menerobos%20jalan%20buntu

akan digelarnya pengadilan atas kejahatan yang terjadi di Timor-Timur 1999 itulah
maka UU No 26/2000 ini disahkan, yang bahkan yurisdiksinya bisa mengadili segala
peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk kasus apapun baik yang terjadi setelah
pengesahan undang-undang maupun yang terjadi sebelumnya (retroaktif). Pada Pasal
49 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM ini dijelaskan bahwa:
28
“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum
dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat menurut undang-undang ini.”49
Selain untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, yurisdiksi sistem peradilan
militer juga dibatasi untuk tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Undang-Undang Revisinya.50 Pada Pasal 40 UU No 31/1999 tersebut dijelaskan
bahwa:
“Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di
lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.”
Dalam konteks isu ini pula, ketentuan serupa juga ditegaskan kembali dalam Undang-
Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 42 yang menjelaskan bahwa:
“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada
peradilan militer dan peradilan umum.”
49 Dalam penjelasan Pasal 49 UU No 26/2000 ini juga ditegaskan ulang bahwa “Dalam
ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer”.
50 UU No 31/1999 ini kemudian direvisi oleh UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski
terdapat revisi, limitasi terhadap yurisdiksi peradilan militer tidak berubah.