menerobos%20jalan%20buntu

BAB III
PERADILAN MILITER INDONESIA
Evolusi perjalanan peradilan militer di Indonesia sarat dengan munculnya berbagai
permasalahan. Persoalan-persoalan tersebut melingkupi persoalan sejarah militer
Indonesia yang sangat dominan di masa Orde Baru sehingga aturan-aturan hukum
yang terkait dengan militer sangat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok
masyarakat sipil. Persoalan lain adalah persoalan diskontektualitas UU No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer terkait dengan reformasi peradilan secara umum di
Indonesia. Terakhir adalah persoalan dominasi institusi atau pimpinan TNI (ABRI)
dalam sistem peradilan militer Indonesia. Persoalan terakhir ini bisa dikatakan sebagai
ruang penciptaan impunitas (ketiadaan hukuman atas sebuah kejahatan).
III.1 ‘Hukum Militer’ di Indonesia: Eksklusif dan Diskriminatif
Mengingat bahwa UU No 31 Tahun 1997 muncul di masa pemerintahan Orde Baru,
pantaslah jika UU ini mengandung sejumlah ketimpangan dari perspektif hukum dan
peradilan yang ideal. Mengenai hal ini, Daniel Sparingga, ahli politik menjelaskan
bahwa ada 5 faktor yang digunakan Orde Baru untuk melegitimasi dwifungsi atas
keabsahan militer terlibat dalam bidang politik:
“Pertama, ABRI dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari rakyat. Sokongan utama dari argumentasi ini datang dari
kenyataan bahwa ABRI terlahir dari kekuatan rakyat. Fakta bahwa
ABRI dibentuk oleh kekuatan-kekuatan milisi, bukan oleh
pemerintah, seringkali digunakan untuk memperkuat argumentasi
ini. Kedua, sejak awalnya ABRI terlibat dalam masalah-masalah
non profesional kemiliteran—sesuatu yang kemudian melindasi
argumentasi bahwa keterlibatan militer dalam masalah sosial dan
politik adalah bagian integral dari sejarah perkembangan politik di
Indonesia. Ketiga, ABRI merupakan satu-satunya kekuatan efektif
yang dalam sejarahnya selalu tampil sebagai penyelamat negara
proklamasi kemerdekaan 1945. keberhasilan “memadamkan”
berbagai peristiwa pemeberontakan dan/atau separatisme yang
dipandang telah mengancam keutuhan negara nasional, termasuk
diantaranya peristiwa PERMESTA, DI/TII dan G-30S PKI,
seringkali dipakai memperkuat klaim ini. Keempat, Indonesia yang
merupakan masyarakat plural dan heterogen ini dipahami sebagai
masyarakat yang memiliki potensi besar bagi berkembangnya
antagonisme etnis, agama, ras dan golongan (baik yang timbul
karena perbadaan kelas maupun aliran ideologi) – SARA. Pada saat
37