menerobos%20jalan%20buntu

oleh Polisi Militer.
4 Marcus Silano/FPD 3 tahun Perlunya masa transisi sebagai
persiapan bagi TNI, UU
perubahan ini berlaku efektif 3
tahun sejak disahkan tetapi
peradilan militer tidak
berkompetensi memeriksa dan
mengadili anggota TNI aktif
sejak UU perubahan berlaku
5 Drs. Al Muzammil
Yusuf/FPKS
efektif.
2 tahun Masa transisi 2 tahun sejak UU
peradilan militer, KUHPM
disahkan dan disesuaikan dengan
arah politik reformasi sesuai
dengan TAP MPR No VII Tahun
2000 dan UU No 34 Tahun 2004
tentang TNI.
6 H. Ade Daud/FPBR Masa transisi dipergunakan oleh
pihak pengkaji, simulasi dan pra
kondisi atas implementasi dan
konsekuensi yuridis
7 Jefery Johanes
Massie/FPDS
pemberlakuan ketentuan itu.
2 tahun Masa transisi maksimal 2 tahun
untuk mengatasi kendala
psikologis dan teknis dari
pemerintah.
8 H.M. Subki/FKB 3 tahun Masa transisi 3 tahun sejak
diundangkan.
9 Nur Syamsi Nurlan 3 tahun Sependapat dengan FKB.
10 PPP - Tanggapan FPPP disampaikan
secara tertulis.
Sumber: Dokumentasi KontraS 2009
Kondisi tidak berubah. Pemerintah merespon dingin tawaran dari DPR. Melalui
Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM di rapat kerja ke-8 Pansus,
pemerintah kembali menegaskan fungsi dan peranan pengadilan militer dalam
institusi TNI. Menurut pemerintah, TNI telah melakukan serangkaian pembinaan
untuk mereformasi sistem pengadilan militer dan segala bentuk administrasi
pengadilan telah dialihkan ke Mahkamah Agung. Pemerintah juga menekankan
bahwa pengadilan militer bersifat terbuka dan tidak akan pernah dijadikan sebagai
lembaga impunitas karena mereka meyakini setiap perkara yang diajukan ke
pengadilan diproses sesuai dengan mekanisme dan ditambahkan oleh mereka bahwa
89