menerobos%20jalan%20buntu

menghargai dan melindungi HAM. Hal ini yang belakangan disebut sebagai upaya
reformasi keamanan dengan pendekatan yang sensitif pada keadilan (Justice-Sensitive
Security Sector Reform), agenda yang sering juga disebut sebagai agenda keadilan
transisional. (transitional justice).1
Paradigma keamanan di sini adalah yang berpusat pada individu, komunitas manusia,
atau masyarakat (people-centrist), dikenal sebagai pendekatan keamanan insani
(human security). Dalam konsep ini aspek-aspek keamanan tidak hanya dari sudut
pandang pertahanan yang militeristik, namun mencakup dimensi-dimensi keamanan
non-tradisional lain seperti ekonomi (kesejahteraan sosial), supremasi hukum (rule of
law), akuntabilitas negara dan demokrasi, pluralisme (etnis, agama, dan latar belakang
lainnya), relasi antar-negara, dan sebagainya. Agenda-agenda semacam ini kini kerap
diwacanakan ke publik secara utuh sebagai agenda reformasi sistem keamanan atau
reformasi sektor keamanan.
Dalam kenyataannya, agenda reformasi terhadap militer Indonesia ditempuh lewat
dua model yang diasumsikan saling sinergis. Pertama, melalui reformasi institusional,
seperti contohnya pada agenda pemisahan peran dan fungsi TNI-Polri. TNI
merupakan institusi militer menjalankan fungsi pertahanan negara dari ancaman
militer luar. Sedangkan Polri merupakan institusi sipil yang bertugas menjaga
keamanan domestik.2 Pada saat yang sama, istilah ABRI tidak digunakan untuk
menamakan militer Indonesia, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI
dan Polri. TAP MPR ini dilengkapi dengan TAP MPR VII tentang Pemisahan Peran
dan Tugas TNI dan Polri. Sementara secara internal, institusi TNI membuat aturan
dan cetak biru terkait dengan agenda reformasi ABRI/TNI, diantaranya yang
terpublikasi adalah “Paradigma Baru Peran TNI” dan “TNI Abad XXI: Redefinisi,
Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa”.
Pemisahan peran dan fungsi ini yang mendorong pembenahan kedua, melalui jalur
reformasi sistem hukum di sektor keamanan. Peran, fungsi dan wewenang institusiinstitusi
militer dan keamanan semestinya diatur dalam sebuah peraturan perundangundangan
yang tujuannya untuk memastikan kepastian hukum sekaligus membangun
sistem yang akuntabel, di mana aturan hukum tersebut harus sesuai dengan prinsipprinsip
negara hukum yang demokratis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam
1 Lihat Commission on Security, Human Security Now, New York, 2003, hal. 2-5,
http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf. Komisi ini dibentuk
pada UN Millenium Summit tahun 2000 oleh inisiatif Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan. Komisi
ini diketuai oleh Amartya Sen dan Sadako Ogata.
2 TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab IV Arah
Kebijakan, No 11. Amandemen II UUD 1945 (18 Agustus 2000) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3
dan 4.
9