing indikator kinerja dapat 

dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini. 

Tabel 32 


Persentase hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra 

dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu 


Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

8.688.960.000,00 5.349.774.100,00 61,57 

Tabel 33 


Persentase hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang 



Pagu 

(Rp) 

Sasaran 3: 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap 

pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

527.145.000,00 505.050.600,00 95,81 


Hal 64

Indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran 3 ini menggunakan Satker Dewan 

karena kegiatan ini merupakan tugas konstitusional yang dilaksanakan oleh DPR 

RI dalam bentuk pelaksanaan fungsi legislasi (untuk indikator kinerja 1) dan 

pelaksanaan fungsi pengawasan (untuk indikator kinerja 2). Dalam pelaksanaan 

kedua kegiatan ini Sekjen DPR RI berperan dalam memberikan dukungan teknis, 

administrasi, dan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi DPR RI, baik fungsi 

legislasi maupun pengawasan. 

Penyerapan anggaran untuk indikator kinerja 1 hanya sebesar 61,57% 

mengingat adanya moratorium atas kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dalam 

rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Sedangkan penyerapan anggaran indikator 

kinerja 2 relatif lebih baik, yaitu sebesar 95,81% karena pelaksanaan fungsi 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dapat berjalan dengan baik. 


Hal 65

Pada sasaran strategis 4 ini terdapat 3 indikator kinerja. Masing-masing 

indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan 

dan anggaran Satker Setjen. Dengan demikian akuntabilitas keuangan masingmasing 

indikator kinerja juga berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi 

anggaran, maupun persentase penyerapan anggaran. 


pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini. 

Tabel 34 


Persentase hasil analisa kebijakan Pemerintah 

yang dimanfaatkan oleh AKD 


Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

905.730.000,00 550.051.220,00 60,73 

Tabel 35 



yang ditindaklanjuti oleh DPR 


Pagu 

(Rp) 

Sasaran 4: 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPR RI 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

970.330.000,00 958.313.425,00 98,76 

Untuk indikator kinerja 1 dan 3 menggunakan anggaran Satker Dewan. Hal 

ini disebabkan kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan DPR RI, sedangkan 


Hal 66

Sekjen DPR RI berperan dalam memberikan dukungan kepada DPR RI. 

Penyerapan indikator kinerja 1 hanya sebesar 60,73%. Hal ini terkait dengan 

pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah. Sedangkan 

penyerapan anggaran untuk indikator kinerja 3 relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 

98,76%. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap DPR RI untuk menampung asapirasi mereka. 

Tabel 36 


Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh AKD 


Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 


Persentase 

(%) 

12.111.347.000,00 7.815.677.863,00 64,53 

Berbeda dengan indikator 1 dan 3, untuk indikator kinerja 2 ini menggunakan 

Satker Setjen, mengingat kegiatan ini dilaksanakan oleh Setjen DPR RI yang 

manfaatnya akan digunakan bagi kepentingan Alat Kelengkapan DPR RI. 

Penyerapan anggaran relatif kecil, yaitu sebesar 64,53% karena banyaknya 

proses yang harus dilalui untuk terbentuknya suatu kajian yang akan dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI. 

Hal 67

Pada sasaran strategis 5 ini terdapat 2 indikator kinerja dan masing-masing 

indikator kinerja memiliki anggaran yang berbeda, yaitu anggaran Satker Dewan, 

anggaran Satker Setjen. Demikian pula dengan akuntabilitas keuangan masing- 

masing indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki akuntabilitas yang 

berbeda, baik pada sisi pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase 

penyerapan anggaran. 


dapat dilihat pada tabel dan uraian di bawah ini. 

Tabel 37 


Persentase hasil analisa kebijakan anggaran negara 

yang dimanfaatkan oleh DPR 


Pagu 

(Rp) 

Sasaran 5: 

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi 


Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1.152.400.000,00 526.538.950,00 45,69 

Indikator kinerja 1 menggunakan anggaran Satker Dewan, karena kegiatan 

ini dilakukan untuk kepentingan DPR RI, dan Sekjen DPR RI berperan dalam 

memberikan dukungan kepada DPR RI. Penyerapan anggaran indikator kinerja 1 

ini relatif kecil, yaitu sebesar 45,69%. Hal ini terkait dengan pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPR RI atas kebijakan pemerintah. 


