menerobos%20jalan%20buntu

Aturan hukum terkait dengan militer di Indonesia67
Masa Jumlah
1945-1949 89
1950-1959 88
1960-1965 38
1966-1989 60
Sumber: Brigjen Soegiri dkk, 1976
Sebagaimana dinyatakan oleh tim penulis buku dari Departemen Pertahanan dan
Keamanan RI, Brigjen Soegiri dkk (1989), banyaknya jumlah peraturan dibidang
kemiliteran di Indonesia dianggap sebagai kekhususan tersendiri. Dinyatakan bahwa
peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang
disebut hukum militer.68 Sementara S. Sianturi dalam buku Hukum Pidana Militer di
Indonesia (1985), melakukan konstruksi terhadap hukum militer tersebut. Lebih lanjut
S Sianturi, membagi 3 kategori konstruksi hukum militer; landasan hukum, sumber
formal dan cakupan hukum:69
Landasan hukum militer di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga,
Sumpah Prajurit dan Doktrin Militer Indonesia (Catur Dharma Eka Karma, Doktrin
Opskamdagri, Doktrin Opshan, dll). Sementara sumber-sumber formalnya adalah
UUD, UU dan peraturan lainnya, adat dan kebiasaan-kebiasaan (custom and usage),
perjanjian-perjanjian internasional, putusan-putusan hakim dan doktrin-doktrin militer
Indonesia. Sedangkan cakupannya meliputi Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana
Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Kepenjaraan Militer, Hukum
Pemerintahan Militer atau Hukum tatanegara (darurat) militer, Hukum Administrasi
Militer, Hukum Internasional (Hukum Perang)/Hukum Sengketa Bersenjata dan
Hukum Perdata Militer.
Dari gambaran di atas jelas bahwa pengaturan tentang kemiliteran di Indonesia dapat
menjadi bagian dalam tata hukum di Indonesia. Dalam peran dan kedudukannya,
pengaturan soal militer menjadi bagian dalam kualifikasi hukum tata negara karena
terdapat dalam UUD 1945. Sedangkan dalam cakupannya, terlihat aturan-aturan yang
bersifat publik dan privat. Selain itu juga terdapat lingkup yurisdiksi hukum seperti
hukum nasional dan hukum internasional. Di sisi lain, militer mempunyai aturan
67 Brigjen. Jend. TNI Soegiri SH dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara
Republik Indonesia, Tanpa Penerbit, 1976
68 Ibid, hal 3.
69 S. R. Sianturi, SH, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHAEM-
PETEHAEM, 1985, Cetakan Kedua, hal 9.
39