menerobos%20jalan%20buntu

SEKAPUR SIRIH
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) lahir sebagai
organisasi yang berhadapan langsung dengan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) yang kala itu –di penghujung Orde Baru yang sedang limbung-
diduga kuat terlibat dalam peristiwa Penculikan Aktivis 1997/1998. KontraS
mendampingi keluarga korban pelanggaran HAM melakukan upaya-upaya advokasi
menuntut pertanggungjawaban negara, awalnya semata-mata hanya untuk mencari
keberadaan mereka. Sejalan dengan semangat perubahan saat itu yang begitu
menggebu, KontraS terlibat aktif untuk mendorong reformasi sektor keamanan, baik
dalam upaya pembenahan sistem hukum maupun pembenahan institusional TNI itu
sendiri. KontraS percaya harapan atas TNI yang profesional dan akuntabel merupakan
pintu masuk untuk menggapai kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang
demokratis, sesuatu yang menjadi cita gerakan reformasi saat itu.
Lebih dari sepuluh tahun berlalu, nilai-nilai hak asasi manusia, paling tidak secara
formal, menjadi dasar bagi lahirnya berbagai sistem hukum, kebijakan politik dan
tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pengarusutamaan HAM juga menjadi
fundamen atas pembenahan reformasi sektor keamanan yang idealnya terintegrasi
dalam sistem kenegaraan, meski hasil otentik berbicara lain. Cita-cita atas pemisahan
pendekatan keamanan dan pertahanan yang melindungi HAM merupakan model
pendekatan yang sensitif terhadap keadilan dalam agenda pemerintahan Indonesia
yang berada pada masa transisi ini.
Namun harus diakui bahwa dalam kenyataannya, harapan ini masih jauh panggang
dari api. Reformasi TNI di wilayah pembenahan sistem dan pembenahan institusional
masih belum sinergis. Reformasi TNI masihlah normatif, parsial dan belum
menyentuh titik-titik krusial. Ukuran menilainya sederhana. Belum ada
pertanggunjawaban hukum terhadap pelaku kasus penculikan aktivis dan
penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, yang menjadi alasan lahirnya KontraS.
Di sisi lain, juga belum ada pertanggungjawaban hukum terhadap kasus pelanggaran
HAM berat lainnya, bahkan kemdian muncul kekerasan-kekerasan serupa di berbagai
wilayah. Sementara keluarga masih menanti kejelasan nasib anak-anak yang tewas
dan. Di sisi lain hak-hak mereka sebagai korban tak terpenuhi.
3