menerobos%20jalan%20buntu

64
BAB IV
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
YANG DITANGANI OLEH PERADILAN MILITER
Pasca diberlakukannya UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terjadi
berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM di seluruh negeri, dari Aceh sampai
Papua. Penyelesaian kasus-kasus tersebut banyak diselesaikan lewat mekanisme
peradilan militer. Karena mekanisme yang lemah, maka acapkali pelaksanaannya
justru menghambat upaya pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM. Tujuan
utama pengadilan untuk menegakkan keadilan melalui cara mengadili pelaku,
membuat efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi korban justru terabaikan secara
sistematik. Selain itu, peradilan militer cenderung tidak akuntabel karena didominasi
oleh institusi militer. Akibatnya peradilan militer hanya mampu menghukum prajurit
bawahan dalam institusi militer. Sementara bagi atasannya, peradilan militer bisa
dilihat secara politik sebagai alat impunitas de jure (peniadaan hukuman yang layak
melalui mekanisme judisial). Bahkan oleh pihak kejaksaan agung dalam sistem
peradilan HAM, proses dan institusi peradilan militer bisa menjadi alat untuk
menyatakan ne bis in idem (double jeopardy). Akibatnya, debat hukum yang
berkembang justru seakan terus melegitimasi urgensi efektifitas dan keberlangsungan
mekanisme peradilan militer.
Peradilan militer merupakan salah satu mekanisme yang dianggap tertutup dan sulit
dijangkau oleh korban pelanggaran HAM. Ketiadaan access to justice, berupa
minimnya informasi, ketertutupan partisipasi korban, ketiadaan bantuan hukum
membuat pemenuhan atas hak-hak korban berupa kebenaran, keadilan dan
pemenuhan atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi terus diabaikan oleh negara. Di sisi
lain, proses, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan militer – di semua tingkatan
- sulit diawasi oleh publik. Lebih lanjut, berlangsungnya pengadilan militer yang
penuh dengan kelemahan tersebut membatasi efektivitas pengadilan HAM yang
dianggap memiliki kewenangan yang lebih memadai untuk terpenuhinya rasa
keadilan.
Di bawah ini adalah gambaran proses penyelesaian beberapa kasus pelanggaran berat
HAM yang diadili melalui mekanisme peradilan militer, termasuk melalui mekanisme
koneksitas.
IV.1 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/ 1998
Kasus penculikan terjadi pada penghujung era pemerintahan Presiden Soeharto,
seiring menguatnya desakan terhadap reformasi politik di Indonesia. Dua puluh empat