menerobos%20jalan%20buntu

preventif berulangnya pelanggaran HAM di masa depan (prinsip guarantee of nonrepetition).
Mekanisme effective remedy ditegaskan oleh kovenan ini harus bisa
ditangani oleh mekanisme peradilan (hukum), dalam hal ini setiap pelanggaran HAM
harus bisa dilakukan investigasi, proses penuntutan, pengadilan, dan penghukuman
bagi pelaku, sementara korban harus diberikan ganti rugi/reparasi, baik rehabilitasi,
restitusi, atau kompensasi. Kegagalan memenuhi standar tersebut merupakan sebuah
impunitas.
Ketiga, terdapat perkembangan terbaru tentang prinsip due obedience dan
pertanggungjawaban atasan (responsibility of the superior) di mana berbagai sistem
peradilan militer yang lama masih belum mengadopsinya. Prinsip due obedience
adalah berlakunya pertanggungjawaban pidana individual suatu anggota militer atas
suatu tindak pelanggaran HAM yang serius (eksekusi di luar proses hukum,
penyiksaan, penghilangan paksa, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan
sebagainya) terlepas tindakannya tersebut merupakan perintah dari atasannya.
Sementara itu prinsip pertanggungjawaban atasan menegaskan bahwa seorang atasan
tetap memiliki tanggung jawab pidana atas terjadinya suatu pelanggaran serius HAM
yang dilakukan oleh bawahannya bila atasan tersebut gagal menjalankan
kewenangannya untuk mencegah atau menghambat terjadinya kejahatan tersebut jika
ia memiliki informasi yang bisa membuatnya untuk tahu bahwa kejahatan tersebut
akan dilakukan.62 Dalam tulisan di bagian lain terlihat bahwa kedua prinsip ini belum
diadopsi dalam sistem peradilan militer di Indonesia sehingga banyak para atasan
bebas dari pertanggungjawaban pidananya atas kejahatan serius yang dilakukan oleh
bawahannya.
Keempat, juga seringkali diabaikan dalam suatu sistem peradilan miilter adalah
jaminan habeas corpus di mana seseorang memiliki hak untuk menantang keabsahan
penangkapan atau penahanannya di muka suatu pengadilan yang berkompeten,
khususnya peradilan umum. Mekanisme ini termasuk diperbolehkannya hakim yang
memutus gugatan habeas corpus tersebut untuk bisa mengunjungi tempat atau lokasi
penahanan.63
Kelima, seringkali diabaikan dalam sistem peradilan militer di berbagai tempat adalah
jaminan adanya akses para korban pelanggaran HAM -yang dilakukan oleh anggota
militer- terhadap seluruh proses peradilan yang dijalani oleh tersangka pelaku.
62 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 18, hal 22 dan Diane Orentlicher, Updated Set of Principles
for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity,
E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip No 27, hal 15.
63 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 12, hal 16.
35