menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
94 perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer.” Karena saling menunjuk, dikhawatirkan akan terjadi kevakuman hukum, maka pemerintah memandang perlu untuk diatur lengkap hukum acara tentang pemeriksaan di tingkat kasasi. 3. Berkaitan dengan acara peninjauan kembali yang tertuang dalam Pasal 336 ayat (2) “Acara pemeriksaan peninjauan kembali” sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa, “Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP,” oleh karena itu, menurut pemerintah daripada menunjuk ketentuan lain lebih baik diatur ke dalam UU Peradilan itu sendiri. Sumber: Dokumentasi KontraS 2009 Secara khusus pemerintah menyatakan hal-hal yang menyangkut undang-undang dan bersinggungan langsung dengan hukum militer, khususnya dalam hal ini adalah pengadilan militer; beberapa istilah kunci harus mengalami sinkronisasi agar konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya bisa tetap terjaga. Apabila usulan di atas diterima, maka setiap sebutan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tercantum di dalam setiap Undang-Undang Peradilan Militer secara langsung diganti dengan sebutan Militer. Pemerintah mengusulkan agar tidak kesimpangsiuran pengertian maka perlu diformulasikan di dalam Penjelasan Umum.139 139 Barangkali dengan cukup satu kalimat bahwa yang dimaksud dengan militer dalam UU ini diartikan sama dengan sebutan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam UU lain. Mengenai penyidik, pemerintah memandang perlu untuk mengusulkan bahwa perlunya diatur lebih lanjut mengenai keberadaan Polisi Militer angkatan tadi untuk menggantikan fungsi provos yang semula diatur di di dalam ayat (2) pasal 69. Baik dari FBPD dan FPDIP mengatakan bahwa sejauh usulan belum dibahas akan dibahas dalam Panja dan tambahan usulan dari pemerintah yang bukan kewenangan Panja akan dikembalikan ke Pansus, hal-hal yang dibahas akan dibahas dalam Panja. Lihat: Rapat Panja ke-6 yang dilakukan secara tertutup dihadiri oleh 14
Perdebatan lain yang muncul adalah seputar perangkat hukum yang akan digunakan dalam sistem peradilan militer. Dalam Rapat Kerja ke-13 bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya. Berikut adalah tabel pendapat dari berbagai fraksi: Usulan Pendapat Fraksi mengenai Peradilan Militer No Fraksi Pendapat 1 H.A Afifuddin Thalib (FPG) 2 HRM. Pupung Suharis (FPDIP) Usulan pemerintah tersebut perlu dipertimbangkan untuk dibahas lebih lanjut, hal-hal lainnya akan disampaikan secara tertulis. Penyidikan, keankuman, kepaperaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan UU No 31 Tahun 1997 pada dasarnya masih dapat diterima dengan catatan proses penyidikan oleh Ankum/Papera terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus dilakukan secara transparan. 3 Marcus Silanno (FPD) Penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dimungkinkan, apabila berkas perkara telah selesai disidik oleh polisi militer, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan. Terkait dengan eksekusi terhadap terpidana prajurit TNI yang telah dipidana, tetapi tidak dipecat dari dinas militer 4 DR. H. Anwar Sanusi, SH, SE, MM (FPPP) dilaksanakan di Lapas Militer. Keseluruhan proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI harus mengacu pada KUHAP secara utuh dan otomatis, pemberlakuan UU ini tidak perlu menunggu adanya UU KUHAP baru atau UU KUHPM baru. 5 Hj. Azlaini Agus (FPAN) Ketentuan dalam RUU ini harus mendorong terwujudnya keadilan yang sama bagi terdakwa, menyederhanakan proses orang dari 26 anggota Panja. Pemerintah: Dirjen Kuathan dephan beserta jajarannya, Pejabat Eselon I Departemen Hukum dan HAM beserta jajarannya. Rapat dipimpin oleh Hj. Azlaini Agus SH, MH, Jakarta 29 Juni 2007. 95
- Page 43 and 44: umumnya menangani baik perkara perd
- Page 45 and 46: Pengadilan militer model ini bertah
- Page 47 and 48: acara pidana dan hukum acara gugata
- Page 49 and 50: pidana yang dilakukan sipil dan mil
- Page 51 and 52: Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
- Page 53 and 54: Berdasarkan kompentensi subjektifny
- Page 55 and 56: dan keamanan negara. Sesungguhnya a
- Page 57 and 58: g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 59 and 60: g. menentukan perkara untuk diseles
- Page 61 and 62: Menghukum yang bersangkutan dengan
- Page 63 and 64: hukum berdasarkan ketentuan peratur
- Page 65 and 66: orang menjadi korban dalam penculik
- Page 67 and 68: pernah ada rekonstruksi yang dilaku
- Page 69 and 70: PPRM bertujuan untuk menghalau luas
- Page 71 and 72: “Saya mempertanyakan peradilan mi
- Page 73 and 74: tahu. Jadi kami memang benar - bena
- Page 75 and 76: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 77 and 78: Sampai pada awal tahun 2007, proses
- Page 79 and 80: Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82: IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
Perdebatan lain yang muncul adalah seputar perangkat hukum yang akan digunakan<br />
dalam sistem peradilan militer. Dalam Rapat Kerja ke-13 bersama dengan Menteri<br />
Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya.<br />
Berikut adalah tabel pendapat dari berbagai fraksi:<br />
Usulan Pendapat Fraksi mengenai Peradilan Militer<br />
No Fraksi Pendapat<br />
1 H.A Afifuddin Thalib<br />
(FPG)<br />
2 HRM. Pupung Suharis<br />
(FPDIP)<br />
Usulan pemerintah tersebut perlu<br />
dipertimbangkan untuk dibahas lebih lanjut,<br />
hal-hal lainnya akan disampaikan secara<br />
tertulis.<br />
Penyidikan, keankuman, kepaperaan, dan<br />
pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan<br />
sesuai dengan UU No 31 Tahun 1997 pada<br />
dasarnya masih dapat diterima dengan catatan<br />
proses penyidikan oleh Ankum/Papera<br />
terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak<br />
pidana umum harus dilakukan secara<br />
transparan.<br />
3 Marcus Silanno (FPD) Penyidikan tindak pidana umum yang<br />
dilakukan oleh prajurit TNI dimungkinkan,<br />
apabila berkas perkara telah selesai disidik<br />
oleh polisi militer, maka penyidik<br />
menyerahkan berkas tersebut kepada<br />
kejaksaan. Terkait dengan eksekusi terhadap<br />
terpidana prajurit TNI yang telah dipidana,<br />
tetapi tidak dipecat dari dinas militer<br />
4 DR. H. Anwar Sanusi, SH,<br />
SE, MM (FPPP)<br />
dilaksanakan di Lapas Militer.<br />
Keseluruhan proses penyelesaian perkara<br />
tindak pidana umum yang dilakukan prajurit<br />
TNI harus mengacu pada KUHAP secara utuh<br />
dan otomatis, pemberlakuan UU ini tidak perlu<br />
menunggu adanya UU KUHAP baru atau UU<br />
KUHPM baru.<br />
5 Hj. Azlaini Agus (FPAN) Ketentuan dalam RUU ini harus mendorong<br />
terwujudnya keadilan yang sama bagi<br />
terdakwa, menyederhanakan proses<br />
orang dari 26 anggota Panja. Pemerintah: Dirjen Kuathan dephan beserta jajarannya, Pejabat<br />
Eselon I Departemen Hukum dan HAM beserta jajarannya. Rapat dipimpin oleh Hj. Azlaini<br />
Agus SH, MH, Jakarta 29 Juni 2007.<br />
95
Change language