menerobos%20jalan%20buntu

38
yang sama ABRI telah memotret dirinya sebagai satu-satunya
kekuatan yang secara ideologis tidak terpecah-pecah oleh ikatan
primodial. Sistem pendidikannya yang berorientasi pada pendidikan
kader dan jenjang karir yang didasarkan pada merit system
diunggulkan sebagai bukti bahwa ABRI tidak mengenal segmentasi
berdasarkan “aliran”. Kelima, kesetiaan tak terbatas pada ideologi
negara, Pancasila, sebagaimana terdapat dalam sumpah prajurit
(Sapta Marga, ed) merupakan ilustrasi atas kuatnya komitmen
ABRI pada negara. Sekaligus menegaskan pada sifat otonom
hubungan ABRI dengan negara.”65
Berdasarkan tata hukum di Indonesia, tidak didapati klasifikasi atas hukum militer di
Indonesia. Di Indonesia hanya dikenal pembagian hukum menjadi Hukum Tata
Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pembagian ini merupakan klasifikasi
umum yang kerap dikenal secara umum. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak
ada pengaturan yang terkait dengan soal-soal kemiliteran di Indonesia. Justru
sebaliknya, karena peran institusi militer yang sangat eksesif, pengaturan soal
kemiliteran di Indonesia sangat banyak didapati dalam pembagian hukum
sebagaimana disebutkan diatas. Peraturan per-UU-an tersebut berupa Konstitusi, TAP
MPR/S, UU, Perpu, PP, UU Darurat, Keppres, Inpres, Peraturan Penguasa Perang
Tertinggi/Pusat, Dekrit Presiden, Maklumat Presiden, Penetapan Presiden.
Selain itu juga terdapat peraturan-peraturan setingkat menteri atau Panglima
ABRI/TNI seperti; Kepmen Pertahanan atau Panglima, Keputusan Bersama antara
Menteri Pertahanan dengan Penglima TNI, Surat Keputusan Menteri Pertahanan atau
Panglima, SK Wakil Menteri, Penetapan Menteri, Instruksi Menteri, Perintah
Menteri, Perintah Markas Tertinggi, Peraturan sementara Markas Tertinggi,
Penetapan Dewan Pertahanan Negara, Amanat, Surat-Surat dan Mandat66. Dengan
alasan banyaknya jenis dan jumlah aturan-aturan soal kemiliteran maka kalangan
militer mengklasifikasikan sebagai sebuah kelompok hukum tersendiri.
65 Daniel Sparingga dalam Anas S. Machfudz dan Jaleswari Pramodhawardani (editor),
Military Without Militarism: Suara dari Daerah. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakat dan
Kebudayaan LIPI, 2001. Hal 17.
66 Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan RI, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Hankamneg, Jilid I-IV, 1989.