menerobos%20jalan%20buntu

Pasal 72 menyatakan:
60
1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi
ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau
huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada
Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan
oditur sebagai penuntut umum.
Pasal 74, Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:
a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di
bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau
huruf c;
b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
d. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang
ada di bawah wewenang komandonya.
Pasal 101 menyatakan:
1) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera
menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak
Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada
oditur yang bersangkutan.
2) Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat
keputusan berdasarkan pendapat hukum dari oditur.
Selain menghentikan dan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Ankum
dan Papera memiliki wewenang eksekusi atas proses hukum yang berlangsung.
Ankum bisa menyuruh bawahan di kesatuannya untuk melakukan penangkapan, dapat
melakukan atau mencabut penangguhan penahanan:
Pasal 77 menyatakan :
“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau
anggota polisi militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak