menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
Komandan Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu berharap proses persidangan para tersangka dapat dilakukan di Palu Selama proses peradilan atas kasus ini, korban tidak mendapat informasi tentang perkembangannya. Terutama setelah pemeriksaan di POM. Keluarga korban mengetahui informasi dari media massa tentang perkembangan penyelidikan kasus, sedangkan proses penuntutan di pengadilan militer belum juga terlaksana. Harapan akan datangnya keadilan bagi keluarga korban tergambar dari pernyataan Ibu Mardiyah Muhammad, istri dari korban Imran Lacuru yang ditemukan tewas mengenaskan. 76 ”Saya dan keluarga hanya mendatangi markas Kodim dan POM, berharap mereka proses kasus ini secara adil. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya sedang hamil saat itu. Saya hanya menuntut bagaimana dengan anakanak saya, bagaimana kehidupan mereka nantinya.”105 Pada April 2006, akhirnya korban dan warga Desa Toyado mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado tengah menyidangkan 14 terdakwa pelaku penculikan warga. Mengetahui dari berita media, keluarga korban pun berusaha untuk dapat mengetahui secara langsung dengan hadir di persidangan. Saksi korban yang selamat lolos dari penculikan tidak pernah dihubungi oleh pihak pengadilan atau oditur militer untuk dimintakan keterangan sebagai saksi. Atas inisiatif dan pembiayaan sendiri, keluarga korban yang didampingi oleh sejumlah aktivis organisasi nasyarakat sipil di Palu dan Manado akhirnya mendatangi pengadilan militer III – 17 di Manado, Sulawesi Utara. Namun kehadiran keluarga korban pada persidangan para terdakwa hanya melahirkan kekecewaan. Persidangan dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Dari 14 terdakwa yang harus diadili yang hadir hanya 2 orang sedangkan dari 40 saksi yang akan memberi keterangan hanya satu orang yang memenuhi panggilan. Kekecewaan keluarga korban tergambar dari keterangan Masrin Toana, anak dari Hasyim Toana, salah seorang korban yang sampai saat ini belum ditemukan. ”Lebih dari 8 tahun kami tuntut keadilan itu, namun kami keluarga kecewa, kami telah berusaha mendatangani dan mengeluarkan biaya sendiri datang ke pengadilan militer di Manado untuk mendengarkan pengakuan para pelaku yang menculik dan menyiksa keluarga, kami keluarga tidak dihargai.”106 105 Wawancara Ibu Mardiyah Muhammad, istri korban Imaran Lacuru, 17 Juli 2009. 106 Wawancara Masrin Toana, anak dari Hasyim Toana, 17 Juli 2009.
Sampai pada awal tahun 2007, proses persidangan para terdakwa terus berjalan, sekalipun keluarga korban merasakan proses pengadilan yang berjalan itu diskriminatif dan tidak terbuka. Yang kedua kalinya, atas inisiatif saksi korban, Saharaddin Pangkangi alias Kede hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangannya oleh pengadilan. Tanpa adanya surat panggilan yang sah dari pengadilan, saksi menyampaikan kronologis kejadian dan diminta oleh oditur militer untuk mengkonfrontir para terdakwa di depan persidangan. Dihadapkan di depan para terdakwa yang berpakaian seragam militer, saksi korban merasakan trauma dan tertekan karena diantaranya saksi korban mengenal pelaku saat peristiwa itu terjadi. ”Keterangan yang saya sampaikan di depan pengadilan dibantah oleh para terdakwa, mereka tidak mengakui perbuatannya. Saya sangat takut mereka berbalik membunuh saya, saat berjalan di pintu keluar pengadilan para terdakwa mendorong saya sambil mengancam. Saya sangat takut apalagi mengingat perlakuan mereka saat peristiwa itu.”107 Perlindungan terhadap saksi korban dalam proses pesidangan saat itu sangat minim. Ancaman dan tekanan yang diterima oleh saksi Saharuddin Pangkangi alias Kede dalam persidangan terdakwa penculikan warga desa Toyado di Pengadilan Militer III- 17 Manado. Keterangan saksi korban tidak dikonfrontir dengan barang bukti yang sedianya diperlihatkan saat persidangan. Ancaman terhadap saksi juga terjadi karena memberikan keterangan yang memojokkan pelaku, apalagi para pelaku tidak ditahan. Hal ini diperkuat dengan penelusuran yang dilakukan oleh pendamping keluarga korban yang menemukan fakta bahwa para terdakwa dalam proses penyidikan sampai tuntutan di pengadilan tidak ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM). Saksi korban pun sering melihat beberapa orang di antara terdakwa bebas berkeliaran. Situasi dan fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan bagi saksi korban juga sangat minim tersedia di pengadilan militer. Ruangan tunggu sidang antara saksi korban dan para terdakwa digabung jadi satu.108 Dalam kondisi demikian tekanan psikologi terhadap saksi semakin dirasakan dan sangat mungkin berpengaruh kepada keterangan para saksi. IV. 5 Kasus Penembakan Masyarakat di Alas Tlogo 2007 Kasus kekerasan dan penembakan terhadap petani desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari sejarah penguasaan lahan yang diklaim sebagai tanah milik TNI Angkatan Laut. Luas tanah tersebut meliputi 11 desa di tiga kecamatan. Perkembangan penguasaan lahan tersebut ternyata juga menyimpan sebuah kolaborasi penguasaan tanah yang melibatkan militer dan perusahaan BUMN. 107 Wawancara Saharuddin Pangkangi alias Kede, 16 Juli 2009. 108 Keterangan Ismeti, pendamping keluarga korban kepada KontraS, 19 Juli 2009. 77
