menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
284 dalam keadaan seperti itu mahasiswa mundur dan bersamaan dengan itu pula beberapa aparat lainnya yang juga berpakaian sipil memburu mahasiswa itu semua yang berlarian ke arah jalan Inspektur Yazid (persis di depan pintu Makodam II Sriwijaya). Dalam pengejaran oleh aparat militer tersebut, dua mahasiswa masing-masing bernama Jaya Utama dan Sidiq berhasil mereka tangkap dan kemudian dihajar (dipukul, ditendang dan dinjak-injak) beramai-ramai hingga babak belurkedua korban tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Johanes Supriyono, SH (seorang pengacara). Tak lama berselang, Meyer Ardiansyah pun berhasil mereka tangkap dan kemudian mengalami hal yang sama dengan kedua korban sebelumnya akan tetapi salah satu dari aparat militer tersebut menikamkan senjata tajam ketubuh Meyer yang tepat mengenai pembuluh darah besar dantusukan senjata tajam tersebut juga mengenai paha sebelah kanan korban.setalah korban mengalami tusukan senjata tajam tersebut , aparat tersebut masih saja tetap menghajar kepala, wajah dan badan korban hingga korban akhirnya tersungkur tepat didepan pagar asrama Polri. Setelah dihajar beramai-ramai, tak lama kemudian Johanes Supriyono, SH muncul dan menyelamatkan korban dari amukan aparat militer tersebut. Setelah dirawat sebentar di Rimah Sakit Umum Palembang akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir yang disaksikan kawan-kawan seperjuangannya. Setalah peristiwa kekerasan tersebut terjadi, pihak aparat keaman melempar tanggung jawabnya dengan megatakan bahwa yang melakukan pemukulan dan pembunuhan tersebut adalah warga masyarakat yang tidak senang melihat adanya unjuk rasa, padahal dari hasil penyelidikan Tim Investigasi yang dibentuk sangat jelas sekali bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan oelh aparat keamanan setempat yang berpakaian preman. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, kami atas nama Tim Investigasi dan Advokasi LKBH Universitas IBA, LBH Palembang, YLBHI, dan KONTRAS mendesak : • Presiden RI, Bapak K.H. Abdurrahman Wahid untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan semua kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa.
• Dibentuknya peradilan khusus bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dalam persidangan yang jujur, adil, dan independen. • Peradilan HAM bagi semua pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dan menolak peradilan militer untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan mahasiswa. • DPR RI untuk membuat Pansus bagi kasus-kasus kekerasan mahasiswa dan segera memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan tersebut. Jakarta, 25 November 1999 Hormat kami, TIM INVESTIGASI LKBH UNIVERSITAS IBA, LBH PALEMBANG, YLBHI DAN KONTRAS 285
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276: keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
• Dibentuknya peradilan khusus bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan<br />
dan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa dalam persidangan yang<br />
jujur, adil, dan independen.<br />
• Peradilan HAM bagi semua pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM<br />
terhadap mahasiswa dan menolak peradilan militer untuk penyelesaian<br />
kasus-kasus kekerasan mahasiswa.<br />
• DPR RI untuk membuat Pansus bagi kasus-kasus kekerasan mahasiswa<br />
dan segera memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas<br />
peristiwa kekerasan tersebut.<br />
Jakarta, 25 November 1999<br />
Hormat kami,<br />
TIM INVESTIGASI LKBH UNIVERSITAS IBA, LBH PALEMBANG,<br />
YLBHI DAN KONTRAS<br />
285
Change language