menerobos%20jalan%20buntu

menyalahi prinsip asas imparsialitas dan independensi suatu sistem peradilan serta
menyimpang dari sistem hukum yang berlaku.
Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 28 Juni
2005. Dalam perjalanannya, panitia khusus ini telah melakukan proses panjang untuk
menggodok materi RUU selama 4 tahun. Namun sayang, hingga akhir masa bakti
jabatan mereka, panitia khusus ini belum berhasil menyelesaikan RUU ini dan masih
meninggalkan pekerjaan rumah dalam proses reformasi sektor keamanan Indonesia,
khususnya melanjutkan agenda pemisahan yurisdiksi peradilan militer dengan
peradilan umum untuk jenis tindak pidana yang berbeda (pidana militer dan pidana
non-militer); serta menghadirkan reformasi prosedural terhadap sistem yang selama
ini belum bisa memberikan prinsip-prinsip jaminan independensi pengadilan
khususnya kepada korban pelanggaran HAM.
Melalui dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi III DPR, khususnya dalam
pembahasan RUU Peradilan Militer No 31 Tahun 2007 baik yang dilakukan oleh Tim
Pansus dan Tim Panja, KontraS membuat analisa komprehensif atas langkah-langkah
inisiatif yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang diwakili oleh
Departemen Pertahanan khususnya untuk memutus mata rantai impunitas yang
selama ini berlindung di balik mekanisme hukum militer.
Pada rapat-rapat permulaan periode 2005-2006, DPR mulai melakukan rapat
konsultasi yang diikuti oleh wakil-wakil fraksi secara terbuka untuk memutuskan
komposisi pimpinan pansus. Selain itu, proses ini juga digunakan untuk
mengelaborasi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mempersiapkan pansus. Pansus
juga mulai mempertimbangkan untuk melibatkan komponen masyarakat sipil,
kelompok badan-badan pemerintah, kelompok perguruan tinggi dan kelompok
pakar.124 Pada periode tersebut Pansus juga lebih banyak mengelaborasi problem
kompetensi pengadilan dalam lingkungan militer dan masalah acara pemeriksaan
koneksitas, dengan meminta pandangan dari fraksi-fraksi yang terlibat.
Periode yang sama juga digunakan oleh pansus untuk menggelar rapat kerja yang
melibatkan seluruh komponen pemerintah yang memiliki persinggungan dengan
perubahan RUU ini. Rapat yang dilakukan terbuka untuk umum antara DPR dengan
Menteri Departemen Hukum dan HAM serta Sekjen Pertahanan digunakan pansus
untuk menyampaikan informasi seputar aktivitas yang telah dilakukan mereka.125
124 Dokumen Rapat Intern II, dihadiri 37 dari 50 anggota dan dipimpin oleh Sidharto
Danusubroto, Jakarta 14 September 2005.
125 Dokumen Rapat Kerja ke-2 dengan Kapolri, dihadiri 34 anggota Pansus dari 50 anggota dan
diikuti oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini digunakan untuk
85