menerobos%20jalan%20buntu

Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan
alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.”
Pasal 81 menyatakan :
“(1) Atas permintaan tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau
Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan saran polisi militer atau oditur dapat mengadakan
penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.
(2) Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira
Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan
penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).”
Selain itu juga dimungkinkan terjadi sengketa antara Papera dengan oditur dalam hal
suatu kasus akan diteruskan persidangan atau tidak. Sengketa ini menurut Pasal 43 (3)
diselesaikan oleh Pengadilan Militer Utama. Akan tetapi jika dilihat dari struktur
administrasinya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena jika yang menjadi Papera
adalah Panglima TNI, maka oditur ataupun hakim berada di bawah kontrol komando
panglima. Posisi keduanya; oditur dan hakim tidak seimbang dengan panglima.
g. Diskriminasi Berbasis Kepangkatan Militer
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak hanya mengandung diskriminasi
terhadap warganegara non militer, akan tetapi juga mengandung diskriminasi
peradilan di internal militer di Indonesia. Tingkat kepangkatan pelaku kejahatan atau
pelanggaran akan menentukan tingkatan dalam pengadilan. Hal ini dikarenakan
terdapat kepangkatan di dalam struktur hakim di setiap tingkatan pengadilan tersebut.
Secara otomatis pula pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
militer berpangkat lebih tinggi dari pangkat hakim disuatu pengadilan tingkat
pertama, tidak akan diperiksa di pengadilan tingkat pertama tersebut. Pelaku tersebut
langsung akan diperiksa oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding.
Soal kepangkatan pelaku dan hakim menjadi persoalan dan ukuran untuk mengadili
sebuah kejahatan di pengadilan militer berdasarkan UU No 31 Tahun 1997. Dalam
bagian keempat tentang susunan pengadilan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan
kepangkatan. Hal ini menunjukkan intervensi struktur komando dalam sistem
pengadilan militer. Pasal 16 ayat (5) menyatakan:
61