menerobos%20jalan%20buntu

280
pelanggaran HAM adalah lahir dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak
mungkin hanya dapat dikontrol oleh mereka yang menjadi korban
langsung.
Untuk itu seharusnya peluang mengajukan gugatan praperadilan dibuka
luas tidak saja kepada korban, akan tetapi kepada lembaga/organisasi
masyarakat.
Pembentukan undang-undang ini seharusnya mampu memutus lingkaran
kekebalan hukum aparatus negara yang lahir dari:
Hukum materiil dalam KUHP tidak menjangkau kejahatan terhadap
kemanusiaan yang lahir dari satu kebijakan (baik itu bersifat tindakan langsung
atau membiarkan dengan sengaja sebuah kejahatan kemanusiaan yang sedang
berlangsung) di tingkat negara ( Extra ordinary crimes) yang bersifat luas
sistematik, mengingat KUHP hanya menjangkau kejahatan kriminal biasa
(ordinary crimes).
Hukum acara pidana baik yang diatur melalui KUHAP atau UU tentang
peradilan militer memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan
kemanusiaan melalui prosedur pembuktian yang hanya bergerak pada pelakupelaku
langsung di lapangan. Hal ini merupakan perpanjangan dari kelemahan
KUHP.
Adanya dualisme peradilan pidana, yaitu peradilan pidana di peradilan umum
dan di peradilan militer. Hal ini jelas bertentangan dengan azas peradilan yang
jujur dan tidak memihak, serta bertentangan dengan prinsip persamaan didepan
hukum. Disamping itu, khusus untuk kalangan militer para pelaku duberikan
perlindungan dab kekebalan hukum melalui kelembagaan perwira penyerah
perkara (pepera) dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum).
Adanya dominasi politik oleh negara yang demikian luas atas hukum, sehingga
tidak terdapat peluang bagi pengusutan kejahatan oleh negara ataupun alat-alat
negara. Pengusutan menjadi semata-mata kebijakan negara, dan bukan bagian
dari prinsip kehidupan hukum yang imparsial.