Hal 68

Tabel 38 


Rancangan usulan anggaran DPR yang tepat waktu 


Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 


Persentase 

(%) 

2.885.799.000,00 2.843.874.850,00 98,55 

Indikator kinerja 2 ini menggunakan anggaran Satker Setjen. Hal ini 

disebabkan sifat teknis pekerjaan yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI. 

Penyerapan anggaran indikator kinerja ini cukup tinggi, yaitu sebesar 98,55%. 

Perencanaan anggaran memiliki banyak tahapan. Tahapan anggaran ini sesuai 

dengan pedoman umum pengelolaan anggaran DPR RI dan sistem keuangan 

negara yang berlaku bagi setiap kementerian/lembaga negara. Namun demikian 

banyaknya tahapan dalam perencanaan anggaran tidak menghalangi Sekjen DPR 

RI untuk mencapai kinerja tertinggi dalam penyerapan anggaran. 

Hal 69

BAB IV 

PENUTUP 

Penyusunan LAKIP tahun 2012 ini telah memperhatikan semaksimal mungkin 

rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LAKIP Sekjen DPR RI Tahun 2011. 

Beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu: 

- Sekjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Sekretariat Jenderal DPR 

RI khususnya mengenai indikator kinerja dan telah menyelaraskannya dengan 

dokumen RKT, PK, dan LAKIP. 

- Rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dalam upaya 

pencapaian target dalam PK disusun dalam setiap rapat-rapat koordinasi yang 

dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI. 

- Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor: 07/PER- 

SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

memberikan pedoman bagi Sekjen, Deputi, dan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI dalam mengumpulkan data kinerja dan mengukur kinerja agar data 

kinerja yang disajikan dapat diandalkan. Selain itu juga dengan Peraturan Sekjen 

tentang SAKIP ini sekaligus merevisi pedoman evaluasi kinerja instansi agar selaras 

dengan Pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah mencoba memuat evaluasi dan analisis terhadap 

pencapaian kinerja setiap sasaran strategis secara lebih rinci. Juga telah 

memaparkan kendala yang ditemui dalam setiap indikator. 

- LAKIP Tahun 2012 ini juga telah memuat evaluasi dan analisis terhadap informasi 

keuangan dan mengaitkannya dengan tingkat capaian kinerja dengan realisasi 

anggaran yang digunakan. 

Namun demikian, masih ada 2 (dua) rekomendasi lagi yang belum dilaksanakan 

pada tahun 2012 ini yaitu: (1) mengembangkan sistem pengukuran kinerja individu dan (2) 

memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berkinerja maupun hukuman bagi unit 

kerja yang tidak berkinerja. Terkait dengan sistem pengukuran kinerja individu saat ini 

sedang dikaji mengenai bentuk dan metode pengukurannya disesuaikan dengan kekhasan 

sifat pekerjaan di DPR RI sembari menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari 

Kementerian PAN dan RB. Diharapkan pada tahun 2013 ini sudah dapat dilaksanakan. 

Sedangkan penghargaan dan hukuman bagi unit kerja terkait dengan kinerja sedang dikaji 

bentuk penghargaan dan hukumannya untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2013 ini. 


Hal 70

Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang 

tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2012 ini, terdapat 9 

indikator yang mencapai target, bahkan 3 indikator yang melebihi target, yaitu indikator (1) 

Hasil analisa/kajian tentang RUU Bidang Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang 

disusun tepat waktu; (2) Persentase hasil analisa kebijakan Pemerintah yang dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI; dan (3) Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 

negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI. 

Sedangkan indikator yang tidak mencapai target ada 3 (tiga), yaitu: 

(1) Persentase penyerapan anggaran non-belanja pegawai Satker Setjen. 

Penyebabnya adalah karena adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh BPK 

sesuai keputusan rapat BURT. Demikian juga masalah waktu menjadi kendala karena 

DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juli 2012, sehingga menghambat 

proses revisi anggaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyerapan 

anggaran. Dan terakhir karena adanya moratorium terhadap kegiatan belanja modal, 

yang memberikan kontribusi terhadap menurunnya penyerapan anggaran. 

(2) Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPR RI. 

