menerobos%20jalan%20buntu

(crimes against humanity), genosida, dan segala kejahatan lainnya yang dianggap
sebagai pelanggaran serius/berat hukum internasional.60
Selain itu kondisi darurat tetap harus menjamin supremasi prosedur hukum dan tidak
bisa mengecualikan kewajiban negara untuk melakukan suatu effective remedy
terhadap suatu pelanggaran HAM seperti yang diatur oleh Pasal 2(3) Kovenan Sipol.
Dalam Protokol I dari Konvensi Jenewa (12 Agustus 1949) dijelaskan bahwa selama
terjadinya konflik bersenjata internasional tetap ada jaminan fundamental akan suatu
“impartial and regularly constituted court” meski jaminan akan penghargaan terhadap
nilai kemanusian minim. Sementara itu pada Pasal 6 paragraf 2 dari Protokol II
konvensi yang sama, dijelaskan bahwa suatu pengadilan yang independen dan
imparsial harus menjadi suatu jaminan fundamental selama konflik bersenjata.61
Kedua, sudah menjadi suatu kebiasaan dalam perspektif HAM bahwa setiap
mekanisme yudisial apa pun harus memiliki “suatu koreksi” ketika sistem tersebut
tidak berjalan baik dan disalahgunakan oleh suatu pejabat negara. Mekanisme koreksi
ini –yang dikenal sebagai effective remedy mengacu pada Pasal 2(3), 9(5), 14(6) dari
ICCPR. Penyalahgunaan kekuasaan lewat mekanisme peradilan militer juga
merupakan suatu pelanggaran HAM, yang sering dianalogikan dengan penyakit dan
penyelesaiannya adalah dengan pengobatan atau pemulihan (remedy). Pemulihan
(remedy) ini merupakan tanggung jawab dan tugas negara yang sangat sentral dalam
kovenan ini. Pemulihan yang efektif (effective remedy). Mekanisme effective remedy
ini sendiri bisa dikategorikan sebagai rights to remedy, di mana kelompok korban
adalah kelompok yang paling berkepentingan dan hak ini melekat dalam dirinya
(inalienable rights). Kategori hak ini sering dikenal sebagai Hak-Hak
Korban/Victim’s Rights. Mekanisme dan hak effective remedy ini tercantum di
berbagai instrumen internasional: DUHAM (Pasal 8), Kovenan Sipol (Pasal 2 ayat 3
dan Pasal 9 ayat 5), Konvensi Menentang Penyiksaan (Pasal 14), CERD (Pasal 6),
Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 39), Declaration on the Protection of All Persons
from Enforced Dissapearance (Pasal 19), Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crimes and Abuse of Power (Prinsip 11, 18, dan 19) dan Principles on
the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary
Excecutions (Prinsip 20). Terakhir studi terpadu soal effective remedy khusus untuk
pelanggaran berat atau kejahatan serius HAM dibuat dalam Set of Principles for The
Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity.
Pemulihan yang efektif (effective remedy), selain sebagai bentuk penyelesaian atas
terjadinya pelanggaran HAM, namun juga sekaligus sebagai mekanisme jaminan
60
Komentar Umum Komite HAM No 29: Keadaan Darurat (paragraf 9, 11, dan 12). UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev.7.
61
Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 4, hal 9.
34