menerobos%20jalan%20buntu

Dalam sumber hukum sebagaimana yang diutarakan diatas juga menjadikan doktrin
militer sebagai sumber formal hukum militer. S Sianturi secara tidak langsung
membuktikan bahwa militer Indonesia tidak memasukkan doktrin hukum dan
kepentingan masyarakat sipil serta HAM sebagai ukuran bagi perumusan aturan
hukum militer. Pengaturan hukum militer sebagaimana gambaran di atas tidak
semata-mata berdasarkan hukum atau konstitusi. Terbukti unsur kepentingan militer
juga berperan sebagai landasan hukum militer. Padahal, seharusnya soal kepentingan
militer diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian bahwa
antara hukum dan militer bukan sesuatu yang sejajar dan berbeda.
Hukum harus dimaknai sebagai modal dalam kedudukan, peran dan tugas bagi militer
di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip rule of law yang menjadi
prasyarat dalam demokrasi di negara mana pun. Penyimpangan-penyimpangan oleh
militer dalam menjalankan tugas dan peran profesionalnya, baik dalam kedudukannya
dalam struktur pemerintahan maupun di luar kedudukan dalam struktur pemerintahan
juga harus diatur dalam hukum. Doktrin-doktrin kemiliteran pun, jika ingin digunakan
sebagai dasar kerja atau wewenang militer di Indonesia, seharusnya dituangkan dalam
aturan perundang-undangan. Hukum seharusnya menjadi alat legitimasi terhadap
tugas-tugas militer di Indonesia, termasuk legitimasi kontrol terhadap militer.
Persilangan mandat dari konstitusi, termasuk Amandemen I-IV UUD 1945 dan
doktrin militer dalam aturan dan implementasi aturan hukum terhadap militer pada
akhirnya hanya akan mengakibatkan penerapan hukum yang tidak sejajar. Hal ini
justru bertentangan dengan nilai hukum; equality before the law (semua orang
dianggap sama di depan hukum) dan melanggar prinsip non-diskriminasi yang
dijamin dalam konstitusi. Ketidaksejajaran dan diskriminatif-nya hukum militer
tersebut dapat dilihat dalam penyataan tim penulis buku Departemen Petahanan dan
keamanan (1976), Brigjen Soegiri dkk, bahwa :
“Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi
militer inilah kita sebut hukum militer. juga di bidang hukum
pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang
hanya berlaku bagi militer inilah kita sebut hukum militer. Juga di
bidang hukum pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang selain
bersifat keras dan berat, sering harus pula didasarkan kepada asasasas
yang menyimpang dari teori-teori hukum pidana umum. Tidak
itu saja, juga mengenai sanksinya, sering harus menyimpang dari
stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat biasa dalam
arti perluasan jenis-jenis pidana dan pemberatan-pemberatan
pidana.”72
72 Brigjen. Jend. TNI Soegiri SH dkk, hal 3.
41