menerobos%20jalan%20buntu

32
persidangan harus terjamin seluruh hak dan fasilitas yang diperlukan untuk
pembelaannya;
• Tiada seorang pun bisa dihukum untuk suatu kejahatan kecuali atas dasar
pertanggungjawaban individual;
• Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan memiliki hak untuk
diadili secara cepat dengan kehadirannya;
• Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya sendiri
secara langsung atau lewat kuasa hukumnya, baik yang dipilihnya sendiri
maupun yang disediakan bila ia tidak mampu;
• Tiada seorang pun bisa dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau
untuk mengakui kesalahan;
• Tidak ada satu pernyataan atau barang bukti pun yang diperoleh lewat
praktik penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya atau
lewat tindakan keji yang melanggar HAM lainnya yang bisa digunakan
sebagai bukti dalam proses persidangan;
• Tidak ada seorang pun yang bisa divonis untuk suatu kejahatan lewat suatu
pembuktian atau kesaksian yang didasari sumber rahasia;
• Setiap orang yang divonis untuk suatu kejahatan harus memiliki hak untuk
naik banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai undang-undang;
• Setiap orang yang terbukti bersalah harus diinformasikan, pada saat vonis,
hak-haknya untuk suatu evaluasi atas vonisnya dan jangka waktunya.
IV. Sistem Peradilan Militer Harus Mengacu pada Standar Hukum Internasional
Di era globalisasi hak asasi manusia, di mana ratifikasi instrumen internasional
semakin bertambah, substansi dalam berbagai hukum internasional dan hukum
kebiasaan internasional. Dalam konteks peradilan militer, sudah seharusnya
administrasi peradilannya juga mengacu pada norma dan standar hukum
internasional, khususnya hukum HAM dan humaniter internasional.58 Terdapat
beberapa hal penting yang harus menjadi rujukan bagi pembenahan suatu sistem
peradilan militer.
Pertama, dalam ICCPR Pasal 4 diakui adanya pemisahan antara hak-hak yang bisa
dibatasi atau dikurangi pelaksanaan dan pemenuhannya karena situasi darurat tertentu
(derogable rights). Hampir semua konstitusi negara di dunia memiliki klausul yang
memperbolehkan atau memberi wewenang seorang kepala negara atau pemerintahan
untuk melakukan suatu langkah luar biasa atas suatu situasi luar biasa/darurat, yang
kemudian memiliki konsekuensi lanjutan ada beberapa hak-hak asasi manusia yang
bisa dibatasi pelaksanaannya.
58 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 2 dan No 4, hal 8-10.