18.04.2013 Views

menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sumber : Data olahan Dokumentasi KontraS 2009<br />

Berdasarkan fakta dasar hukum diatas, dengan sendirinya eksistensi UU No 31 Tahun<br />

1997 juga harus mengalami perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perubahan<br />

agenda sistem hukum di Indonesia. Jika terus dipaksakan keberadaannya,<br />

sesungguhnya peradilan militer telah kehilangan pegangan hukum sebagai bagian dari<br />

sistem hukum yang lebih luas.<br />

b. Justisiabel Subjektif<br />

Produk hukum pertama yang menegaskan limitasi yurisdiksi sistem peradilan militer<br />

di Indonesia ini adalah suatu Ketetapan MPR yang hierakinya berada satu tingkat di<br />

bawah Konstitusi UUD 1945 dan di atas produk perundang-undangan, yaitu TAP<br />

MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran<br />

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3(4) TAP MPR No VII tahun 2000 ini<br />

secara eksplisit menyatakan:<br />

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan<br />

militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada<br />

kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana<br />

umum.”<br />

Namun peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1997 tidak<br />

mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan delik yang terjadi. Tidak seperti,<br />

misalnya, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang jelas mengatur<br />

relevansi delik pelanggaran HAM yang berat untuk diadili di Pengadilan HAM ad<br />

hoc. Wewenang UU No 31 Tahun 1997 justru berbasis pada subjek atau pada siapa<br />

yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.<br />

Subjek yang dimaksud adalah prajurit militer TNI. Kewenangan ini dijelaskan dalam<br />

Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan:<br />

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili<br />

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu<br />

melakukan tindak pidana adalah:<br />

a. Prajurit;<br />

b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;<br />

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang<br />

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang;<br />

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan<br />

huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri<br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!