menerobos%20jalan%20buntu

62
“Dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota, dan oditur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat
setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwanya perwira
tinggi hakim ketua, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat
terdakwa.”
Lebih jauh, dalam pasal 40 dan pasal 41 UU No 31 Tahun 1997 secara jelas
pemisahan permanen atas pengadilan berdasar kepangkatan. Pengadilan tingkat
pertama adalah diperuntukkan bagi kepangkatan kapten ke bawah. Pasal 40
menyatakan:
“Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama
perkara pidana yang terdakwanya adalah:
a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan
huruf c yang terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" kapten ke
bawah;
Sementara yang berpangkat mayor ke atas diadili di Pengadilan Militer
Tinggi;”
Pasal 41, (1) menyatakan:
“Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah:
1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan
huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya "termasuk
tingkat kepangkatan" mayor ke atas;”
h. Tata Usaha Militer dan Militerisasi Sengketa
Salah satu bagian yang menyita banyak tugas dan kerja peradilan militer adalah
fungsi untuk mengadili perkara tata usaha militer. Peran ini dimaksudkan sebagai
usaha untuk melakukan persidangan atas kasus gugatan terhadap keputusan yang
dikeluarkan oleh otoritas pertahanan, dalam hal ini Markas Besar TNI. Hal ini secara
jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 34 yang menyatakan bahwa:
“Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan