menerobos%20jalan%20buntu

g. Melanggar Prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak (Fair Trial)
UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka peluang terjadinya
sejumlah hal yang menjadi prasyarat umum bagi sebuah proses peradilan. Terdapat
sejumlah pasal yang sangat multitafsir yang memungkin pelanggaran terdapat hakhak
dasar sebuah proses persidangan. Seperti disebutkan dalam Pasal 106 ayat 1:
Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat
hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar
pemeriksaan.
Dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah penasihat hukum boleh melakukan
penyanggahan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada si tersangka. Lebih parah lagi
adalah apa yang dinyatakan dalam ayat (2) pada pasal yang sama, di mana penasihat
hukum dilarang untuk mendengar pemeriksaan jika terkait dengan kasus kejahatan
negara. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan
negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat
mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
Selain itu terdapat pembatasan atas pendampingan oleh penasihat hukum melalui cara
perizinan dan prioritas. Penasihat hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang
terdapat dalam institusi TNI. Hal ini tercantum dalam Pasal 215 ayat (2) yang
menyatakan: Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari
dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan angkatan bersenjata.
Selain itu penasihat hukum tersebut juga harus mendapatkan izin atau atas perintah
Papera. Dalam Pasal 216 (1) hal ini dinyatakan bahwa :
“Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau
terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah
atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.”
Hal ini menunjukkan ke-tidakindependen-an penasihat hukum, sekaligus dominasi
Papera dalam proses peradilan.
UU No 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer mengandung sejumlah kelemahan
dalam konteks demokratisasi di Indonesia saat ini. UU ini bertentangan dengan
prinsip non-diskriminasi, peradilan yang jujur, tidak efektif dan efisien serta tidak
kontekstual dalam reformasi sistem peradilan dan reformasi sektor keamanan.
Kelemahan-kelemahan ini terbukti menghambat upaya mewujudkan keadilan dan hak
korban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia, terutama hambatan untuk memberlakukan pengadilan HAM atas kasuskasus
pelanggaran berat HAM.
57