menerobos%20jalan%20buntu

g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin
Prajurit; dan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan
umum/militer.
(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer
hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan
pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan
perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.
Selain ayat 2 di atas yang menyebutkan bahwa peradilan ini dijalankan atas dasar
kepentingan militer, hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa :
“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan
Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan
memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”
Keberadaan Ankum dan Papera bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditolerir
meskipun sebuah kasus berjalan sesuai dengan standar norma peradilan hukum
pidana. Hal ini disebabkan ke-independen-an penyelidik atau penyidik akan
terganggu oleh mekanisme atasan-bawahan dan memakan banyak prosedur yang
harus melalui Ankum dan Papera. Hal ini tidak efisien dan menyita waktu efektifitas
kinerja penegakan hukum militer. Sejumlah pasal membuktikan hal tersebut, yaitu:
Pasal 5 yang menyatakan:
“(2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan
negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan
Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan
memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara.”
Pasal 71 menyatakan:
“(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
atau huruf c, juga mempunyai wewenang: (a). melaksanakan perintah
Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan
tersangka; dan (b). melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada
Atasan yang Berhak Menghukum.”
59