menerobos%20jalan%20buntu

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa semangat pengkhususan hukum militer
dalam rangka membebankan peran individu-individu militer untuk menjaga integritas
militer. Dengan semangat pentingnya tugas-tugas militer inilah maka militer
membedakan dirinya dengan masyarakat pada umumnya. Dalam bagian yang sama
tulisan Brigjen Soegiri dkk, dikatakan bahwa:
42
“Angkatan perang mempunyai tugas pokok untuk menjaga
keamanan dan keselamatan negara terhadap ancaman dari dalam
negeri sendiri. Agar angkatan perang tersebut pada setiap tempat
mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang
dari pihak lawan, maka angkatan perang harus dipersiapkan sebaikbaiknya
secara terus menerus. Pokoknya berhubungan dengan
tugasnya yang penting itu yang membawa akibat pula pembebanan
tugas yang sangat penting pula kepada mereka, maka adanya
kesatuan yang betul-betul utuh merupakan hal yang mutlak dan
untuk itu dituntut adanya hierarki yang nyata serta disiplin yang
membaja, tetapi hidup. Dengan kata lain angkatan perang itu
merupakan suatu kesatuan organis, yang baik cara pembentukannya
maupun cara pemeliharaannya dilakukan secara khusus dan
istimewa. Sebagai akibat dari itu semua, maka dalam kehidupan
militer terdapat pola-pola pikiran dan pola-pola pengertian
tersendiri yang sering menyimpang dari pikiran-pikiran serta
pengertian-pengertian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat
umum.”73
Pembebanan tugas negara secara terang-terangan digunakan untuk melakukan
tindakan diskriminasi terhadap pembentukan dan pemberlakuan hukum terhadap
militer di Indonesia. Hal ini pula yang terlihat dalam UU Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer. Dalam UU ini bentuk diskriminasinya berupa yurisdiksi
subjektif. Hal ini justru diperkuat dengan penjelasan pasal 10 ayat 1 UU 14 Tahun
1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan:
“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan
peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang
mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat
pertama dan tingkat banding. Peradilan agama, peradilan militer dan
tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili
perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu,
sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada
73 Brigjen TNI Soegiri SH dkk, hal 3.