menerobos%20jalan%20buntu

yang disampaikan melalu Menhukham Hamid Awaludin saat itu sedikit banyak
mampu mencairkan ketegangan yang terjadi selama ini dalam proses revisi UU
Peradilan Militer. Sebagaimana dikutip dalam situs Departemen Pertahanan RI,
92
“Saya telah ditelepon Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dari Jepang bahwa
Presiden Yudhoyono sudah menyetujui anggota militer yang melakukan
tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Sebagai kepala negara,
presiden sudah setujui jadi pasal krusial yang menjadi pro kontra soal itu
sudah selesai. Jadi pembicaraan soal itu sekarang dihentikan.”135
Respon ini menarik, karena selama ini pemerintah yang selama ini diwakili oleh
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang selama ini bersiteguh menolak yurisdiksi
peradilan militer yang diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.136
Perdebatan antara pemerintah dan DPR dalam kasus RUU ini masih bisa disoroti
dengan adanya surat dari Menteri Pertahanan Nomor K/225/M/VI/2007 tanggal 20
Juni 2007 perihal ralat dan tambahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam RUU
tentang perubahan UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.137 DPR
memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan mengenai ralat dan
tambahan DIM RUU tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1997. Beberapa hal
yang melatarbelakanginya adalah sebagai berikut:138
Daftar Inventarisir Masalah Peradilan Militer
No Daftar Inventarisir
Masalah
Keterangan
1 DIM Kajian Pada saat ini Departemen Pertahanan sedang
memproses 2 RUU, yakni RUU tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan
135
Kementerian Pertahanan RI, 23 Desember 2009, “Presiden Setujui Anggota TNI Diadili di
Pengadilan Umum”.
136
Siaran Pers KontraS, 29 November 2006, “Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi
Peradilan Militer”.
137
Rapat Intern ke-14, yang dilakukan secara tertutup, dihadiri 26 dari 50 anggota dan
dipimpin oleh Andreas H. Pareira, Jakarta 27 Juni 2007. Sebelumnya pemerintah telah
menyusun 331 DIM, dilanjutkan dengan pembahasan materi DIM dalam Rapat Kerja bersama
Pemerintah tertanggal 22 Februari 2007 yang menghasilkan keputusan 166 DIM disetujui tetap,
36 DIM diserahkan kepada Panja, 97 DIM diserahkan kepada Tim Perumus dan 32 DIM
diserahkan kepada Tim Sinkronisasi.
138
Rapat Panja ke-6, dihadiri 14 orang dari 26 anggota Panja. Pemerintah:Dirjen Kuathan
dephan beserta jajarannya dan Pejabat Eselon I departemen hukum dan HAM beserta
jajarannya. Rapat dipimpin oleh Hj. Azlaini Agus, SH, MH, Jakarta 29 Juni 2007.