menerobos%20jalan%20buntu

94
perkara yang diputus oleh pengadilan di
lingkungan peradilan militer.” Karena
saling menunjuk, dikhawatirkan akan
terjadi kevakuman hukum, maka
pemerintah memandang perlu untuk diatur
lengkap hukum acara tentang pemeriksaan
di tingkat kasasi.
3. Berkaitan dengan acara peninjauan kembali
yang tertuang dalam Pasal 336 ayat (2)
“Acara pemeriksaan peninjauan kembali”
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang MA. Dalam pasal
tersebut, dikatakan bahwa, “Dalam
pemeriksaan peninjauan kembali perkara
yang diputus oleh Pengadilan di
lingkungan Peradilan Militer, digunakan
hukum acara peninjauan kembali
sebagaimana diatur dalam KUHAP,” oleh
karena itu, menurut pemerintah daripada
menunjuk ketentuan lain lebih baik diatur
ke dalam UU Peradilan itu sendiri.
Sumber: Dokumentasi KontraS 2009
Secara khusus pemerintah menyatakan hal-hal yang menyangkut undang-undang dan
bersinggungan langsung dengan hukum militer, khususnya dalam hal ini adalah
pengadilan militer; beberapa istilah kunci harus mengalami sinkronisasi agar
konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya bisa tetap
terjaga. Apabila usulan di atas diterima, maka setiap sebutan Prajurit Tentara Nasional
Indonesia yang tercantum di dalam setiap Undang-Undang Peradilan Militer secara
langsung diganti dengan sebutan Militer. Pemerintah mengusulkan agar tidak
kesimpangsiuran pengertian maka perlu diformulasikan di dalam Penjelasan
Umum.139
139 Barangkali dengan cukup satu kalimat bahwa yang dimaksud dengan militer dalam UU ini
diartikan sama dengan sebutan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam UU lain. Mengenai
penyidik, pemerintah memandang perlu untuk mengusulkan bahwa perlunya diatur lebih lanjut
mengenai keberadaan Polisi Militer angkatan tadi untuk menggantikan fungsi provos yang
semula diatur di di dalam ayat (2) pasal 69. Baik dari FBPD dan FPDIP mengatakan bahwa
sejauh usulan belum dibahas akan dibahas dalam Panja dan tambahan usulan dari pemerintah
yang bukan kewenangan Panja akan dikembalikan ke Pansus, hal-hal yang dibahas akan
dibahas dalam Panja. Lihat: Rapat Panja ke-6 yang dilakukan secara tertutup dihadiri oleh 14