menerobos%20jalan%20buntu

2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TNI) Djamari chaniago pada RDPU
pansus DPR tanggal 21 mei 2001; “pada kasus trisakti, semanggi I dan II
markas besar TNI berpendapat bukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan
oleh TNI, melainkan suatu ekses dari suatu tindakan resmi aparat dalam
rangka pengendalian huru-hara pada kasus trisakti dan mengamankan agenda
nasional†selanjutnya ia menyatakan bahwa tanggungjawab komando tidak
kenal pada hukum pidana kecuali pemegang komando menjadi bagian dari
perbuatan tersebut.
3. Pernyataan eks panglima ABRI jenderal (purn) wiranto pada RDPU
pansus DPR tanggal 29 mei 2001, apa bila ada pengorbanan dalam penegakan
hukum dan konstitusi tersebut maka sebenarnya itu adalah ekses yang tidak
terelakan itu adalah harga yang terpaksa dibayar sebagai suatu proses, itu
bukan tujuan dan bukan pula kehendak, sekali lagi itu adalah ekses.
Dengan demikian jelaslah bahwa sejak awal proses pansus berjalan, para
jenderal aktif TNI/polri dan jenderal non aktif TNI/Polri; semuanya menolak
bahwa tragedi trisakti, semanggi I dan II merupakan pelanggarn HAM. Dan
sepertinya.
Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami komisi untuk orang hilang dan tindak
kekerasan (KONTRS) bersama dengan tim relawan untuk kemanusiaan, Elsam
dan Trisakti, menyatakan:
1. Mengecam keras persidangan kasus penembakan mahasiswa trisakti-setelah
melewati masa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan selama 3 tahun-yang
ternyata menunjukkan bahwa sistem peradilan di indonesia tidak berfungsi
dengan cukup baik, untuk mengharapkan bahwa kasus tersebut akandiadili
dengan menghukum semua pelakunya, baik dilapangan maupun pemberi
perintah dilevel pimpinan TNI.
2. Menurut TNI untuk bertanggung jawab atas persidangan yang jelas-jelas
melokalisir persoalan dengan memutus mata rantai pertanggungjawaban atas
pelanggaran HAM yang tejadi.
3. Menurut Komnas HAM-yang telah menyepakati pembentukan KPP HAMdan
kejaksaan agung untuk segera melakukan proses penyelidikan, penyidikan
277