menerobos%20jalan%20buntu

Pernyataan Pereira lainnya untuk melihat posisi RUU Peradilan Militer di antara
DPR, pemerintah dan TNI:
98
“Tapi di internal militer masih ada pertentangan ini yang membuat lama.
Mereka meminta waktu untuk berunding antar-departemen selama dua
minggu. Tapi sampai dua tahun tak ada kabar. Bicara peradilan, maka bicara
sistem. Harus sipil semua. Karena itu, dewan meminta mengkaji ulang draf
RUU Peradilan Militer agar menjadi satu sistem yang utuh.”142
Pendapat Pareira disanggah oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang
menyatakan bahwa harus ada aturan peralihan yang baku jika seorang prajurit TNI
berstatus aktif akan diadili dalam peradilan umum. Menyitir pernyataan Sudarsono di
sebuah harian media cetak nasional:
“Supaya tuntutan umum itu berlaku, dalam KUHP harus ada ketentuan
seorang prajurit TNI aktif bisa diadili di peradilan umum. Jadi harus ada
peraturan peralihan.”143
Terlepas dari perdebatan DPR dan pemerintah, hadir pandangan khusus yang
diberikan oleh para pakar hukum pidana Indonesia. Pandangan mereka ini lebih
banyak dititikberatkan kepada bangunan kerangka berpikir dalam
mensistematisasikan sistem peradilan militer di Indonesia. Khususnya pada perubahan
kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk melihat bentuk tindak
pidana militer dan tindak pidana lainnya yang memiliki pertautan. Dari 4 masukan
yang datang akademisi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
142
Koran Tempo, 20 Agustus 2008, “Rancangan Peradilan Militer Diminta Segera
Diselesaikan”.
143
Kompas, 10 Februari 2008, “Pemerintah Dinilai Tidak Beritikad Baik.”