menerobos%20jalan%20buntu

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer. Sehubungan dengan masalah
koneksitas, DPR mengusulkan untuk menghapus ketentuan tersebut.130
Di sisi lain, pemerintah juga mengajukan beberapa usulan khusus seperti prajurit yang
melakukan tindak pidana baik umum maupun militer harus diadili oleh pengadilan
dalam peradilan militer. Sehubungan masalah koneksitas, pemerintah tetap
berkeinginan untuk mempertahankan pasal-pasal 198 sampai dengan pasal 203
tersebut. Baik pemerintah dan pansus menyatakan bahwa kedua permasalahan itu
(baca: masalah pemeriksaan koneksitas dan masalah kompetensi, ed) tidak bisa
diselesaikan di tingkat pansus, maka pemerintah mengusulkan agar diadakan
pertemuan antara pemerintah dan pimpinan fraksi dan DPR. Dan apabila masih belum
terselesaikan harus diadakan pertemuan antara pimpinan DPR-RI dan pimpinan
fraksi-fraksi dengan presiden. Perdebatan antara pansus dan pemerintah kian
meruncing ketika menyentuh level masa transisi dan sosialisasi yang harus diberikan
kepada institusi TNI. Berikut tabel tawaran masa transisi yang diajukan dari masingmasing
fraksi:
88
Usulan Masa Transisi Peradilan Militer
No Nama dan Asal Fraksi Masa Transisi Keterangan
1 Dra. Sri Harini/FPG 2 tahun Masa transisi dimasukkan secara
jelas dalam ketentuan peralihan.
2 Permadi (FPDIP) 2-3 tahun Adanya masa transisi di mana
ketentuan agar prajurit tunduk
kepada kekuasaan peradilan
militer dalam hal pelanggaran
hukum pidana militer dan
kekuasaan peradilan umum
dalam hal pelanggaran hukum
3 Nurhadi M.
Musawir/FPAN
pidana umum.
Masa transisi dalam rumusan Bab
Ketentuan peralihan di mana
kewenangan peradilan miiter
hanya sebatas pada tindak pidana
militer, ketentuan peradilan
umum dalam UU dinyatakan
tidak berlaku, penyidik dilakukan
130 Dokumen Rapat Kerja ke-14, 23 Oktober 2008 dengan Menhan dan Menhukham
diikuti 33 dari 50 anggota dan pakar hukum pidana. Rapat ini dipimpin oleh Hj.
Azlaini Agus, SH, MH.