menerobos%20jalan%20buntu

Tabel Pendapat Para Ahli mengenai Peradilan Militer
No Pakar Pendapat
1 Prof. Dr. Andi Hamzah, SH Jika akan dipisahkan tindak pidana militer
dan tindak pidana umum dalam rangka
pengadilan yang akan berbeda, maka
semestinya ditentukan lebih dulu perbuatan
yang mana termasuk tindak pidana umum;
Jika hal ini tidak dapat ditentukan lebih dulu,
maka akan terjadi selisih pendapat. Maka
sebelum berlakunya UU tentang peradilan
militer harus lebih dulu tercipta KUHPT yang
baru yang akan menentukan perbuatan yang
mana termasuk tindak pidana militer dan
dengan sendirinya sisanya termasuk pidana
2 Prof. Dr. Romly
Atmasasmita
umum.
RUU tentang perubahan UU No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer,
menempatkan kesamaan perlakuan hukum
terhadap seorang militer dan sipil, hal ini
harus dimulai dengan perubahan KUHPM
sebagai hukum material. Hal ini disebabkan
rancangan UU perubahan yang diusulkan
berada dalam wilayah hukum acara (hukum
formil) yang diakui secara universal. Langkah
awal efektif dan tepat guna adalah perubahan
terencana KUHPM yang berlaku saat ini;
maka pertimbangan perubahan ini masih
diperlukan pembedaan antara pengertian
istilah “tindak pidana militer” dan tindak
pidana lainnya yang ada kaitannya, masih
diperlukan perubahan nomenklatur sebagai
pembeda tindak pidana militer dengan sipil
(istilah umum sudah tidak relevan dengan
maksud dan tujuan reformasi di bidang
milliter, ed). Kemudian, RUU ini masih
menitikberatkan kepada subjek hukum, tidak
kepada perbuatannya. Alternatif: Agar
dimasukkan satu bab khusus tentang tindak
pidana militer dan tindak pidana yang
berkaitan dengan tindak pidana militer,
ataupun dengan memasukkan lingkup tindak
99