Hal ini disebabkan karena peneliti yang melaksanakan tugas memberikan kajian, selain 

melakukan penelitian untuk memberikan hasil kajian yang valid, juga masih dibebani 

dengan tugas pendampingan di Alat Kelengkapan DPR RI maupun unit kerja lain yang 

ada di lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini menjadi penghambat pencapaian target 

kinerja 

(3) Persentase hasil analisa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI. 

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, dimana jumlah 

penganalisa surat hanya 6 orang, tidak proporsional dengan jumlah surat yang 

diterima. 

Terhadap kinerja yang belum mencapai target, Sekjen DPR RI akan melakukan 

beberapa upaya ke depan, yaitu: 

- Melaksanakan rekomendasi BPK terhadap upaya rasionalisasi anggaran, sehingga 

penyerapan anggaran pada tahun 2013 akan sesuai dengan target; 

- Memfokuskan pelayanan kajian kepada Alat Kelengkapan DPR RI oleh peneliti 

dengan mengurangi beban kerja di luar tupoksi dan mengonsentrasikan pegawai 

lain agar fokus pada tupoksinya; 

- Meningkatkan jumlah penganalisa surat. Namun hal ini sangat bergantung kepada 

formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB. Sambil menunggu formasi, 

penempatan tenaga perbantuan pada unit kerja tersebut akan dapat dilakukan. Hal 


Hal 71

ini dilakukan dengan melakukan assessment bagi pegawai yang ada di lingkungan 

Setjen DPR RI. 

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, dibandingkan dengan tahun 2011, tingkat 

penyerapan anggaran tahun 2012 memang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

karena faktor politik dan faktor efisiensi. Terkait dengan faktor politik, Sekretariat Jenderal 

DPR RI tidak dapat berbuat banyak, sebab hal itu sangat bergantung kepada keputusan 

DPR RI. Sebagai contoh, penyusunan analisas kebijakan anggaran negara tidak akan 

dapat dilaksanakan apabila tidak ada perintah dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

(BAKN) DPR RI. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi tanpa perintah dari DPR RI, 

dianggap melangkahi wewenang DPR RI. Oleh karena itu, masalah ini telah menimbulkan 

kesan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak jemput bola dalam melaksanakan tugasnya, 

namun di sisi lain, anggota DPR RI yang kurang memahami tugas Sekretariat Jenderal 

DPR RI dapat menganggap Sekretariat Jenderal DPR RI melampaui tugas dan 

wewenangnya. Ke depan masalah ini memang harus segera dapat diatasi, antara lain 

dengan memberikan pemahaman kepada para anggota DPR RI tentang tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya keinginan yang 

kuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mensukseskan pencanangan Presiden 

terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi anggaran bukan berarti 

kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil kegiatan yang tetap optimal, anggaran yang 

diserap hanya sedikit. Sebagai contoh, kegiatan analisa/kajian tentang RUU Bidang 

Polhukhamkesra dan Bidang Ekkuindag yang disusun tepat waktu, yang hanya menyerap 

anggaran sebesar 61,57% namun dalam capaian kinerjanya ternyata 104,7% yaitu 

sebanyak 22 RUU dan Naskah Akademik. 

Berdasarkan laporan ini, Sekretariat Jenderal juga telah mengidentifikasi beberapa 

perbaikan yang harus dilakukan. Khususnya terhadap pengukuran indikator kinerja yang 

pada beberapa indikator masih belum dilakukan pengukuran secara sistematik. Misalnya, 

terhadap indikator “Persentase pegawai yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti 

diklat”. Terhadap indikator ini ke depan, harus dibuat sebuah alat atau aplikasi yang dapat 

menghitung peningkatan kemampuan seorang pegawai setelah mengikuti diklat. 

Namun demikian setidaknya saat ini Sekjen DPR RI dapat bernafas lega karena 

telah berhasil menyelesaikan penyusunan LAKIP tepat waktu dan telah berhasil 

memperlihatkan kinerjanya (termasuk kinerja keuangan), yang selanjutnya dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki kinerja Setjen DPR RI sebagai bagian dari kinerja 

lembaga negara. 


