menerobos%20jalan%20buntu

50
Perubahan Aturan per-UU-an yang menjadi Dasar UU Nomor 31 Tahun 1997
Dasar hukum lama yang dijadikan Dasar hukum baru yang
Pertimbangan
dijadikan Pertimbangan
Dasar
Hukum
UUD 1945 UUD 1945 Amandemen III
Isi Kekuasaan Kehakiman dilakukan Kekuasaan kehakiman
oleh sebuah Mahkamah Agung dan merupakan kekuasaan yang
lain-lain badan
merdeka untuk
kehakiman menurut undang- menyelenggarakan
undang.
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.
Dasar Undang-undang No 14 Tahun 1970 Undang Undang No 4 Tahun
Hukum tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 2004 tentang Kekuasaan
Kekuasaan Kehakiman
Kehakiman
Isi Administrasi, organisasi dan Adminstrasi, organisasi dan
finansial berada dan diatur dalam finansial menjadi tanggung
organisasi masing-masing. Seperti jawab MA sebagai pemegang
peradilan militer dibawah kekuasaan kehakiman (Pasal 13
Departemen Pertahanan.
ayat 1)
Dasar Undang-undang No 1 Tahun 1988 UU No 2 Tahun 2002 tentang
Hukum tentang Perubahan atas Undang- Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002
undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Negara, UU
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Pertahanan Keamanan Negara Tentara Nasional Indonesia
Isi
Republik Indonesia
UU No 34 Tahun 2004 Pasal 65
(2) Prajurit tunduk kepada
kekuasaan peradilan militer
dalam hal pelanggaran hukum
pidana militer dan tunduk pada
kekuasaan peradilan umum
dalam hal pelanggaran hukum
pidana umum yang diatur
dengan undang-undang.
(3) Apabila kekuasaan peradilan
umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berfungsi,
maka prajurit tunduk di bawah
kekuasaan peradilan yang diatur
dengan undang-undang.