menerobos%20jalan%20buntu

Dalam rapat kerja tersebut disampaikan bahwa mekanisme kerja pansus akan
digunakan sebagai mekanisme utama guna memperlancar pembahasan RUU dan
Menkumham hadir mewakili presiden menyatakan kesediaannya untuk ikut
membahas usulan perubahan RUU.
Respon positif lain juga datang dari institusi negara yang memiliki relasi langsung
dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer yakni institusi kepolisian. Kehadiran
perwakilan Polri untuk menyampaikan masukan dipandang penting karena institusi
ini memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan untuk segala jenis
tindak pidana (baik pidana militer maupun pidana non militer). Dalam rapat ini
pansus menyatakan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
sebanyak 8 kali. Dan selama melakukan dengar pendapat dengan 25 lembaga
masyarakat sipil dan TNI, pansus akhirnya mengambil 3 pandangan utama. Pertama,
pansus ini akan tetap digunakan untuk membahas perubahan RUU peradilan militer.
Kedua, kelompok masyarakat sipil menghendaki diberlakukannya sistem peradilan
pidana umum ke dalam sistem peradilan militer. Ketiga, harus dibutuhkan masa
transisi dari peradilan militer ke peradilan umum.126
Hal menarik yang bisa dicermati dalam pertemuan ini adalah pernyataan-pernyataan
yang disampaikan oleh Irjen (Pol.) Hari Sunarto selaku Kepala Divisi Hukum Polri
yang mewakili Kapolri. Irjen (Pol.) hari Sunarto menegaskan bahwa RUU yang ada
sekarang ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi sipil atas militer dengan
alasan: Pertama, perubahan yang ada tidak signifikan pada substansinya di mana
secara redaksional frasa seperti ABRI banyak yang belum diganti dengan TNI.
Kedua, dalam RUU kewenangan penyidikan tetap berada di bawah atasan yang
berhak menghukum, penyidik dibantu oleh Provos TNI AD, AU dan AL. Ketiga,
peradilan masih dilaksanakan dengan hukum militer. Keempat, anggota TNI yang
melakukan tindak pidana umum hendaknya dapat disidik dan diadili dalam peradilan
umum. Kelima, Polri siap melaksanakan perintah UU apabila UU tersebut
diberlakukan. Keenam, penyidik terhadap tersangka anggota TNI dapat dibantu
provost dan penggeledahan yang dilakukan dalam lingkungan tugas TNI didampingi
provost guna mencegah ekses-ekses yang tidak diinginkan.127
Pernyataan Kapolri itu mendapat tanggapan defensif dari pemerintah yang lebih
banyak memberi penekanan pada beberapa hal seperti: Pertama, harus ada sosialisasi
terhadap perubahan UU tentang peradilan militer; Anggota TNI atau provost yang
membantu tersangka dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, perlu penjelasan detail
mendapat masukan/tanggapan dari Kapolri pada Pansus RUU tentang perubahan atas UU
No.31 tahun 1997 – Peradilan Militer. Jakarta, 6 Desember 2005.
126
Dokumen Rapat Kerja ke-2 dengan Kapolri Selasa, 6 Desember 2005 yang diketuai oleh
Sidharta Danusubroto.
127
Ibid.
86