menerobos%20jalan%20buntu

komposisi panel di persidangan atau memasukkan mereka ke dalam pelatihan dan
pendidikan yang kompeten serupa dengan hakim sipil lainnya.54
Untuk menjamin prinsip independensi peradilan ini, dibutuhkan suatu jaminan legal
berdasarkan suatu hierarki hukum tertinggi seperti konstitusi atau minimal lewat
perundang-undangan ini juga ditegaskan kembali oleh UN Basic Principles on the
Independence of Judiciary Pasal 1:
30
“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and
enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of
all governmental and other institutions to respect and observe the
independence of the judiciary.”
Berdasarkan prinsip universal di atas tentang independensi sistem peradilan, suatu
sistem peradilan militer juga seharusnya secara minimal merupakan subordinat dari
sistem peradilan umum yang lebih besar. Wilayah abu-abu dari prinsip legalitas dan
pengintegrasian peradilan militer ke dalam sistem pidana umum yang lebih besar
adalah menentukan batasnya: apakah segala keputusan dari suatu pengadilan militer
sudah bisa dibanding di tingkat kedua (appeal court) atau hanya bisa dibanding di
tingkat kasasi (cassation) pada suatu Mahkamah Agung (Supreme Court)?
Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, sistem peradilan di Indonesia juga mengalami
reformasi setelah sebelumnya mengalami subordinasi dari lembaga eksekutif. Hal ini
bisa terlihat pada Amandemen III UUD 1945 (tahun 2001) pada Pasal 24 yang
menyatakan:
“(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
(2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
Ketentuan tersebut secara eksplisit berusaha menegaskan adanya suatu independensi
peradilan –yang mencakup dan lebih superior dari sistem peradilan militer-
berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tidak terjadi sebelumnya di bawah
rezim Orde Baru. Hal ini kembali ditegaskan pada undang-undang turunannya, yaitu
54 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, hal 18.