Hal 72

Akhirnya, saya berharap semoga dari LAKIP ini dapat terlihat upaya peningkatan 

kinerja yang dilakukan oleh Setjen DPR RI sebagai sebuah lembaga. Selanjutnya LAKIP ini 

dapat dipergunakan oleh Kementerian PAN dan RB untuk memberikan penilaian terhadap 

akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI. Dan pada akhirnya penilaian tersebut diharapkan 

dapat mendorong semangat berkinerja yang lebih baik di tahun mendatang. 


Hal 73

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS 

DARI TAHUN 2010 S.D 2014 

Instansi/Unit Kerja : Sekretaris Jenderal DPR RI 

Visi : Menjadikan sekretariat jenderal yang professional dan akuntabel 

Misi : 1) Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat; 

2) Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu; dan 

3) Mewujudkan dukungan teknis yang prima. 

TUJUAN 

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN 

Lampiran 1 

KETERANGAN 

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 

1 2 3 4 5 6 

1. Tercapainya peningkatan 

kualitas dukungan bagi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dewan 

2. Tercapainya tata kelola 

system pendukung Dewan 

berdasarkan prinsip good 

governance 

1. Mencapai tata 

kelola Setjen DPR RI 

yang baik melalui 

reformasi Setjen 

DPR RI di bidang 

kelembagaan, 

ketatatalaksanaan, 

dan sumber daya 

manusia 

a. Persentase penyerapan 

anggaran non-Belanja 

Pegawai Satker Setjen; 

b. Persentase unit kerja 


keuangan; 

c. Persentase pegawai 


kemampuannya setelah 

mengikuti diklat; 

d. Persentase laporan 

keuangan yang tepat 

waktu; 

e. Opini WTP dari audit 

BPK terhadap laporan 

keuangan DPR RI. 

Peningkatan kualitas 

dukungan keahlian 

yang akurat, 

dukungan 

administratif yang 

tepat waktu, dan 

dukungan teknis yang 

prima 

Program pelaksanaan 

fungsi legislasi DPR RI 


fungsi anggaran DPR 

RI 


fungsi pengawasan 

DPR RI 

Program penguatan 


Program dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

---

TUJUAN 


KETERANGAN 


1 2 3 4 5 6 

2. Meningkatnya 

kulitas dukungan 


penguatan 

kelembagaan DPR 

RI 



terhadap 



a. Persentase analisa isu 

internasional yang 

menjadi resolusi dalam 

forum yang diikuti oleh 

delegasi DPR RI; 

b. Persentase transkrip 

rapat sidang 

internasional, regional, 

dan bilateral disusun 

tepat waktu; 

c. Persentase masyarakat 



DPR RI setelah 

berkunjung ke DPR RI. 

a. Persentase hasil 

analisa/kajian RUU 

bidang Politik, Hukum, 

HAM, Kesra, dan 

Ekkuindag yang disusun 

tepat waktu; 

b. Persentase hasil 

pemantauan 

pelaksanaan UU yang 


Kelengkapan DPR RI. 

teknis lainnya Setjen 

DPR RI 

Program peningkatan 

sarana dan prasarana 

aparatur Setjen DPR 

RI

TUJUAN 


KETERANGAN 


1 2 3 4 5 6 



terhadap 





terhadap 



a. Persentase hasil analisa 




RI; 

b. Persentase kajian yang 


Kelengkapan DPR RI; 

c. Persentase hasil analisa 



DPR RI. 


kebijakan anggaran 

negara yang 

dimanfaatkan oleh DPR 

RI; 

a. Rancangan usulan 


tepat waktu.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 


Kementerian Negara/Lembaga : Sekretaris Jenderal DPR RI 

Tahun Anggaran : 2012 

Lampiran 2 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 

Mencapai tata kelola Setjen a. Persentase penyerapan 

80% 

yang baik melalui reformasi anggaran non-Belanja Pegawai 

Setjen di bidang kelembagaan, Satker Setjen; 

ketatalaksanaan, dan Sumber b. Persentase unit kerja yang tertib 

100% 

Daya Manusia. 

administrasi keuangan; 

c. Persentase pegawai yang 

80% 

meningkat kemampuannya 

setelah mengikuti diklat; 

d. Persentase laporan keuangan 

100% 

yang tepat waktu; 

e. Opini WTP dari audit BPK 

WTP 

terhadap laporan keuangan DPR 

RI. 


dukungan Setjen DPR RI dalam 

penguatan kelembagaan DPR 

RI. 



