menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
pemeriksaan dalam rangka terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan sederhana dan sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai yurisdiksi peradilan militer yang terbatas pada tindak pidana militer. Peradilan umum tidak boleh ada pengecualian atau kekhususan, termasuk dalam hukum acara pidana. 6 A. Efffendy Choirie (FKB) Tetap konsisten bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum maka mereka berada pada peradilan sipil meskipun statusnya sebagai anggota militer, FKB memahami seperti adanya masa transisi dan menyepakati apa yang disepakati, langkah apapun yang 7 Drs. Almuzzamil Yusuf (FPKS) 8 Drs. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si (FBPD) 9 H. Bachrum R. Siregar (FPBR) 10 Jeffrey Johanes Massie (FPDS) 96 diambil. Penerapan teknis hukum acara terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah konsisten mengikuti tata aturan yang berlaku dalam peradilan umum yaitu menggunakan KUHAP secara otomatis dan utuh, akan tetapi FPKS memahami bahwa saat ini adalah masa transisi sehingga memerlukan penyesuaian secara bertahap, karena itu sepakat dengan butir penjelasan umum dalam penjelasan RUU ini yang berkaitan dengan penyidikan tersebut. Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian dan polisi militer dan pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa didampingi oleh oditur. Hal ini berlaku dalam masa transisi dengan jangka waktu 5 tahun, masa transisi ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan psikologis dan historis di kalangan militer, sekaligus untuk mempersiapkan pranata-pranata hukum lainnya. Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit harus diadili oleh peradilan umum dengan memberlakukan KUHAP secara utuh dan demokratis. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum, tetapi
V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyidikan, keankuman, kepaperaan dan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan UU No 31 tahun 1997. Sumber: Dokumentasi KontraS 2009 Secara umum pemerintah berpendapat bahwa usulan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di atas berpengaruh dan memberi perubahan drastis dalam lingkup institusi TNI, khususnya yang terkait dengan berbagai aturan yang mengatur kewenangan penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum. Adanya berbagai peraturan penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum, dapat dilihat Pasal 6 KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, PP 27 tahun 1983, Pasal 2 KUHPM.140 Pada PP 27 Tahun 1983 diatur kembali tentang kewenangan pejabat, penyidik, di luar ketentuan KUHAP tetap ada sepanjang diatur dalam undang-undang. Pemerintah menyandarkan pijakan berdasarkan Pasal 2 KUHPM terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU. Bahkan pemerintah menuding DPR yang selalu berupaya untuk membatasi kompetensi peradilan militer bukan untuk merubah sistem peradilan militer ke arah yang lebih baik. Andreas H. Pareira selaku ketua pansus menyatakan pendapatnya dalam media massa bahwa pemerintah dinilai tidak memiliki itikad baik dalam mengusung perubahan di sektor peradilan militer ini. Sebagaimana yang dikutip langsung dari Harian Koran Tempo: “Terakhir itu tanggal 16 Juni, dalam rapat tim sinkronisasi, pemerintah meminta waktu dua minggu karena katanya mau berkoordinasi antardepartemen dulu terkait masalah-masalah yang masih mengganjal. Akan tetapi, awal Juli mereka bilang prosesnya belum selesai. Sampai sekarang belum jelas.”141 140 Dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, PP 27 Tahun 1983, Pasal 2 KUHPM. Pasal 6 (1) KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ketentuan Pasal 284, KUHAP dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan acara yang tersebar di berbagai peraturan perundangan-undangan tertentu, tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. 141 Kompas, 10 Februari 2008, “Pemerintah Dinilai Tidak Beritikad Baik.” 97
- Page 45 and 46: Pengadilan militer model ini bertah
- Page 47 and 48: acara pidana dan hukum acara gugata
- Page 49 and 50: pidana yang dilakukan sipil dan mil
- Page 51 and 52: Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
- Page 53 and 54: Berdasarkan kompentensi subjektifny
- Page 55 and 56: dan keamanan negara. Sesungguhnya a
- Page 57 and 58: g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 59 and 60: g. menentukan perkara untuk diseles
- Page 61 and 62: Menghukum yang bersangkutan dengan
- Page 63 and 64: hukum berdasarkan ketentuan peratur
- Page 65 and 66: orang menjadi korban dalam penculik
- Page 67 and 68: pernah ada rekonstruksi yang dilaku
- Page 69 and 70: PPRM bertujuan untuk menghalau luas
- Page 71 and 72: “Saya mempertanyakan peradilan mi
- Page 73 and 74: tahu. Jadi kami memang benar - bena
- Page 75 and 76: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 77 and 78: Sampai pada awal tahun 2007, proses
- Page 79 and 80: Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82: IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah<br />
penyidikan, keankuman, kepaperaan dan<br />
pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan<br />
sesuai dengan UU No 31 tahun 1997.<br />
Sumber: Dokumentasi KontraS 2009<br />
Secara umum pemerintah berpendapat bahwa usulan yang diberikan oleh fraksi-fraksi<br />
di atas berpengaruh dan memberi perubahan drastis dalam lingkup institusi TNI,<br />
khususnya yang terkait dengan berbagai aturan yang mengatur kewenangan<br />
penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana<br />
umum. Adanya berbagai peraturan penyidikan oleh penyidik polisi militer terhadap<br />
TNI yang melakukan tindak pidana umum, dapat dilihat Pasal 6 KUHAP, Pasal 284<br />
ayat (2) KUHAP, PP 27 tahun 1983, Pasal 2 KUHPM.140 Pada PP 27 Tahun 1983<br />
diatur kembali tentang kewenangan pejabat, penyidik, di luar ketentuan KUHAP tetap<br />
ada sepanjang diatur dalam undang-undang.<br />
Pemerintah menyandarkan pijakan berdasarkan Pasal 2 KUHPM terhadap tindak<br />
pidana yang tidak tercantum dalam kitab UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang<br />
yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana<br />
umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU.<br />
Bahkan pemerintah menuding DPR yang selalu berupaya untuk membatasi<br />
kompetensi peradilan militer bukan untuk merubah sistem peradilan militer ke arah<br />
yang lebih baik.<br />
Andreas H. Pareira selaku ketua pansus menyatakan pendapatnya dalam media massa<br />
bahwa pemerintah dinilai tidak memiliki itikad baik dalam mengusung perubahan di<br />
sektor peradilan militer ini. Sebagaimana yang dikutip langsung dari Harian Koran<br />
Tempo:<br />
“Terakhir itu tanggal 16 Juni, dalam rapat tim sinkronisasi, pemerintah<br />
meminta waktu dua minggu karena katanya mau berkoordinasi antardepartemen<br />
dulu terkait masalah-masalah yang masih mengganjal. Akan<br />
tetapi, awal Juli mereka bilang prosesnya belum selesai. Sampai sekarang<br />
belum jelas.”141<br />
140 Dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHAP, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, PP 27 Tahun 1983, Pasal<br />
2 KUHPM. Pasal 6 (1) KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai<br />
negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ketentuan Pasal 284,<br />
KUHAP dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan acara yang tersebar di berbagai peraturan<br />
perundangan-undangan tertentu, tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan pejabat<br />
yang berwenang melakukan penyidikan.<br />
141 Kompas, 10 Februari 2008, “Pemerintah Dinilai Tidak Beritikad Baik.”<br />
97
Change language