menerobos%20jalan%20buntu

Di luar dua isu di atas; pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana korupsi, tidak
terdapat lagi suatu kategori tindak kejahatan yang bisa membatasi yurisdiksi sistem
peradilan militer di Indonesia.51
III. Memperkuat Jaminan Prinsip Independensi, Imparsialitas, dan Kompentensi suatu
Sistem Peradilan
III.1. Integrasi Sistem Peradilan Militer di Dalam Sistem Peradilan Umum
Salah satu karakter absahnya suatu sistem peradilan militer adalah bila ia dijamin,
ditegaskan, atau diatur oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau perundangundangan.
Bila suatu tribunal militer didirikan oleh suatu landasan legal yang nonpermanen
atau ad hoc, bisa dikatakan itu bukanlah sebuah pengadilan militer.52
Selain itu, sistem peradilan militer juga harus diintegrasikan –dan tidak boleh di luar-
ke dalam sistem peradilan umum yang bersifat lebih superior. Hal ini untuk menjadi
prinsip independensi peradilan yang merupakan bentuk lain dari prinsip
ketatanegaraan modern yang demokratis tentang pemisahan kekuasaan (separation of
power) dari institusi utama negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.53
Sistem peradilan militer memiliki hakekat sebagai bagian dari institusi militer yang
merupakan cabang dari eksekutif. Selain itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan
dari jenjang karier dan latar pendidikan seorang hakim militer dengan hakim biasa.
Oleh karena itu, ada kecenderungan dalam sistem peradilan militer, terjadi intervensi
eksekutif terhadap yudikatif. Hal ini sudah tertulis secara eksplisit oleh Pasal 14
paragraf 1 ICCPR yang menegaskan bahwa ”... setiap orang berhak atas pemeriksaan
yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang,
bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut undang-undang”. Suatu jalan tengah
yang mungkin bisa diambil untuk memastikan suatu independensi, imparsialitas, dan
kompetensi sistem peradilan militer adalah dengan melibatkan hakim sipil dalam
51 Berulang kali ditegaskan oleh banyak pihak, termasuk para pemimpin pemerintahan pasca
rezim Orde Baru, bahwa keduanya dianggap merupakan dua kejahatan paling serius di negeri
ini dan dianggap sebagai tipikal watak rezim Orde Baru yang sangat represif dan korup.
52 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 1: Pembentukan Tribunal Militer oleh
Konstitusi atau Undang-Undang, hal. 8. Peter Rowe, The Impact of Human Rights Law on
Armed Forces, Cambridge University Press, New York, 2006, hal. 96.
53 Sewaktu ketentuan suatu prinsip peradilan yang independen pada Pasal 14 ICCPR ini
dibahas, uniknya tidak terdapat keberatan dari para perwakilan negara-negara sosialis (Eropa
Timur) yang dalam sistem peradilannya lebih mengutamakan suatu penyatuan kekuasaan (unity
of powers) dan supremasi demokrasi politik. Lihat Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil
and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition, N.P. Engel, Publisher, Kehl,
2005, hal 306.
29