menerobos%20jalan%20buntu

RUU tentang Hukum Disiplin Militer yang
melibatkan kepala Pengadilan Militer Utama
dan Oditur Jenderal TNI.
2 DIM Frasa Pemerintah mengusulkan agar istilah ‘Prajurit’
untuk diganti dengan ‘Militer’, berdasarkan
praktik di lapangan bahwa para oditur maupun
hakim di dalam membuktikan perkara tindak
pidana militer yang subjeknya militer mengacu
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer atau Hukum Materiil-nya
3 DIM Definisi Mengenai ’Penyidik’ yang diatur dalam Pasal
69 yang semula itu terdiri dari 2 ayat, ayat (1)
terdiri dari huruf a, huruf b dan huruf c. Secara
garis besarnya, penyidik terdiri dari atas: a.
Atasan yang berhak menghukum, b. Polisi
Militer, c. Oditur. Ayat (2) mengatur tentang
provos sebagai pembantu penyidik.
Perkembangan yang ada, sekarang di TNI
bahwa provos dalam kenyataannya tidak
disiapkan untuk membantu penyidik tetapi
secara de facto di militer AD, AU dan AL
sekarang mempunyai Polisi Militer. Maka
untuk mengakomodasi hal ini, PM terdiri atas
penyidik Polisi Militer TNI dan penyidik polisi
militer angkatan (AD, AL dan AU).
DIM Kebijakan 1. DIM No. 307a Pasal 31C, pemerintah
memandang tidak perlu merubah ketentuan
perundang-undangan yang di luar Undangundang
tentang Peradilan Militer. Oleh
sebab itu, maka implikasinya akan
berdampak pada DIM No. 291a
2. DIM No. 291a, di dalam UU tentang
Peradilan Militer Pasal 335 disebutkan ayat
(1) terhadap putusan tingkat banding dapat
dimohonkan kasasi kepada Mahkamah
Agung, ayat (2) Mahkamah Agung dalam
memeriksa perkara kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 55 UU Nomor 14 tahun 1985 tentang
MA. Sedangkan dalam pasal 55 disebutkan
bahwa “Dalam memeriksa kasasi untuk
93