menerobos%20jalan%20buntu

ahwa tersangka yang bersalah tidak ada sangkut pautnya dengan institusi/kesatuan
asalnya, dan ketiga, perlu diadakan gelar perkara terkait dengan kasus yang dihadapi.
Respon lain datang dari kejaksaan agung.128 Menurut pihak Kejaksaan Agung,
dalam Pasal 9 RUU Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997, istilah tindak pidana
militer perlu dijelaskan tentang apa saja yang bisa diidentifikasi sebagai tindak pidana
militer, termasuk juga dengan batasan-batasannya. Selain itu, perlu dilakukan
sinkronisasi antara UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Korupsi dengan RUU Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dalam kaitannya dengan penyidikan kasus korupsi.
Kejaksaan Agung juga menyatakan diri siap melaksanakan RUU ini jika ada
sosialisasi terlebih dahulu kepada institusi TNI, bahwa UU Peradilan Militer terhadap
kejahatan yang dilakukan masuk dalam kategori sipil (pidana umum) dan tidak diadili
dalam peradilan militer. Kejaksaan agung meminta waktu sosialisasi dapat dilakukan
selama 1 hingga 2 tahun. Apabila TNI tunduk pada RUU perubahan tersebut maka
jika ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer ketika masih menjabat
sebagai anggota aktif maka kasus yang diajukan harus dilihat dari sudut waktu. Selain
itu, kejaksaan agung juga menyatakan apabila kejahatan tersebut dilakukan bersamasama
warga sipil, maka harus dilihat besar kerugiannya jika berat kerugian militer
maka diadili secara koneksitas. Kejaksaan Agung menambahkan bahwa pemecatan
anggota TNI harus dicantumkan pada pidana tambahan.
Dalam menjalankan mekanisme internalnya tim pansus akhirnya memilih Andreas H.
Pareira (FPDIP) sebagai pimpinan pansus.129 Pada umumnya, pansus menyepakati
hal-hal yang berkenaan dengan masalah pemeriksaan koneksitas agar tetap
berpatokan kepada naskah RUU atas usul inisiatif DPR-RI yaitu menuntut
dihapuskannya Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 tentang acara pemeriksaan
koneksitas. Sedangkan masalah kompetensi dalam lingkungan peradilan militer (Pasal
9) tetap mengatur tindak pidana umum oleh prajurit, dilakukan dalam lingkup
peradilan umum. DPR mengusulkan atas dua masalah pokok tersebut dalam naskah
RUU adalah prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum, dan prajurit yang melakukan tindak pidana militer
128 Dokumen rapat Kerja 2 dengan Jaksa Agung yang dilakukan terbuka untuk umum, yang
diikuti 34 dari 50 anggota. Rapat dipimpin oleh Sidharto Danusubroto, Jakarta 30 November
2005.
129 Dokumen Rapat PILDIM ke-2 dan Rapat Kerja ke-4 Dengan Menhan dan Menteri hukum
dan HAM, diikuti 30 anggota dari 50 anggota Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya
Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya untuk membahas masalah DIM dan
persandingannya. Rapat dipimpin oleh Sutardjo Surjogoeritno, BSc dan Andreas H. Pareira.
Jakarta, 2 Februari 2006.
87