pelaksanaan Fungsi Legislasi 

DPR RI. 



resolusi dalam forum yang 

diikuti oleh delegasi DPR RI; 

b. Persentase transkrip rapat 

sidang internasional, regional, 

dan bilateral disusun tepat 

waktu; 

c. Persentase masyarakat yang 

meningkat pemahamannya 

tentang DPR RI setelah 


a. Persentase hasil analisa/kajian 

RUU bidang Politik, Hukum, 

HAM, Kesra, dan Ekkuindag 

yang disusun tepat waktu; 

80% 

100% 

80% 

100%



pelaksanaan Fungsi 

Pengawasan DPR RI. 



pelaksanaan Fungsi Anggaran 

DPR RI. 

b. Persentase hasil pemantauan 

pelaksanaan UU yang digunakan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI. 

a. Persentase hasil analisa kebijakan 

pemerintah yang dimanfaatkan 

oleh Alat Kelengkapan DPR RI; 





pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti oleh DPR RI. 


anggaran negara yang 

dimanfaatkan oleh DPR RI; 

b. Rancangan usulan anggaran DPR 

RI yang tepat waktu. 

50% 

100% 

100% 

100% 

80% 

1 hari sebelum Rapat 

BURT

PENETAPAN KINERJA 




Lampiran 3 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran 

1 2 3 4 5 

Mencapai tata a. Persentase 80% --- Satker Dewan 

kelola Setjen yang penyerapan 

Rp2.086.803.428.000,00 

baik melalui 

reformasi Setjen 

di bidang 

anggaran non- 

Belanja Pegawai 

Satker Setjen; 

Satker Setjen 

Rp857.133.324.000,00 

kelembagaan, b. Persentase unit 100% 

ketatalaksanaan, kerja yang 

dan Sumber Daya tertib 

Manusia. 

administrasi 

keuangan; 

c. Persentase 80% 

pegawai 

meningkat 

yang 

kemampuannya 

setelah 

mengikuti 

diklat; 

d. Persentase 

laporan 

keuangan yang 

tepat waktu; 

100% 

e. Opini WTP dari WTP 

audit 

terhadap 

laporan 

BPK 

keuangan 

RI. 

DPR

Meningkatnya 


Setjen DPR RI 


kelembagaan DPR 

RI. 

Meningkatnya 


terhadap 

pelaksanaan 

Fungsi Legislasi 

DPR RI. 

a. Persentase 

analisa isu 

internasional 

yang menjadi 

resolusi dalam 

forum yang 

diikuti oleh 


b. Persentase 

transkrip rapat 

sidang 

internasional, 

regional, dan 

bilateral 

disusun tepat 

waktu; 

c. Persentase 

masyarakat 


pemahamannya 

tentang DPR RI 

setelah 

berkunjung ke 

DPR RI. 


analisa/kajian 

RUU bidang 

Politik, Hukum, 

HAM, Kesra, 

dan Ekkuindag 

yang disusun 

tepat waktu; 


pemantauan 

pelaksanaan UU 

yang digunakan 

oleh Alat 

Kelengkapan 

DPR RI. 

80% 

100% 

80% 

100% 

50%

Meningkatnya 


terhadap 

pelaksanaan 

Fungsi 

Pengawasan DPR 

RI. 

Meningkatnya 


terhadap 

pelaksanaan 

Fungsi Anggaran 

DPR RI. 


analisa 

kebijakan 

pemerintah 

yang 

dimanfaatkan 

oleh Alat 

Kelengkapan 

DPR RI; 

b. Persentase 

kajian yang 

dimanfaatkan 

oleh Alat 

Kelengkapan 

DPR RI; 

c. Persentase hasil 

analisa 

pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindaklanjuti 

oleh DPR RI. 


analisa 

kebijakan 

anggaran 

negara yang 

dimanfaatkan 

oleh DPR RI; 

b. Rancangan 

usulan 

anggaran DPR 

RI yang tepat 

waktu. 