- Page 25 and 26: “Any person against whom proceedi
- Page 27 and 28: internasional -baik di tingkat inte
- Page 29 and 30: Di luar dua isu di atas; pelanggara
- Page 31 and 32: Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tenta
- Page 33 and 34: Kewenangan konstitusional negara un
- Page 35 and 36: preventif berulangnya pelanggaran H
- Page 37 and 38: BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA
- Page 39 and 40: Aturan hukum terkait dengan militer
- Page 41 and 42: Dalam sumber hukum sebagaimana yang
- Page 43 and 44: umumnya menangani baik perkara perd
- Page 45 and 46: Pengadilan militer model ini bertah
- Page 47 and 48: acara pidana dan hukum acara gugata
- Page 49 and 50: pidana yang dilakukan sipil dan mil
- Page 51 and 52: Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
- Page 53 and 54: Berdasarkan kompentensi subjektifny
- Page 55 and 56: dan keamanan negara. Sesungguhnya a
- Page 57 and 58: g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 59 and 60: g. menentukan perkara untuk diseles
- Page 61 and 62: Menghukum yang bersangkutan dengan
- Page 63 and 64: hukum berdasarkan ketentuan peratur
- Page 65 and 66: orang menjadi korban dalam penculik
- Page 67 and 68: pernah ada rekonstruksi yang dilaku
- Page 69 and 70: PPRM bertujuan untuk menghalau luas
- Page 71 and 72: “Saya mempertanyakan peradilan mi
- Page 73 and 74: tahu. Jadi kami memang benar - bena
- Page 75: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 79 and 80: Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82: IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
Sampai pada awal tahun 2007, proses persidangan para terdakwa terus berjalan,<br />
sekalipun keluarga korban merasakan proses pengadilan yang berjalan itu<br />
diskriminatif dan tidak terbuka. Yang kedua kalinya, atas inisiatif saksi korban,<br />
Saharaddin Pangkangi alias Kede hadir dalam persidangan untuk dimintai<br />
keterangannya oleh pengadilan. Tanpa adanya surat panggilan yang sah dari<br />
pengadilan, saksi menyampaikan kronologis kejadian dan diminta oleh oditur militer<br />
untuk mengkonfrontir para terdakwa di depan persidangan. Dihadapkan di depan para<br />
terdakwa yang berpakaian seragam militer, saksi korban merasakan trauma dan<br />
tertekan karena diantaranya saksi korban mengenal pelaku saat peristiwa itu terjadi.<br />
”Keterangan yang saya sampaikan di depan pengadilan dibantah oleh para<br />
terdakwa, mereka tidak mengakui perbuatannya. Saya sangat takut mereka<br />
berbalik membunuh saya, saat berjalan di pintu keluar pengadilan para<br />
terdakwa mendorong saya sambil mengancam. Saya sangat takut apalagi<br />
mengingat perlakuan mereka saat peristiwa itu.”107<br />
Perlindungan terhadap saksi korban dalam proses pesidangan saat itu sangat minim.<br />
Ancaman dan tekanan yang diterima oleh saksi Saharuddin Pangkangi alias Kede<br />
dalam persidangan terdakwa penculikan warga desa Toyado di Pengadilan Militer III-<br />
17 Manado. Keterangan saksi korban tidak dikonfrontir dengan barang bukti yang<br />
sedianya diperlihatkan saat persidangan. Ancaman terhadap saksi juga terjadi karena<br />
memberikan keterangan yang memojokkan pelaku, apalagi para pelaku tidak ditahan.<br />
Hal ini diperkuat dengan penelusuran yang dilakukan oleh pendamping keluarga<br />
korban yang menemukan fakta bahwa para terdakwa dalam proses penyidikan sampai<br />
tuntutan di pengadilan tidak ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM). Saksi korban<br />
pun sering melihat beberapa orang di antara terdakwa bebas berkeliaran. Situasi dan<br />
fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan bagi saksi korban juga sangat minim<br />
tersedia di pengadilan militer. Ruangan tunggu sidang antara saksi korban dan para<br />
terdakwa digabung jadi satu.108 Dalam kondisi demikian tekanan psikologi terhadap<br />
saksi semakin dirasakan dan sangat mungkin berpengaruh kepada keterangan para<br />
saksi.<br />
IV. 5 Kasus Penembakan Masyarakat di Alas Tlogo 2007<br />
Kasus kekerasan dan penembakan terhadap petani desa Alas Tlogo, Kecamatan<br />
Lekok, Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari sejarah penguasaan lahan yang diklaim<br />
sebagai tanah milik TNI Angkatan Laut. Luas tanah tersebut meliputi 11 desa di tiga<br />
kecamatan. Perkembangan penguasaan lahan tersebut ternyata juga menyimpan<br />
sebuah kolaborasi penguasaan tanah yang melibatkan militer dan perusahaan BUMN.<br />
107 Wawancara Saharuddin Pangkangi alias Kede, 16 Juli 2009.<br />
108 Keterangan Ismeti, pendamping keluarga korban kepada KontraS, 19 Juli 2009.<br />
77
Change language