menerobos%20jalan%20buntu

84
BAB V
KOMITMEN SETENGAH HATI
DALAM MEMBENAHI SISTEM PERADILAN MILITER
V.1 Menetapkan Agenda-agenda Penting dalam Pansus
Tahun 2009 ini merupakan batas akhir dari periode administrasi pemerintahan dan
parlemen untuk menyempurnakan salah satu agenda reformasi sektor militer (TNI),
yaitu revisi sistem peradilan militer. Hal ini sudah dimandatkan TAP MPR No VII
Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pada Pasal 3(4). dan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2). Selama ini, sistem lama yang memiliki
yurisdiksi untuk mengadili personel militer untuk tindak pelanggaran/kejahatan apa
pun –baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum- merupakan salah satu
sumber praktik impunitas. Sayangnya hingga berakhirnya periode pemerintahan dan
parlemen 2004-2009, revisi tersebut tidak terjadi.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah saat RDPU dengan DPR pihak Dephan dan
TNI, yang justru menggugat mandat TAP MPR VII/2000 –yang menurut mereka
sudah tidak berlaku lagi- dan menyatakan Pasal 65 (2) UU No 34 Tahun 2004 tentang
perubahan yurisdiksi peradilan militer sebagai sesuatu yang dipaksakan. Jelas ini
merupakan sikap politik yang bertentangan dengan agenda reformasi demokratik dari
suatu supremasi sipil.
Selama proses Pansus RUU tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Militer periode 2004-2009, satu ganjalan utama terhambatnya pengesahan
reformasi sistem peradilan militer adalah bersikerasnya pihak pemerintah –lewat
Dephan- untuk tetap memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada
pihak militer dan bukan kepada Polri. Hal ini sungguh ironis mengingat berbagai
pihak (baca: institusi sipil) sudah memiliki posisi yang jelas untuk mereformasi secara
institusional sistem peradilan militer berdasarkan prinsip demokratik. Hampir semua
fraksi dalam Pansus Peradilan Militer sudah menyetujui ketentuan adanya
akuntabilitas eksternal (perangkat penegak hukum dari luar militer) bagi suatu
pelanggaran/kejahatan/tindak pidana umum yang dilakukan seorang personel TNI.
Bahkan pihak Polri dan Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
dengan para anggota Pansus di DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan
fungsi penyelidik dan penyidikan (Polri) dan penuntutan (Kejaksaan Agung). Alasan
pihak Dephan dan TNI bahwa institusi sipil belum siap untuk menghadapi personel
militer dalam proses penegakan hukum jelas bentuk insubordinasi terhadap tata
supremasi sipil. Memberikan kewenangan penyidikan tetap kepada pihak militer jelas