menerobos%20jalan%20buntu

jika pun ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan TNI yang tidak
memberikan sanksi atau hukuman kepada prajurit yang bersalah, semata-mata
kesalahan bukan berada di wilayah pengadilan militer.
Hal lain yang ditambahkan dalam pernyataan pemerintah bahwa penerapan prinsip
equality before the law lebih berat diterapkan oleh prajurit ketimbang warga sipil,
karena TNI secara institusional terkait pada hukum pidana umum dan ketentuan
hukum pidana militer lainnya. Jika akhirnya prajurit TNI terbukti terlibat dalam
sebuah tindak pidana umum dan diadili di peradilan umum, maka dikhawatirkan
hakim peradilan umum tidak bisa mempertimbangkan aspek kepentingan militer
dalam penyelenggaraan pertahanan negara secara proporsional, karena menurut
mereka hakim peradilan umum tidak dibekali dengan pengetahuan dan kapasitas yang
mendalam di bidang militer.
Mengenai produk kebijakan, pemerintah menyatakan bahwa ketetapan MPR RI No
VII/MPR/2000 sejak berlakunya UU Pemilu dan UU TNI maka ketetapan MPR
tersebut tidak dapat dijadikan pijakan dalam menyusun RUU tentang perubahan UU
Peradilan Militer. Ditambahkan oleh mereka, ketentuan pasal 65 UU No 34 Tahun
2004 tentang TNI, menyatakan bahwa ketundukan TNI pada kekuasaan peradilan
militer terhadap pelanggaran hukum militer dan peradilan umum atas pelanggaran
hukum pidana umum adalah substansi yang dipaksakan dan harus ‘diluruskan’
dengan UU Peradilan Militer, yakni perubahan atas UU No 31 Tahun 1997. Terkait
dengan tawaran masa transisi, pemerintah memandang bahwa permasalahan yang
dihadapi sangat kompleks dan rumit, sehingga memerlukan waktu yang cukup dan
secara teknis hukum stelsel pemidanaan yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan
Pasal 71 KUHP tidak akan dapat diterapkan.
Beragam dalih dan alasan psikologis menjadi alasan pembenar bagi pemerintah untuk
menahan laju perubahan RUU ini. Selain itu, secara gamblang bisa dilihat adanya
kebuntuan komunikasi yang terjalin antara pansus dan pemerintah dalam pembahasan
ini. Namun demikian, pansus tetap menyepakati bahwa perubahan Undang-Undang
No 31 Tahun 1997 harus dilakukan. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri
Hukum dan HAM untuk memenuhi undangan yang dilayangkan oleh DPR
sesungguhnya dipandang sebagai permulaan itikad baik untuk melakukan
pembahasan lebih lanjut. Namun dalam prosesnya, pemerintah lebih banyak bersikap
bertahan dan kontra produktif dengan menolak tawaran DPR untuk melakukan masa
transisi atas rencana perubahan RUU Peradilan Militer.
Kebuntuan yang terus menerus dihadapi ini dicoba diterabas dengan inisiatif DPR
yang meminta kepada seluruh anggota pansus melalui perwakilan fraksi untuk
melakukan siaran pers dan membuat desakan kepada presiden melalui pimpinan DPR
90