100% 

100% 

100% 

80% 

1 hari 

sebelum 

Rapat 

BURT

PENGUKURAN KINERJA 




Lampiran 4 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

Mencapai tata kelola a. Persentase penyerapan 80% 

Setjen yang baik anggaran non-Belanja 

melalui reformasi Pegawai Satker Setjen; 

Setjen di bidang b. Persentase unit kerja 100% 

kelembagaan, 


ketatalaksanaan, dan keuangan; 

Sumber Daya c. Persentase pegawai yang 80% 

Manusia. 

meningkat 

kemampuannya 

mengikuti diklat; 

setelah 

d. Persentase laporan 100% 

keuangan 

waktu; 

yang tepat 

e. Opini WTP dari audit BPK WTP 

terhadap laporan 


Meningkatnya 



penguatan 



internasional yang 

menjadi resolusi dalam 

forum yang diikuti oleh 


b. Persentase transkrip 

rapat sidang 

internasional, regional, 

dan bilateral disusun 

tepat waktu; 

c. Persentase masyarakat 



DPR RI setelah 

80% 

100% 

80%

Meningkatnya 


terhadap pelaksanaan 

Fungsi Legislasi DPR 

RI. 

Meningkatnya 



Fungsi Pengawasan 

DPR RI. 

Meningkatnya 



Fungsi Anggaran DPR 

RI. 



analisa/kajian RUU 

bidang Politik, Hukum, 

HAM, Kesra, dan 

Ekkuindag yang disusun 

tepat waktu; 


pemantauan 

pelaksanaan UU yang 


Kelengkapan DPR RI. 





RI; 







DPR RI. 


kebijakan anggaran 

negara yang 

dimanfaatkan oleh DPR 

RI; 

b. Rancangan usulan 


tepat waktu. 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

80% 

1 hari 

sebelum 

Rapat BURT 

Jumlah Anggaran Satker Dewan Tahun 2012 : Rp1.984.510.939.000,- 

Jumlah Realisasi Anggaran Satker Dewan Tahun 2012 : Rp1.530.138.384.092,- 

Jumlah Anggaran Satker Setjen Tahun 2012 : Rp722.039.991.000,- 

Jumlah Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2012 : Rp503.666.094.147,-

PENETAPAN KINERJA 

TAHUN 2013 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si 

Jabatan : Sekretaris Jenderal 

Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Jakarta, 

Sekretaris Jenderal, 

Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si 

NIP. 19561125 198203 2 001

FORMULIR PENETAPAN KINERJA 





1 2 3 

Mencapai tata kelola Setjen a. Persentase penyerapan anggaran non- 80% 

yang baik melalui reformasi Belanja Pegawai Satker Setjen; 

Setjen di bidang b. Persentase unit kerja yang tertib administrasi 100% 

kelembagaan, 

keuangan; 

ketatalaksanaan, dan c. Persentase pegawai yang meningkat 80% 

Sumber Daya Manusia. 

kemampuannya setelah mengikuti diklat; 

d. Persentase laporan keuangan yang tepat 

waktu; 

100% 

e. Opini WTP dari audit BPK terhadap laporan 


WTP 







pelaksanaan Fungsi Legislasi 

DPR RI. 




Pengawasan DPR RI. 

a. Persentase analisa isu internasional yang 

menjadi resolusi dalam forum yang diikuti 

oleh delegasi DPR RI; 

b. Persentase transkrip rapat sidang 

internasional, regional, dan bilateral disusun 

tepat waktu; 

c. Persentase masyarakat yang meningkat 



a. Persentase hasil analisa/kajian RUU bidang 

Politik, Hukum, HAM, Kesra, dan Ekkuindag 

yang disusun tepat waktu; 

b. Persentase hasil pemantauan pelaksanaan 

UU yang digunakan oleh Alat Kelengkapan 

DPR RI. 


pemerintah yang dimanfaatkan oleh Alat 


b. Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh 

Alat Kelengkapan DPR RI; 

80% 

100% 

80% 

100% 

50% 

100% 

100%


1 2 3 

c. Persentase hasil analisa pengaduan 100% 

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI. 




Anggaran DPR RI. 

a. Persentase hasil analisa kebijakan anggaran 

negara yang dimanfaatkan oleh DPR RI; 

b. Rancangan usulan anggaran DPR RI yang 

tepat waktu. 

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Satker Dewan : Rp2.219.429.428.000,- 

Satker Setjen : Rp778.849.294.000,- 

Jakarta, 

Sekretaris Jenderal, 

Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si 

NIP. 19561125 198203 2 001 

80% 

1 hari 

sebelum 

Rapat 

BURT

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?