menerobos%20jalan%20buntu

menentukan apakah sebuah kasus perlu diadili di pengadilan militer atau pengadilan
umum. Pasal 199, (1) menyatakan:
56
“Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan
mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat
(1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur atas
dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat
(2).”
Keputusan untuk mengadili di pengadilan militer atau pengadilan umum ditentukan
oleh kerugian yang muncul akibat dari kejahatan yang terjadi (Pasal 200). Jika
kerugian banyak terjadi dipihak militer maka pengadilan dilakukan di pengadilan
militer. Begitu pula sebaliknya.
Konsepsi koneksitas ini merupakan konsepsi yang berbasis pada kejahatan yang
dilakukan secara bersama-sama antara anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil.
Artinya kompentensi hukumnya masih menggunakan subjek. Selain itu konsepsi
koneksitas ini memungkinkan sipil diadili di pengadilan militer hanya karena
bersama-sama dengan anggota TNI melakukan sebuah kejahatan.
Sesungguhnya konsepsi koneksitas memungkinkan anggota TNI diadili di pengadilan
umum, akan tetapi ukurannya sangat negosiatif; jika kejahatan tersebut dilakukan
secara bersama dan menimbulkan kerugian yang banyak di kalangan masyarakat
umum. Padahal setiap kejahatan, siapapun yang melakukan, pasti menimbulkan
kerugian secara umum di kalangan masyarakat. Termasuk kejahatan terhadap TNI
sekalipun. Selain itu ukuran kerugian sangat tidak jelas.
Ketidak jelasan lainnya adalah ketika muncul perbedaan pendapat di mana yurisdiksi
tempat mengadili (Pasal 202 ayat 1). Terdapat kerancuan apakah pihak penyidik
umum berpandangan bahwa kasusnya harus dilakukan di pengadilan umum? Atau
jika sebaliknya, pihak oditur militer merasa bahwa kasusnya harus diadili di
pengadilan militer?
Menurut Pasal 202 ayat (2): Jaksa agung dan oditur jenderal bermusyawarah untuk
mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pada akhirnya ketidak jelasan tersebut diselesaikan melalui musyawarah.
Pertimbangan-pertimbangan dilakukan secara bersama-sama, antara sipil-anggota
TNI, dan bentuk-banyaknya kerugian tidak menjadi hal yang penting. Selain itu
metode penyelesaiannya juga tidak menunjukkan otoritas yang layak dan tunggal.