menerobos%20jalan%20buntu

PPRM bertujuan untuk menghalau luasnya aksi mahasiswa. Bahkan Panglima ABRI
saat itu, Jenderal Wiranto menyatakan akan melakukan tindakan tegas (kekerasan)
jika mahasiswa berani keluar kampus dalam melakukan tuntutan reformasi. Pada 12
Mei 1998, pasukan PPRM lah yang pada akhirnya menembaki aksi mahasiswa hingga
4 mahasiswa meninggal dunia, yaitu Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan,
Hendriawan Sie dan Heri Hartanto. Ratusan mahasiswa lainnya luka-luka.
Empati masyarakat meluas terhadap peristiwa penembakan tersebut di atas, termasuk
desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menindak tegas pelaku penembakan.
Akhirnya ABRI memilih membawa para pelaku lapangan (termasuk dari kesatuan
Polisi) ke pengadilan militer. Pengadilan militer menuntut sembilan terdakwa (dari 11
orang) dari kepolisian (baca: Brimob) dengan dakwa atas pelanggaran hukum pidana
Pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP.
Proses dari peradilan militer untuk kasus penembakan mahasiswa Trisakti ini
dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama, Mahmil II-08 Jakarta, menggelar
perkara untuk enam orang perwira pertama Polri dari Korps Brigade Mobil (Brimob)
Polri, masing-masing divonis 3-10 bulan (lihat: Tabel). Tahap kedua, dilakukan pada
2002, di mana sembilan orang anggota Gegana/Resimen II Korps Brimob divonis
rata-rata 3 hingga 6 tahun penjara beserta pemecatan dari dinas kepolisian.
Sejak awal, KontraS dan organisasi masyarakat sipil lainnya mensinyalir persidangan
tersebut merupakan sandiwara belaka. Terbukti persidangan atas kasus ini
meminimalisir kesalahan-kesalahan ABRI secara institusional menjadi sekadar
kesalahan aparat di lapangan. Padahal tindakan represif tersebut tidak bisa dipisahkan
dari kebijakan pimpinan ABRI saat itu.88 Sebagai contoh Panglima ABRI (Pangab)
saat itu, Jenderal TNI Wiranto memerintahkan PPRM melakukan tindakan represif
terhadap mahasiswa yang melakukan aksi keluar kampus. Hal ini sebenarnya
merupakan bukti konkret bentuk pertanggungjawaban komando.
Dalam putusannya pengadilan hanya menyatakan bahwa mereka melakukan
kesalahan prosedur. Tidak ada upaya dari pengadilan militer untuk mencari dan
menunjuk aparat tingkat tertentu sebagai penanggungjawaban atas kekerasan yang
terjadi di Trisakti, seperti Jenderal TNI Wiranto selaku Pangab.89
Sedangkan dalam rekomendasi KPP HAM Trisakti dan Semanggi I-II yang dibentuk
Komnas HAM ditunjuk 50 nama prajurit dan perwira TNI dan Polri yang
bertanggung jawab dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I-II tersebut. Sebanyak 36 dari
88
Siaran pers KontraS, 19 Juni 2009, “Peradilan Militer Trisakti, Upaya Perlindungan
Petinggi TNI/Polri”.
89
Wawancara terhadap Tetti pada 14 September 2009. Teti adalah ibunda dari Elang Mulya
Lesmana salah satu korban penembakan dalam kasus Trisakti 12 Mei 1998.
69